Ketua DPRD Donggala, Moh Yasin, S.Sos didampingi Wakil Ketua Ir. Andi Sofyan Yotolembah, memimpin Sidang Paripurna penutupan masa persidangan kedua tahun 2017, Selasa (12/9/2017). Sidang Paripurna ini dihadiri Sekab, Adil Nur, SH mewakili bupati Donggala. [Jose Rizal]

Bupati Donggala Tidak Menjawab Secara Gamblang Pertanyaan Fraksi PKS

Bagikan Tulisan ini :

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Bupati Kabupaten Donggala, Kasman Lassa menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Donggala terhadap laporan pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2017.

Jawaban bupati itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Donggala, Aidil Nur, Selasa (19/9/2017).

Dalam pidatonya, Aidil Nur secara rinci memberi jawaban atas tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Donggala. Aidil menjabarkan uraian atas pertanyaan dari fraksi-fraksi seraya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pemandangan umum yang disampaikan pada rapat sebelumnya.

Namun ada beberapa pertanyaan fraksi-fraksi tidak dapat dijawab dengan gamblang, seperti pertanyaan fraksi PKS yang dibacakan oleh Takwin, sehari sebelumnya.

Misalnya, siapa yang melakukan perubahan dokumen? Dan apakah ada landasan hukumnya boleh merubah angka yang sudah disetujui dan telah dievaluasi oleh Gubernur tanpa melalui mekanisme proses Perubahan APBD?

Atau Apakah DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah sudah tak dianggap lagi keberadaanya sehingga bisa mencetak buku APBD 2017 di luar kesepakatan dan persetujuan resmi? Menurut Takwin, ada ketidakpatuhan terhadap proses perencanaan penganggaran. PKS menilai ada dokumen yang tidak legal dalam APBD 2017. Atas pertanyaan fraksi PKS itu, bupati melalui Sekkab Aidil Nur tidak dapat memberikan jawaban yang rinci.

Jawaban bupati atas pertanyaan fraksi PKS itu diantaranya soal perbedaan angka defsit dan pembiayaan. Hal itu disebabkan adanya penambahan belanja yang belum diakomodir pada saat penyusunan dan sampai pada saat evaluasi Gubernur. Antara lain, sisa dana DAK yang belum dibayarkan serta adanya konstruksi dalam pengerjaan tahun 2016.

Hal tersebut menjadi pertimbangan eksekutif untuk melakukan penyusuaian terhadap devisit dan pembiayaan. Aidil Nur memaparkan, hal itu dapat dimungkinkan jika program kegiatan dianggap sangat strategis, dan mendesak untuk dilaksanakan.

“Bila menunggu APBD-P, kegiatan yang dimaksud tidak dapat teralisir tepat waktu,” kata Aidil Nur,

Namun, hingga jawaban atas pertanyaan fraksi PKS selesai, Bupati melalui Aidil Nur tak sedikitpun menyebutkan regulasi yang mengatur soal boleh tidaknya hal itu dilakukan tanpa mekanisme perubahan APBD.

Pada paripurna pandangan umum fraksi sebelumnya, Takwin menegaskan, Fraksi PKS tidak akan bertanggung jawab bila dikemudian hari apabila terdapat temuan terhadap inkonsistensi perencanaan, penganggaran dan persetujuan dalam APBD 2017, khususnya yang diluar persetujuan dan dokumen resmi. [***]

Rep; Jose Rizal
Red; Sutrisno

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*