NASIONAL

Kapolri Klaim Kelompok MIT Mulai Melemah

Iring-iringan membawa salah satu DPO anggota kelompok Santoso, Basri. (Istimewa) Jakarta, Jurnalsulteng.com – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, bahwa Basri alias Bagong merupakan bagian terpenting dalam jaringan organisasi teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso, Sulawesi Tengah. Tertangkapnya Basri yang merupakan tangan kanan Santoso itu dinilai akan membuat jaringan teroris itu mulai melemah. “Dengan tertangkapnya Basri otomatis kekuatan terpenting saya kira (kelompok MIT) sudah sangat lemah sekali,” kata Tito Karnavian di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016). Tito menyebut dengan terbunuhnya Santoso dan tertangkapnya Basri, maka diperkirakan komando jaringan tersebut nantinya akan diisi oleh Ali Kalora. Ali ...

Read More »

Pengetatan Caleg Memasung Hak Politik Seseorang

Palu, Jurnalsulteng.com – Pakar ilmu politik Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah, Dr Darwis mengatakan wacana pengetatan calon legislatif yang rencananya dimasukkan dalam rancangan undang-undang pemilu hanya memasung hak politik seseorang. “Setiap warga negara punya hak berserikat, berkumpul, berorganisasi. Ini ranah politik. Siapa pun bisa tampil,” kata Darwis di Palu,  menanggapi wacana pengetatan caleg minimal satu tahun aktif di organisasi partai politik. Menurut dia, pencalonan seseorang di legislatif merupakan kedaulatan rakyat. Apakah nantinya yang bersangkutan berhasil atau tidak, itu tergantung dari komitmen calon yang bersangkutan. Dia mengatakan menjadi calon legislatif tidak butuh keterampilan khusus, melainkan komitmen moralitas untuk membangun bangsa atau ...

Read More »

KPK: Sektor Pertambangan Masih Rentan Korupsi

Tambang nikel (merdeka.com) Jakarta, Jurnalsulteng.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memberikan perhatiannya pada sektor pertambangan. Selama ini sektor pertambangan masih belum banyak tersentuh, padahal disinyalir sering ada penyimpangan dan rawan korupsi. Tim koordinasi dan supervisi KPK menemukan banyak masalah dalam penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sektor mineral dan batubara. “Hingga April 2013 total ada 10.348 IUP. 3.982 IUP tersebut berstatus Non CnC. Artinya hanya 61,52 persen atau 6.366 dari total IUP yang layak beroperasi,” kata Koordinator SDA Direktorat Litbang KPK, Dian Patria, di gedung KPK Jakarta, Selasa (30/8/2016). Clear and Clean (CnC) dalam istilah pertambangan adalah IUP yang ...

Read More »

Demokrat Dukung Pengetatan Syarat Caleg

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulteng, Arta Rajak (Fb) Palu, Jurnalsulteng.com – DPD Demokrat Sulawesi Tengah mendukung wacana pengetatan syarat calon legislatif seperti diwacanakan dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu. “Itu sangat bagus untuk penguatan partai. DPD Demokrat Sulteng mendukung wacana itu,” kata Sekretaris DPD Demokrat Sulawesi Tengah Arta Razak di sela-sela musyawarah cabang serentak, Senin (29/8/2016). Dia mengatakan, wacana pengetatan syarat calon legislatif minimal aktif satu tahun di partai politik yang mengusungnya, sangat menguntungkan kelembagaan partai di Tanah Air. Selama ini, akibat tidak adanya syarat yang mengatur secara ketat terhadap calon legislatif mengakibatkan lalu lintas calon terlalu terbuka. Akibatnya, kata dia, banyak ...

Read More »

Partai Demokrat Harus Dibangun dengan Hati

Palu, Jurnalsulteng.com – Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo menegaskan, Partai Demokrat menginginkan pengabdian dan dedikasi tinggi dari para kader. Para kader harus  membangun Partai Demokrat dengan keberanian dan pengabdian serta dengan hati. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono Edhie dalam sambutan pada pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat se-Sulteng di Convention Hall, Swiss-belhotel Silae Palu, Senin (29/8/2016). Menurut Pramono Edhie,  juga menyampaikan bahwa Muscab serentak ini dilaksanakan karena perintah dari Ketua Umum DPP-PD Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono, sesuai AD/ART Partai Demokrat. ...

