DPRD Donggala

DPRD Donggala Menunggu Surat KPU Terkait PAW Mesra Kalalo

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Ketua DPRD kabupaten Donggala, Aziz Rauf mengaku telah menerima surat pengusulan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD almarhumah Mesra Kalalo dari DPC Partai Hanura Kabupaten Donggala. Namun DPRD belum mengetahu siapa yang akan menjadi PAW karena menunggu surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Donggala. DPC Hanura Kabupaten Donggala mengusulkan PAW anggotanya, Mesra Kalalo sebagai anggota DPRD Donggala karena meninggal dunia. Namun pengusulan PAW masih dalam proses administrasi. “DPRD Donggala masih menunggu surat dari KPU tentang siapa yang akan menjadi PAW. Kalau suratnya sudah ada kami akan segera ajukan ke gubernur,” kata Aziz, Kamis (6/9/2018). Santer berhembus kabar ...

Read More »

Baru Lima Anggota DPRD Donggala Serahkan LHKPN

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Dari tiga puluh orang anggota DPRD Kabupaten Donggala, baru lima orang yang tercatat menyerahkan daftar jumlah harta kekayaanya melalui e-LHKPN kepada KPK. Hal itu terungkap pada sosialisasi yang dilaksanakan Rabu (29/8/2018) di Aula Kasiromu Kantor Bupati Donggala yang dihadiri ketua sosialisasi e-LHKPN yang juga deputi pencegahan KPK, Listyo Rini Ekaningtyas. “Baru lima orang yang menyerahkan LHKPN. Teman-teman di DPRD Donggala tolong bisa dipercepat,” ujar Listyo saat memberikan sambutan. Sementara itu, Ketua DPRD Donggala, Aziz Rauf diminta keterangannya membenarkan hal tersebut. Selaku pimpinan, ia akan menyampaikan kepada seluruh anggota DPRD Donggala untuk segera merampungkan laporan harta kekayaanya. “Memang ...

Read More »

Soal Plt Dirut PDAM, Komisi III DPRD Donggala Akan Panggil Kabag Hukum

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Penunjukan Hasan Basri sebagai Plt Dirut PDAM Uwe Lino Donggala hingga saat ini terus menui perdebatan. Komisi III DPRD Donggala akan mengundang pihak terkait agar masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ketua Komisi III, Mohammad Nasir mengatakan, Senin 3 September 2018 akan melayangkan undangan ke Kabag Hukum, Asisten Pereokonomian dan Pembangunan, serta Sekda untuk rapat dengar pendapat. “Kami akan jadwalkan RDP. Insya Allah Senin depan. Biar masalahnya clear,” kata Nasir, Selasa (28/8/2018). Sementara itu Kabag Hukum DB Lubis dikonfirmasi di kantornya, Rabu (29/8/2018) siang, menanggapi santai kritikan yang dialamatkan ke dirinya oleh mantan Dewan Pengawas PDAM Uwe Lino, ...

Read More »

Satu Anggota DPRD Donggala Berpulang

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Innalillahi Wainna ilaihi Rojiun. Satu orang anggota DPRD Donggala, Mesra Kalalo berpulang ke Rahmatullah Kamis (9/8/2018) pagi di Rumah Sakit Anutapura, Palu. Mesra Kalalo merupakan anggota DPRD dari Fraksi HANURA. Ia sudah menjadi anggota DPRD selama dua periode. Sebelum diantar ke tempat peristrahatannya yang terakhir, jenazah almarhumah disemayamkan terlebih dahulu di kantor DPRD Donggala untuk upacara pelepasan. Satu dari dua perempuan anggota DPRD Donggala ini mengahadap sang khalik tepat diusianya yang ke 60 tahun meninggalkan suami dan tiga orang anak, Sekeratariat DPRD yang diwakili Affan dalam laporan riwayat hidup almarhumah menyampaikan, almarhumah Mesra Kalalo adalah anggota DPRD ...

Read More »

Anggota DPRD Soroti Penyelesaian Kasus KONI Donggala

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Setelah Penyidik Tipikor Polres Donggala menetapkan dua tersangka dugaan korupsi anggaran KONI Donggala Maret 2018 lalu, hingga kini perkembangan kasus tersebut masih simpang siur dan menjadi tanda tanya di masyarakat. Sudah silih berganti Kapolres Donggala memimpin, namun hingga kini kasus yang menyeret ketua dan sekretaris KONI Donggalasebagai tersangka tersebut tak kunjung sampai ke pengadilan. Selain menjadi perhatian publik di Kabupaten Donggala, kasus yang merugikan keuangan daerah hingga ratusan juta ini juga menjadi perhatian dari lembaga DPRD Donggala. Salah seorang anggota DPRD Donggala yang intens mengikuti perkembangan kasus ini yakni Asgaf Umar. Politisi Gerindra ini menilai Penyidik Tipikor ...

