NASIONAL

KPK Sudah Gelar Perkara Terkait Beberapa Calon Kepala Daerah

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan bahwa beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 bakal ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Agus menyebut empat pimpinan KPK lainnya sepakat meningkatkan kasus mereka ke penyidikan. “Ekpose sudah dilakukan dihadapan pimpinan dan sudah disetujui oleh pimpinan untuk naik ke penyidikan,” kata Agus melalui pesan singkat, Kamis (8/3/2018). Agus menyatakan proses penyelidikan kasus dugaan korupsi beberapa daerah kepala daerah tersebut sudah 90 persen berjalan alias hampir rampung. Dengan demikian proses penyelidikan terhadap mereka tinggal 10 persen. Agus menyebut penyelidikan terhadap beberapa calon kepala daerah ini sudah dilakukan sejak lama. Menurut ...

Read More »

Duet Gatot dan TGB Bisa Jadi Alternatif di Pilpres 2019

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengungkapkan, mantan panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang Zainul Majdi secara sosiologis memiliki peluang besar memenangkan pilpres 2019 bila keduanya berpasangan. “Secara sosiologis, dua-duanya punya potensi besar untuk menjadi capres dan cawapres. Ada peluang untuk memenangkan pertarungan dengan catatan memiliki strategi kampanye dan kerja-kerja partai pendukungnya yang maksimal,” katanya yang dikutip Republika.co.id, Kamis (8/3/2018). Jika keduanya berpasangan, lanjut Ubedilah, ada potensi besar untuk meraup suara terbanyak di pilpres 2019. “Pertimbangannya, salah satu faktor pemenangan kontestasi itu kan seberapa besar kandidat memiliki ...

Read More »

Empat Kali Kalah Gugatan, Kinerja KPU Dipertanyakan

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali kalah dalam sidang sengketa pemilihan umum melawan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Minggu (4/3/2018) malam. Kekalahan KPU di sidang pemilu ini adalah kali keempat dalam empat bulan terakhir. Sebelumnya, medio 2017, KPU kalah sengketa di Bawaslu terkait dengan proses pendaftaran parpol ke KPU dan sengketa administrasi Partai Garuda dan Berkarya . Kemudian, pada 2018 ini, KPU kalah sengketa Pilkada Sumatra Utara dan sengketa di Bawaslu melawan PBB. “Kita tentu terkejut sekaligus bertanya-tanya. Apakah ada masalah dalam kinerja KPU sehingga kalah beruntun dalam sengketa di Bawaslu,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray ...

Read More »

Hadiri Ceramah Ustaz Somad, Kapolri Tanyakan Cara Cegah Perpecahan

Bogor, Jurnalsulawesi.com – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghadiri ceramah Ustaz Abdul Somad di Masjid Az Zikra, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/3/2018). Tito sempat mengajukan pertanyaan kepada para ulama. Mengenakan baju koko putih dan bersorban serta berpeci putih, Tito duduk berdekatan dengan Somad, didampingi Ustaz Arifin Ilham yang menjadi pemimpin majelis dzikir Az Zikra, dan sejumlah ulama lainnya. Dengan merujuk kepada beberapa negara seperti Suriah, Afganistan, Pakistan, dan Yaman yang seperti Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, Tito bertanya kepada ulama, “Apakah kemungkinan konflik seperti di Suriah, Afganistan itu terjadi di Indonesia? Bagaimana kita bisa mencegahnya, bagaimana kira-kira khususnya, Kepolisian dapat ...

Read More »

Sebut Cak Imin Pendek, PKB Morut Desak OSO Minta Maaf

Palu, Jurnalsulawesi.com – Pernyataan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) yang menyindir Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan sebutan ‘pendek’ mematik reaksi dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari kader dan simpatisan Partai Kebangkatan Bangsa. Sekretaris Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Morowali Utara (Morut), Jeffisa Putra mengutuk keras perkataan yang dilontarkan OSO terhadap Cak Imin. Menurutnya, perkataan OSO tersebut tidak mencerminkan seorang politisi, bahkan sekelas ketua umum sebuah partai. “OSO seperti tak punya etika dan tata krama dalam bertutur kata, dia seharusnya sebagai negarawan dan ketua umum partai lebih santun dalam berinteraksi bukan malah mencederai kedewasaan berpolitik,” tegas Jeffisa ...

