[Ilustrasi]

Banyak Dana Desa Menumpuk di Rekening Kas Daerah

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Kementerian Keuangan menyebut masih banyak dana desa yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan belum tersalurkan sepenuhnya ke Rekening Kas Desa (RKD).

Data Kementerian Keuangan melansir, per akhir Februari 2018, baru Rp134,65 miliar dana desa yang mengalir dari RKUD ke RKD. Angka tersebut berkisar 2,9 persen dari dana desa yang sudah terkumpul di RKUD sebanyak Rp5,2 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo, jumlah dana desa di RKUD saat ini seharusnya bisa disalurkan ke 30.448 desa. Namun, karena satu dan lain hal, dana desa ini baru bisa disalurkan ke 1.188 desa.

Ia menjelaskan, beberapa kendala dalam pencairan dana desa tersebut, pertama, beberapa daerah belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana per desa.

Kedua, Pemda masih menunggu beberapa desa untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai syarat pencairan dana desa dari RKUD ke RKD.

“Beberapa kendala tersebut menyebabkan penyaluran dana desa tahap I belum dapat disalurkan ke 434 daerah penerima dana desa,” katanya yang dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (1/3/2018).

Agar pencairan dana desa berlangsung cepat, lanjutnya, Kemenkeu telah menyampaikan surat kepada Bupati dan Walikota agar penyaluran dana desa cair secepatnya. Tidak hanya itu, ia mengaku, sudah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar dana desa di RKUD bisa sampai di rekening desa.

“Kami juga telah melaksanakan workshop mengenai penghitungan dana desa sebagai upaya mempercepat penyaluran dana desa,” papar dia.

Meski demikian, ia mengatakan bahwa realisasi penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD berjalan lancar. Dengan realisasi sebesar Rp5,2 triliun, artinya Kemenkeu telah menyalurkan 38,6 persen dari target penyaluran dana desa tahap I sebesar Rp12 triliun yang harus digelontorkan hingga Juni mendatang.

Adapun, kewajiban penyaluran dana desa tahap I merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225 Tahun 2017. Beleid itu menyebut, 20 persen dari anggaran dana desa harus disalurkan sejak Januari hingga paling lambat Juni mendatang.

Setelah itu, 40 persen anggaran akan diberikan mulai Maret kalau desa telah menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya. Lalu, sisa 40 persen anggaran dana desa terakhir bisa dicairkan pada Juli jika desa telah melaporkan realisasi penggunaan dana desa hingga tahap II.

“Laporan dana desa sampai dengan tahap II harus menunjukkan rata-rata penyerapan paling kurang 75 persen dan capaian output rata-rata minimal 50 persen,” terang dia.

Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp60 triliun. Sementara itu, realisasi penyerapan dana desa di tahun lalu hanya Rp59,8 triliun atau 99,6 persen dari pagu anggaran sebesar Rp60 triliun. [***]

Sumber; CNNIndonesia

(Visited 67 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*