Bibit kayu Gaharu. [Ilustrasi]

CV Lutungan Jaya dan Pokja ULP “Bersekongkol”

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Proses tender proyek pengadaan bibit Gaharu tahun 2018, senilai Rp1,6 miliiar terus saja menuai kontroversi dari beberapa penyedia jasa di Kota Tolitoli.

Pasalnya, ada dugaan Kelompok Kerja ( Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) bersekongkol dengan CV Lutungan Jaya sehingga proyek tersebut bisa dimenangkan. Bagaimana tidak, proyek ini belum diumumkan, namun CV Lutungan Jaya sudah yakin sebagai pemenang.

“Jadi jauh-jauh hari, CV Lutungan Jaya ditengarai sudah mengetahui sebagai pemenangnya,” Kata Direktur CV. Sarah Amarisah Daniel kepada Jurnalsulawesi.com.

Menurut Daniel, dugaan tersebut juga datang dari beberapa peserta lelang bibit Gaharu. Masalahnya, pihaknya sebagai peserta tidak diundang Pokja untuk melakukan klarifikasi kelengkapan perusahaan, sementara perusahaan saya salah satu penawar terendah, ketimbang CV Lutungan Jaya.

“Jadi saya juga heran tidak di undang untuk klarifikasi,” kata Daniel.

Ironisnya kata Daniel, alasan tidak di undang klarifikasi, karena persoalan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang tidak menggunakan kode 02136 khusus untuk pengadaan Gaharu.

Padahal perusahaan yang kami masukkan menggunakan SIUP dengan kode 0213, yang penjabarannya sudah masuk pengadaan bibit Gaharu.

“Ini bukan alasan Pokja ULP untuk menggugurkan perusahaanku, karena SIUP yang di keluarkan dari perijinan penjabarannya jelas untuk pengadaan bibit Gaharu,” jelas Daniel.

Ia juga menjelaskan, pihaknya sudah berupaya mengurus SIUP dengan kode 02136 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Palu, tetapi pihak Dinas tidak mengeluarkan SIUP tersebut dengan alasan SIUP yang dimilikinya dengan kode 0213 sudah termasuk dengan pengadaan bibit Gaharu.

“Tidak bisa keluar kode dengan 5 digit atau 02136 yang bisa di keluarkan perijinan itu hanya 4 digit atau 0213, karena sudah di jabarkan di keternganannya untuk pengadaan Gaharu,” tandas Daniel.

Ketua Pokja ULP Tolitoli, Syafrudin yang di konfirmasi Kamis (26/4/2018) mengatakan alasan CV Sarah Amarisah tidak diundang klarifikasi karena persyaratan SIUP tidak dipenuhi.

“Kesalahannya di SIUP, karena permintaan Pokja SIUP dengan kode 01236, itu yang tidak di penuhi oleh rekanan,” ujarnya.

Syafrudin juga menjelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan, pihaknya meminta pertimabangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tolitoli, Melky, apakah persyaratan SIUP yang di gunakan di haruskan menggunakan kode 02136? Menurut PPK harus gunakan itu, jika tidak, maka harus digugurkan.

“Sebelum saya memutuskan, kami meminta pertimbangan kepada PPK, bahkan kita meminta alasan secara tertulis,” ungkapnya.

PPK BLH Tolitoli, Melky saat di konfirmasi belum dapat di mintai keterangan, menurut salah satu staf di BLH, Melky lagi keluar daerah. “Pak Melki lagi dalam perjalanan dinas ke Palu,” jawabnya singkat.

Ditempat terpisah Kepala Seksi Perijinan Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli, Reza Supomo menyatakan, SIUP yang menggunakan kode 0213 sudah sesuai, karena penjabarannya soal pengadaan bibit Gaharu sudah ada dalam penjelasannya.

“SIUP 0213 sudah di jabarkan soal pengadaan bibit Gaharu, dan kode 02136 itu khusus untuk bibit Gaharu, jadi tidak ada yang salah di penerbitan SIUP,” pungkasnya. [***]

Penulis; Agus Manggona

(Visited 253 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*