DPRD Donggala

DPRD Donggala Soroti Rencana Studi Banding 150 Kades

Donggala, Jurnalsulteng.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menyoroti rencana Bupati Donggala Kasman Lassa mengirim 150 kepala desa (Kades) untuk studi banding ke Jakarta dan beberapa negara tetangga pada 2017 ini. Ketua DPRD Donggala Mohammad Yasin menyatakan, DPRD akan mempertanyakan maksud studi banding 150 lebih kades itu. “Apa manfaat studi banding tersebut, jika tidak terlalu penting dan memberikan manfaat bagi kepala desa dan daerah, maka sebaiknya tidak usah,” ungkap Yasin yang dilansir Antarasulteng.com. Politisi Partai Gerindra itu mengakui bahwa studi banding merupakan hal yang penting untuk menambah pengalaman dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, ...

Read More »

Ketua DPRD Donggala Dorong Lahirnya Perda Pungli

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Pungutan liar (pungli) sudah sejak lama menjadi budaya dalam masyarakat, khususnya di Birokrasi dan instansi Kepolisian. Rasanya sulit menghilangkan pungli. Tapi sulit tidaknya bergantung pada tekad, komitmen, dan usaha untuk memberantas prilaku buruk tersebut. Belum lama ini Pemerintah Kabupaten Donggala mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) pungli‎. Pengukuhan dihadiri para kepala SKPD, Kapolres Donggala, Kajari Donggala, dan Ketua DPRD Donggala di ruang Kasiromu, Kamis (5/1/2017). Ketua DPRD Donggala, Mohammad Yasin, S.Sos dalam sambutanya mengatakan, Pungli sampai saat ini masih sering ditemukan diberbagai instansi pemerintahan.‎ Juga makin sulit dibedakan mana pungli mana bukan, karena modus pungli sering ...

Read More »

DPRD Donggala Setujui Hak Angket Proses Bupati

Palu, Jurnalsulteng.com – DPRD Donggala, Sulawesi Tengah, akhirnya menyetujui penggunaan hak angket atau penyelidikan atas sejumlah dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan Bupati Donggala Kasman Lassa. Rapat paripurna khusus yang berlangsung Jumat (17/6/2016) sore tersebut dipimpin Ketua DPRD Yasin, beberapa kali mengalami penundaan karena tidak kuorumnya jumlah anggota DPRD yang hadir. Dari 30 anggota DPRD hanya 20 orang yang hadir, sementara sesuai ketentuan untuk menentukan hak angket diperlukan tigaperempat dari jumlah anggota atau 23 orang. Beberapa bulan sebelumnya rencana yang sama juga gagal dilakukan DPRD karena belum adanya kata sepakat di antara delapan fraksi di DPRD setempat. Sesuai Tata Tertib DPRD ...

Read More »

Lima Fraksi Setujui Hak Angket Bupati Donggala

Palu,  Jurnalsulteng.com- Sebanyak lima fraksi dari delapan fraksi di DPRD Donggala, Sulawesi Tengah, Selasa (16/2/2016) sore menyetujui hak angket terhadap sejumlah kebijakan bupati Kasman Lassa yang dinilai telah berdampak buruk pada roda Pemerintahan Kabaupaten Donggala. Lima fraksi tersebut yakni Fraksi Golkar, PKS, PDIP Gerakan Perubahan, Demokrat dan Gerindra. Sementara satu fraksi yakni PKB hanya menyetujui pembentukan panitia khusus. Dua fraksi lainnya yakni Hanura dan Fraksi Persatuan Keadilan menolak atas pembentukan panitia khusus maupun hak angket. Hak angket merupakan salah satu hak anggota DPRD dalam fungsi pengawasan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak ...

Read More »

Fraksi Golkar Sesalkan Bupati Tolak DOB Donggala Utara

Palu, Jurnalsulteng.com- Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Moh Aswan M Daali menyesalkan Bupati Donggala Kasman Lassa yang menolak pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Donggala Utara, berpisah dari Donggala. “Pernyataan itu tidak pantas dikemukakan seorang pejabat, sebab itu melukai hati masyarakat yang ingin daerahnya maju,” kata Aswan di Palu, Jumat (20/3/2015), menanggapi polemik pembentukan Donggala Utara bersama masyarakat dengan Bupati Donggala Kasman Lassa. Kasman Lassa di hadapan pejabat daerah kabupaten dan provinsi pada pembukaan Musyarawah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) ) Donggala, Selasa (17/3/2015) mengatakan dirinya belum memikirkan pembentukan Donggala Utara karena pembangunan sedang dikonsentrasikan di ibu kota kabupaten ...

Read More »

Dugaan Penyimpangan Tambang, DPRD Donggala Bentuk Pansus

Palu, Jurnalsulteng.com- DPRD Donggala, Sulawesi Tengah, sepakat untuk membentuk panitia khusus yang bertugas mendalami sejumlah dugaan penyimpangan di sektor pertambangan. Kesepakatan pembentukan panitia khusus tersebut dicapai setelah komisi gabungan melakukan rapat dengar pendapat bersama lembaga swadaya masyarakat Relawan Untuk Orang dan Alam (ROA) di DPRD Donggala, Jumat (20/2/2015). Dari hasil dengar pendapat tersebut terungkap sejumlah dugaan penyimpangan di antaranya kebocoran anggaran daerah dan izin usaha pertambangan serta tumpang tindih lahan. Sekretaris Komisi II DPRD Donggala Sofyan mengatakan panitia khusus yang terdiri dari gabungan komisi tersebut akan menyelidiki dugaan kebocoran pajak dan retribusi pertambangan batu dan pasir, tumpang tindih lahan dan ...

Read More »