[Ilustrasi]

“Bau Amis” Dalam Tender Proyek MAN IC Kota Palu

Palu, Jurnalsulawesi.com – Gencarnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggenjot pembangunan infrastruktur ternyata masih dihiasi dengan maraknya dugaan “kongkalikong” dalam tataran pelaksanaan. Salah satunya tender proyek peningkatan sarana sarana dan prasarana pendukung Madrasyah melalui SBSN dengan anggaran sekira Rp5,9 miliar di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) Kota Palu di Jalan Bukit Tunggal Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Koordinator Tim Investigasi Garda Tipikor Sulteng Anwar Hakim, SH, mensinyalir adanya dugaan permufakatan jahat dan elemen tehnik dan strategi tindak pidana korupsi (Tipikor), sebagaimana pasal 15 Undang-undang (UU) 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.

Bahkan Anwar menduga sudah ada kontraktor yang diarahkan dan sudah ada setoran lebih awal. Baik itu diduga kepada Pangguna Anggaran (PA) maupun kepada Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam memenangkan proyek peningkatan sarana dan prasarana pendukung Madrasyah melalui SBSN di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia (MAN IC) Kota Palu.

“Bila benar proyek ini diumumkan menjelang libur panjang lebaran, artinya proses tender ini tidak mengedepankan azas doe proses of law atau adanya pelanggaran azas transparansi,” kata Anwar kepada Jurnsulawesi.com, Minggu (24/6/2018).

BACA JUGA: Dugaan “Kongkalikong” Proyek di Kemenag Sulteng
Sementara di satu sisi proyek ini, sangat diharapkan karena ada keterlibatan semua pihak dengan melihat anggaran APBN 2018 yang cukup besar.

Memang kata Anwar bahwa berdasarkan, survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekira 85 persen, terjadi praktek curang pengadaan barang dan jasa yang di duga karena ada loby-loby awal antara rekanan dengan Pokja ULP dan tidak tertutup kemungkinan juga melibatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Bahkan dari semua anggaran APBN yang turun ke daerah, diduga negara dirugikan antara 10 sampai 15 persen dan hal ini telah terjadi sejak tahun 2010.

Olehnya dengan permasalahan proses lelang di Kanwil Kemenag Sulteng, Garda Tipikor Sulteng meminta kepada KPK untuk melakukan supervisi dan monitoring atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

Apalagi dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara telah menegaskan bahwa setiap tahapan perencanaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, harus dilakukan dengan rasa kepatutan dan berkeadilan dengan tidak menciderai kepentingan masyarakat.

“Skandal proyek revitalisasi Asrama Haji Palu yang dikerjakan oleh PT Tirta Dhea Addonnics Pratama dengan anggaran sekira Rp46 miliar adalah salah satu bukti carut marutnya proyek yang dikelola lembaga pengawal moral di Sulteng,” cetus Anwar.

Dari kecurigaan-kecurigaan tersebut, jelaslah bahwa proses tender proyek di Kanwil Kemenag Sulteng ini musti mendapatkan pengawalan ketat dari penegak hukum dan masyarakat, terutama media massa. “Saya berharap di kemudian hari tidak ada lagi “tikus-tikus” proyek yang menyengsarakan dan merugikan masyarakat,” tandas praktisi hukum ini.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Sulteng Rusman Langke yang dikonfirmasi via ponsel tidak dapat dimintai keterangan. Pasalnya, beberapa kali dihubungi, yang bersangkutan tidak bersedia mengangkat telpon sekalipun terdengar nada panggilan masuk.

Begitu pun dengan Ketua Pokja ULP Kanwil Kemenag Sulteng Ratna yang juga Kasubag Umum. Saat hendak ditemui di kantornya tidak berada di tempat.

“Mohon maaf ibu Kasubag Umum lagi keluar,” aku salah seorang pagawai Kanwil Depag Sulteng. [***]

Penulis; Agus Manggona
Editor; Sutrisno

(Visited 195 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*