SK penetapan DAK 2018 yang dikeluarkan pejabat Bupati Donggala.

Dana DAK Dicairkan, “Petaka” Bagi Pemkab Donggala

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018 yang dikucurkan Kementerian Pendidikan Nasional kepada sekolah SD-SMP di Kabupaten Donggala bakal menjadi dilema.

Di satu sisi bantuan tersebut, sangat membantu sekolah, namun di sisi lain bisa saja akan menyeret Kepsek serta pihak-pihak terkait ke balik jeruji besi, jika prosedurnya menyalahi mekanisme serta petunjuk tehnis (Juknis) yang ada.

Ditengah berlangsungnya proses sosialisasi penggunaan DAK oleh Dinas Pendidikan Donggala, berbagai kalangan menemukan serangkaian indikasi kejanggalan.

Menurut Rahman salah sorang tokoh masyarakat Pantai Barat, pihaknya sejak awal telah menyoroti mekanisme rekruitmen terhadap fasilitator serta Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).

Masalahnya kata Rahman pihaknya menemukan kejanggalan tentang beberapa sekolah yang tidak layak menerima dana DAK, jika hal ini dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 Tahun 2018 yang disahkan pada tanggal 28 Maret 2018.

“Seperti misalkan ada sekolah yang jumlah muridnya hanya sekira 20 orang. Kemudian ada juga sekolah yang hanya memiliki satu orang guru Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya, Senin (28/5/2018).

Bahkan tambahnya, fasilitator yang membantu P2S, diduga kuat telah melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) karena benturan kepentingan yang kemudian akan menerima dana sekira Rp600 juta, tanpa melalui sistem kompetensi.

“Intinya rekruitmennya inprosedural, karena hanya penunjukkan langsung dari Dinas Pendidikan,” kata Rahman.

BACA JUGA: Pejabat Bupati Donggala Terancam Dipolisikan
Reaksi serupa datang dari Ketua Bidang Analisis dan Investigasi Garda Tipikor Sulteng Anwar Hakim, SH.

Anwar bahkan meminta kepada Dirjen Pendidikan SD-SMP Kementerian Pendidikan Nasional, untuk meninjau kembali anggaran DAK di Dinas Pendidikan Donggala.

“Jika proses pencairan tetap di paksakan, maka ini akan menjadi “malapetaka” serta entry point bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pemborosan keuangan negara serta penyalahgunaan kewenangan,” tandas Anwar Hakim.

Ia juga berharap kiranya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Keuangan Kabupaten Donggala sejalan dan menunda pengucuran dana DAK 2018.

Apalagi menurut Anwar, terbitnya dua Surat Keputusan (SK) Bupati tentang pelaksanaan dana DAK 2018, pertanda bobroknya clean governance di Dinas Pendidikan Donggala. Bahkan hal ini bisa menjadi jebakan “Batman” terhadap pejabat Bupati Donggala.

“Karena ada indikasi pelanggaran Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara,” cetusnya.

Ditambahkan Anwar, dari total anggaran Rp16 miliar alokasi dana DAK, sekira 1 persen diperuntuhkan untuk biaya supervisi, administrasi dan operasional, serta 4 persen untuk anggaran fasilitator yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Donggala seperti yang teruang dalam Surat Keputusan Nomor 188.45/0198/Disdikbud/2018, tentang penetapan sekolah penerima DAK fisik reguler SD-SMP di Kabupaten Donggala. [***]

Penulis: Agus Manggona
Editor: Sutrisno

(Visited 272 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*