Read More »

Tunjangan Guru Akan Dipangkas, DPR: Coba Cek Lagi

Ilustrasi Jakarta, Jurnalsulteng.com – Kementerian Keuangan berencana memangkas tunjangan profesi guru sebesar Rp 23,4 triliun. Pemangkasan tersebut merupakan bagian dari penghematan transfer ke daerah sebesar Rp70,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan pemotongan tunjangan profesi guru dilakukan menyesuaikan dengan data jumlah guru di daerah. Menurut dia, jumlah guru yang berhak menerima tunjangan tidak sesuai dengan saat penganggaran. Ia mengatakan gurunya memang tidak ada atau ada namun belum bersertifikat profesi. Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, mengatakan Kementerian Keuangan harus mempertimbangkan lagi rencana memangkas anggaran tunjangan profesi guru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. ...

Read More »

Waspada! Ada Narkoba Jenis Permen Dijual ke Murid PAUD

Ilustrasi Palembang, Jurnalsulteng.com – Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansah menyebut, ancaman narkoba kini telah masuk ke kalangan anak-anak di usia dini. Hal itu, terungkap setelah ditemukan permen bercampur narkoba jenis Lysergic Acid Diethylamide (LSD) di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan, harga permen tersebut menurut Khafifah, sangat terjangkau yakni sebesar Rp1.000 sampai Rp3.000. “Informasinya saya dapat dari deputi BNN pusat, ada jenis permen yang dijual di Makassar bercampur narkoba jenis LSD. Warna dan bentuknya menarik sehingga anak-anak mau memakannya. Usia korban rata-rata empat tahun hingga tujuh tahun, saya sendiri sudah melihatnya,” kata Khafifah di Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/8/2016). Dengan harga yang ...

Read More »

Kasus Arcandra dan Gloria Berbeda, Pemahaman Hukum Lingkaran Jokowi Lemah

Arcandra Tahar Jakarta, Jurnalsulteng.com – Lolosnya Arcandra Tahar menjadi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 20 hari membuktikan pejabat Istana Negara, termasuk Presiden Joko Widodo, tidak memiliki pemahaman hukum yang baik. Begitu juga kasus calon anggota Paskibraka, Gloria Natapradja Hamel (16 tahun), yang memancing empati publik, semakin mempermalukan rakyat Indonesia di mata dunia internasional. Keduanya tertimpa perkara kewarganegaraan. Arcandra diketahui belakangan pernah menjadi warga negara Amerika Serikat dan mengucap sumpah setia kepada negara itu. Ia dipecat dari kabinet pada Senin (15/8/2016) malam. Sedangkan Gloria batal dikukuhkan sebagai anggota Paskibraka oleh presiden karena diketahui belakangan memiliki ayah WN Perancis dan ...

Read More »

Jokowi Copot Arcandra Tahar

Arcandra Tahar Jakarta, Jurnalsulteng.com — Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan dengan hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Senin (15/8/2016) malam. Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra. “Menyikapi status kewarganegaraan Menteri ESDM, setelah mendengar dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin (15/8/2016) malam Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada menteri ESDM definitif. Sejak Sabtu (13/8/2016) pagi, sejumlah pesan berantai melalui WhatsApp beredar di antara pekerja pers. Isinya mempertanyakan ...

Read More »

Sampai Kapan Arcandra Tahar Bertahan dengan Jawaban Abu-abu?

(Karikatur: Inilah) Jakarta, Jurnalsulteng.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dibela oleh sejumlah pejabat pemerintah dan mantan pejabat. Namun, suara berbeda justru muncul dari kalangan akademisi dan masyarakat sipil. Sampai kapan daya tahan Arcandra? Pentas politik nasional kembali gaduh. Pemicunya soal polemik kewarganegaraan Menteri ESDM Arcandra Tahar. Meski dalam perkembangannya, Arcandra mendapat back up penuh dari para pejabat negara termasuk mantan pejabat negara seperti mantan Kepala BIN AM. Hendropriyono. Melalui akun media sosialnya, Hendropriyono secara lugas membela Arcandra. Pejabat yang terkait dengan persoalan kewargenagaraan yakni Menteri Hukum dan HAM juga memberi pembelaan. Menurut dia, secara hukum ...

Read More »