Suasana pertemuan di ruang sidang utama DPRD Tolitoli, beberapa waktu lalu. [Ilustrasi/Rahmadi Manggona]

Anggota DPRD Tolitoli Harus Mengembalikan Kelebihan Tunjangan ke Negara

Bagikan Tulisan ini :

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten (Dekab) Tolitoli menjadi temuan dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng). Dalam audit itu, tunjangan yang jumlahnya bervariasi antara Rp17 juta – Rp27 juta itu dinilai tidak wajar, sehingga sekira 30 wakil rakyat itu diharuskan mengembalikan ke negara.

Informasi diperoleh media ini menyebutkan, telah terjadi kelebihan pembayaran tunjangan yang diterima puluhan Anggota Legislatif (Anleg) Tolitoli, terhitung sejak September 2017 sampai April 2018. Besaran kelebihan yang diterima para Anleg itu diperkirakan mencapai Rp30 juta per orang.

Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tolitoli, Iskandar Dahlan mengatakan, pengembalian kerugian negara berdasarkan hasil temuan BPK Perwakilan Sulteng oleh para Anggota DPRD Tolitoli sampai kini baru sebatas rumor karena pihaknya belum menerima laporan secara tertulis.

“Temuan BPK terkait tunjangan DPRD Tolitoli masih sebesatas rumor yang berkembang, karena hingga saat ini belum ada LHP BPK,” kata Iskandar Dahlan kepada wartawan, Senin (23/04/2018).

Menurutnya, penegasan pengembalian kerugian negara oleh BPK terhadap kelebihan penerimaan tunjangan para anggota DPRD Tolitoli Itu baru bersifat asumsi. Namun jika hal tersebut menjadi ketentuan, maka tunjangan yang diberikan kepada 30 anggota DPRD itu merupakan kategori klasifikasi sedang.

“Kalau klasifikasi rendah setiap Anleg Rp17 juta, klasifiasi sedang Rp27 juta,” jelasnya.

Ia menuturkan, terkait pemberian tunjangan yang lumayan besar untuk para anggota DPRD di Tolitoli, sampai saat ini sedang dalam tahap pemeriksaan dan kajian apakah pemberian tunjangan tersebut masuk klasifikasi rendah atau sedang.

Jika sedang, secara otomotis semua anggota DPRD Tolitoli diwajibkan untuk mengembalikan tunjangan yang telah diterima. Tetapi jika hasil pemeriksaan masuk kategori rendah, mereka tetap menerima tunjangan sesuai dengan klasifikasinya.

“Selaku Kabid BKD, saya masih menunggu surat resmi dari hasil pemeriksaan,” katanya.

Iskandar menegaskan menyangkut penerapan klasifikasi tersebut, pihaknya telah memerintahkan bendahara BKD untuk sementara menahan tunjangan DPRD sembari menunggu keputusan BPK terkait penggunaan klaisifikasi demi menghindari dampak pengembalian yang semakin besar.

“Untuk tunjangan bulan Mei mendatang, saya akan pending dulu sambil menunggu surat resmi dari hasil pemeriksaan,”  ujarnya.

Menyikapi akan dihentikannya tunjangan anggota DPRD mulai Mei tahun ini karena adanya temuan BPK, Wakil Ketua DPRD Tolitoli, Mustarim, mengakui telah mengetahuinya, namun masih sebatas informasi dan belum menerima pemberitahuan secara tertulis.

“Saya juga baru dengar kalau ada kabar pengembalian tunjangan anggota DPRD,” katanya.

Menyangkut adanya kewajiban pengebalian tunjangan yang sudah diterimanya tersebut karena muncunya Surat Edaran (SE) dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri), yang salah satu poinnya menyebutkan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Sulteng tidak bisa dimasukan sebagai pendapatan perhitungan.

“Karena munculnya SE dari Mendagri sehingga saya tahu permintaan pengembalian itu,” sebutnya. [***]

Penulis; Ramlan Rizal

(Visited 383 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*