Read More »

Kemristekdikti Revisi Peraturan Tunjangan Dosen dan Profesor

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) melakukan revisi mengenai peraturan menteri terkait tunjangan kehormatan profesor atau Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. “Kami sedang melakukan revisi terkait Permenristekdikti tersebut, sehingga evaluasi terhadap produktivitas dosen dan profesor tidak dilakukan tahun ini. Dengan demikian sampai saat ini belum ada pemangkasan tunjangan kehormatan profesor,” ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti, Ali Ghufron Mukti, di Jakarta, Jumat (23/2/2018). Dalam Permenristekdikti 20/2017 disebutkan bahwa tunjangan kehormatan profesor akan diberikan jika memiliki paling sedikit memiliki satu jurnal internasional bereputasi dalam kurun waktu ...

Read More »

Kepala Daerah Diminta Jaga Netralitas PNS di Pilkada Serentak

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) persiapan pemilihan kepala (pilkada) serentak tahun 2018 di Grand Sahid Hotel Jakarta, Selasa (20/2 2018). Rakor dibuka oleh Menkopolhukam, Wiranto yang dihadiri Menteri Dalam (Mendagri) Negeri Tjahyo Kumolo dan Menteri PAN RB, Asman Abnur, serta dihadiri seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, KPU/KPUD, dan dan Bawaslu se Indonesia. Pada kesempatan itu Gubernur Sulteng, Longki Djanggola didampingi Pjs. Bupati Parigi Moutong, Mohammad Nadir, Pjs. Bupati Donggala, Muhammad Muhlis dan Plt. Karo Humas dan Protokol, Mohammad Haris Kariming. “Rakor ini penting untuk dihadiri para kepala daerah, supaya masing-masing menjaga keamanan, kenyaman, ...

Read More »

Gaji PNS Bakal Dipotong Lagi 3% untuk Tapera

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong masyarakat untuk memiliki rumah. Hal ini dilakukan dengan pembentukan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Menteri PUPR PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Tapera maka akan dilakukan pembentukan BP Tapera pada akhir Maret 2018. BP Tapera sendiri, ditargetkan rampung pembentukannya tahun ini. Hanya saja untuk penarikan iuran sekira 3% belum akan dilakukan. “Ini mungkin rapat yang kedua ya, yang pertama di Borobudur. Ini untuk melihat progres Taperanya kita harus membentuk, saya udah bikin LPP, BP Tapera, kemudian Perpres Taperanya juga akan ditandangan Presiden,” tuturnya ...

Read More »

Dua Parpol Tak Lolos Pemilu 2019

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2019, Sabtu (17/2/2018). Dari total 16 partai yang telah dilakukan verifikasi, dinyatakan ada dua partai yang tidak lulus atau tidak memenuhi syarat. Dua partai itu yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PBB disebutkan tidak memenuhi persyaratan keanggotaan untuk satu kabupaten yang berlokasi di Kabupaten Manokwari Selatan sedangkan PKPI juga tidak memenuhi syarat keanggotaan untuk tingkat kabupaten/kota. “Kesimpulan, status PBB secara nasional dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS),” ucap Komisiner KPU Wahyu Setiawan, saat membacakan hasil Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi ...

Read More »

FJHK Ajukan Gugatan UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FJHK) mengajukan gugatan uji materi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum FJHK Irmanputra Sidin mengatakan gugatan tersebut diajukan ke MK, Rabu (14/2/2018). “Telah diterima di kepaniteraaan MK dengan Nomor Tanda Terima Pendaftaran 1756/PAN.MK/II/2018,” kata Irman dalam keterangan tertulisnya yang dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (15/2/2018). Irman mengatakan, ada sejumlah poin krusial dalam UU MD3 yang dianggap melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapat perlakuan sama di hadapan hukum. Poin yang disoroti di antaranya tentang pemanggilan paksa terhadap masyarakat yang dinilai bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip ...

Read More »