Read More »

Pansus DPRD Donggala Temukan Sejumlah OPD Tidak Patuhi Aturan

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Donggala dinilai tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Hal itu terungkap dalam laporan Pansus I pada Sidang Paripurna, DPRD Donggala, Selasa (31/7/2018) pagi. Ketidakpatuhan tersebut menimbulkan banyaknya temuan sehingga mengakibatkan Kabupaten Donggala mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk kali kedua dari BPK Perwakilan Sulteng. Wakil ketua Pansus Satu, Asnudin mengungkapkan, ada 13 item temuan disejumlah OPD atas ketidakpatuhan pada aturan perundang-undangan antara lain, kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp427.203.864,75. Kelebihan pembayaran honor non ASN di dinas Perhubungan Donggala. Kelebihan pembayaran realisasi ...

Read More »

Pansus Temukan Kerugian Miliaran Rupiah Pembangunan Anjungan Gonenggati

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala Selasa (31/7/2018) sore, menggelar rapat paripurna laporan Panitia Khusus (Pansus) Satu, terkait hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulteng terhadap pengelolaan APBD tahun 2017. Dalam paripurna tersebut Pansus Satu DPRD Donggala mengeluarkan enam belas rekomendasi atas tujuh temuan Pansus yang di duga merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah. Pansus meminta Bupati Donggala, Kasman Lassa untuk segeramenindaklanjuti temuan tersebut. Ketua Pansus Satu, Abubakar Aljufri menyampaikan, dari semua temuan Pansus Satu yang paling besar adalah temuan di Dinas Pariwisata yakni kekurangan volume pembangunan Anjungan Gonenggati sebesar Rp2.205.482.195. “Bupati Donggala untuk segera memerintahkan Dinas Pariwisata ...

Read More »

Bupati Donggala Bacakan Nota Pertanggungjawaban APBD 2017

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Bupati Donggala, Drs Kasman Lassa, SH, menyampaikan pidato nota keuangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017, pada sidang paripurna masa sidang kedua tahun sidang 2018 di Kantor DPRD Donggala, Senin (30/7/2018). Dalam pidatonya Kasman Lassa menyampaikan, dibandingkan dengan tahun anggaran 2016, secara umum kondisi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2017 mengalami penurunan, baik dari sisi target maupun realisasinya yakni sebesar 10,0 persen. Kasman juga menguraikan, soal defisit daerah sebesar Rp92 miliar lebih yang tercantum dalam Laporan Operasional (LO) Adapun gambaran umum capaian kinerja keuangan selama tahun 2017 dari sisi pendapatan daerah yang terealisasi ...

Read More »

DPRD Donggala Berwenang Berhentikan Bupati/Wakil Bupati

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Pemerintah pusat melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018. PP nomor 12 ini mengatur tentang penyusunan Tata tertib (Tatib) dewan propinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Donggala Abd Rasyid, di ruang kerjanya, Jumat (6/7/2018). Menurutnya, salah satu poin dalam PP itu DPRD berwenang mengangkat dan memberhentikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian. Abd Rasyid mengatakan, pihaknya sudah menerima salinan keputusan pemerintah terkait PP nomor 12 tersebut dan DPRD Kabupaten Donggala merespon positif atas terbitnya PP ...

Read More »

Desak Kades Dicopot, Aparat Desa Wani I Datangi DPRD Donggala

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Sejumlah anggota dan sekretaris Badan Permusawaratan Desa (BPD) Wani I, Kecamatan Tanantovea, mendatangi Komisi I DPRD Donggala, Senin (25/6/2018) pagi. Kedatangan aparat desa tersebut untuk mendesak pencopotan Andri Habrin sebagai Kepala Desa (Kades), karena dinilai tidak mampu mengelola pemerintahan di desa tersebut. Kedatangan anggota BPD tersebut ditemui Ketua Komisi I Abubakar Aldjufri, anggota komisi II Moh Taufik, dan anggota Komisi III, Zulham M Nurlahama dan Ikbal A Kono. Sekretaris BPD Wani I, Arif Wijaya membawa sejumlah barang bukti berupa dokumen yang telah dijilid rapi berisikan dugaan pelanggaran kepala desa. Dalam dokumen itu juga termuat tuntutan BPD dalam ...

Read More »