Wakil Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Muh Masykur. [Ist]

Anleg: Perlu Inisiasi Peningkatan Infrastruktur di Daerah Pinggiran

Palu, Jurnalsulawesi.com – Anggota Legislativ (Anleg) DPRD Sulawesi Tengah Moh. Masykur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menginisiasi peningkatan pembangunan infastruktur di daerah pinggiran.

“Pembangunan infrastruktur daerah pinggiran bisa diinisiasi dari pemerintah provinsi dengan mengundang pemkab dalam rangka percepatan penuntasan peningkatan infrastruktur daerah pinggiran di Sulteng,” ungkap Moh. Masykur, melalui rilisnya, Selasa (6/3/2018).

Wakil Ketua Komisi III itu mengatakan, perlu ada terobosan politik anggaran dalam bentuk pembagian peran masing-masing sesuai porsi pemkab, pemprov dan pemerintah pusat. Jika tidak katanya, hal ini akan sulit dituntaskan karena masalah anggaran.

Permintaan itu bermula saat dirinya menyaksikan video aparat Kepolisian Kabupaten Sigi yang sigap dalam membantu warga dengan mengantar jenazah menggunakan sepeda motor dari Desa Dombu menuju Wawujai Kecamatan Marawola Barat, (4/3/2018).

Masykur mengajak publik meneladani budaya gotong royong semacam ini. Sembari kata dia, terus berupaya meningkatkan infrastruktur daerah pinggiran Sulawesi Tengah.

“Kita berharap dari sini bisa membuka mata kita semua bil khusus pemerintah, baik kab, provinsi dan pusat bahwa akses infrastruktur terutama jalan di wilayah ini harus mendapat perhatian khusus,” tegasnya.

Dalam rangka genjotan percepatan peningkatan infrastruktur, kata Masykur, hal ini perlu para pihak duduk bersama. Sebab kejadian serupa kerap terjadi di wilayah pinggiran di wilayah Sulteng, seperti Banggai, Morowali Utara, Donggala, Sigi dan lainnya.

“Dari sisi normatif memang ini menjadi domain kewenangan pemerintah kabupaten. Tetapi jika sepenuhnya pemkab dibiarkan sendiri memikirkan solusi atas masalah ini tentunya juga tidak bisa sepenuhnya dijangkau oleh ketersediaan kemampuan keuangan ditengah aneka masalah juga butuh perhatian yg sama,” terang Masykur.

Namun pun demikian kata dia, bukan berarti ruang masuk pemerintah provinsi dan pusat tidak ada.

“Saya yakin ruang itu tetap terbuka sepanjang pimpinan daerah dapat dengan bijak mendudukkan hal ini atas nama kepentingan seluruh warga demi terpenuhinya hak hak dasar warga negara guna melakukan terobosan politik anggaran, khususnya pada wilayah wilayah yang masih sulit diakses, termasuk di Kecamatan Marawola Barat,” pungkasnya. [***]

Penulis; A. Yudhistira/*

(Visited 27 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*