Nuri Ternate yang diamankan dari pemiliknya beberapa waktu lalu dan dititipkan di kandang BKSDA Sulteng. [Agus M]

Balai GAKUM Sulawesi II Diduga “Tebang Pilih” Terkait Satwa Langka

Palu, Jurnalsulawesi.com – Balai Pengamanam dan Penegakan Hukum (GAKUM), Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah II, diduga melakukan tebang pilih dalam penegakkan hukum untuk melindungi satwa langka.

Hal ini terkait proses penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Pasalnya, beberapa waktu lalu GAKUM LHK Sulawesi Wilayah II melakukan operasi penertiban serta mengamankan satwa langka yang dilindungi. Dari operasi tersebut, selain mengamankan satwa langka berupa burung Elang dan Nuri Ternate Kepala Hitam, Balai Gakum juga mengamankan pemiliknya yang bernama Hanni alias Ko Han, warga Kecamatan Palu Utara, untuk diproses hukum. Bahkan, kasusnya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan, karena telah P21.

Perlu diketahui, saat ini semua jenis burung elang merupakan satwa yang dilindungi, karena terancam punah.

Namun anehnya, penegakan hukum ini terkesan tidak diterapkan kepada pemilik RM Tabe dan RM Henny Putri Kaili, yang juga terkena operasi GAKUM dan berhasil diamankan satwa langka jenis Kakak Tua Jambul kuning dan Bayan atau Kangaro, dari kedua tempat tersebut.

Seharusnya, proses penyidikan terhadap pemilik RM Tabe dan RM Henny Putri Kaili sama dengan Ko’ Han, yang juga telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 1990.

“Bukan justeru ada yang diproses dan ada pula yang didiamkan. Ini sangat tidak fear serta melanggar rasa keadilan masyarakat. Apalagi sama-sama tidak mengantongi izin dari Dirjen KSDAE,” kata sumber.

Terkait hal tersebut, Kasub Tata Usaha BKSDA Sulteng Mulyadi Joyomartono yang dikonfirmasi membenarkan, bahwa pihaknya dilibatkan dalam operasi GAKUM tersebut. Bahkan tambahnya, barang bukti satwa yang dilindungi tersebut dititipkan di kandang transit milik BKSDA Sulteng.

Namun menyangkut tindak lanjut proses penyidikan merupakan kewenangan Balai GAKUM.

“BKSDA Sulteng hanya berfungsi sebagai ahli dalam mendefinisikan satwa langka yang dilindungi,” katanya kepada Jurnalsulawesi.com saat ditemui di kantornya.

Olehnya kata Mulyadi, untuk mengetahui sejauh mana proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini, silahkan ditanyakan langsung kepada GAKUM Sulawesi II, karena mereka yang melakukan proses penyidikan.

“Yang jelas, satwa langka yang dititipkan di kandang transit BKSDA Sulteng ini selain milik Ko’ Han, juga ada milik RM Tabe dan RM Henny Putri Kaili,” cetusnya.

Sementara itu, Kasi Gakum Sulawesi Wilayah II, Subagio membantah tudingan adanya tebang pilih dalam penegakkan hukum untuk melindungi satwa langka.

“Tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, terhadap warga yang memelihara satwa langka. Apalagi jika tidak mengantongi izin,” tandasnya saat ditemu di kantornya pekan lalu.

Bahkan kata Subagio, pemilik RM Tabe dan RM Henny Putri Kaili sudah dimintai keterangan oleh penyidik GAKUM. Ini bukti jika kasus tersebut tetap diproses dan tidak didiamkan.

Kalaupun kasus yang menimpa Ko Han ini telah P21, karena memang kasus telah lebih dahulu diproses, sehingga wajar jika telah selesai dan siap dilimpahkan.

“Jadi semua warga yang melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1990 akan diproses. Dan tidak ada diskriminasi dalam penegakkan hukum untuk melindungi satwa langka,” pungkasnya. [***]

 

Penulis; Agus Manggona
Editor; Sutrisno

(Visited 80 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*