Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola melantik dan mengambil sumpah Bupati-Wakil Bupati terpilih Kabupaten Buol, Amirudin Rauf-Abdullah Batalipu di Gedung Pogombo Setdaprov Sulteng, Kamis (12/10/2017). [Bob]

Dilantik Gubernur, Bupati Buol Diminta Kedepankan Transparansi

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com РGubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola berharap bupati dan wakil bupati Buol terpilih Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur mengemukakan hal itu saat melantik dan mengambil sumpah Amirudin Rauf dan Abdullah Batalipu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buol periode 2017-2021 di aula Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (12/10/2017) siang.

Kata gubernur belanja APBD harus diutamakan untuk belanja publik, antara lain guna penyediaan layanan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah.

Gubernur juga meminta agar keduanya memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan, revitalisasi pertanian dan perdesaan.

Selanjutnya kata Longki, pasangan bupati/wakil bupati juga melakukan hubungan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Gubernur juga mengingatkan agar pemerintah Kabupaten Buol meningkatkan pengelolaan potensi daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Termasuk membangun sinergitas hubungan kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah Sulteng.

“Untuk itu kembangkan sistim manajemen dengan satu pintu (one stop service) dalam pengembangan investasi,” katanya.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai perpanjangan tangan gubernur di daerah kata Longki, agar melakukan fasilitasi dan pengawasan atas pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan norma standar prosedur, serta NSPK pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Buol.

Menjalin hubungan kerja dengan DPRD setempat, dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah, yang dapat membawa peningkatan dan kemajuan daerah sehingga berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya bersama-sama instansi terkait, agar melakukan langkah-langkah untuk menciptakan harmonisasi kehidupan sosial dan politik, serta mengantisipasi secara dini terjadinya gangguan keamanan dan terorisme, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sangat strategis, bertindak atas nama pemerintah pusat, untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota sesuai tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah,” katanya.

Gubernur Longki mengatakan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatiakan prinsip demokrasi.

Pemerataan dan keadilan kata dia, diimplementasikan dalam urusan pemerintahan.

Olehnya kata Longki, merujuk pada hal tersebut maka bupati-wakil bupati terpilih harus memahami tentang pembagian urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan absolut maupun urusan pemerintahan umum.

“Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hirarki namun tetap terdapat hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota,” jelas Longki.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan kata Longki, maka peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah sangat strategis untuk bertindak atas nama pemerintah pusat.

Tindakan itu yakni pembinaan dan pengawasan daerah kaupaten/kota sesuai tugas wewenang dan kewajiban serta hak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tercantum dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Gubernur juga mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Buol agar dapat mendukung sepenuhnya kerja bupati-wakil bupati terpilih dalam menjalankan visi dan misi serta program kerja yang dituangkan dalam Program Jangka Menengah (RPJM).

Olehnya kata Longki, dengan amanat yang diemban maka bupati-wakil bupati terpilih patut menjalankan kepercayaan rakyatnya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di daerah tersebut.

“Mulai saat ini saudara-saudara telah menjadi milik masyarakat Buol, olehnya kepercayaan yang diberikan rakyat harus dijalankan sebaik mungkin,” kata Longki.

Diketahui, keduanya adalah pemenang Pilkada serentak pada 15 Februari 2017 untuk periode 2017-2021.

Pasangan Amirudin Rauf/Abdullah Batalipu pada Pilkada Februari lalu meraih perolehan sebanyak 36.094 suara mengalahkan dua kandidat lainnya yang ikut bertarung di pilkada kabupaten itu.

Keduanya menjabat sebagai bupati dan wakil bupati setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Amirudin adalah petahana sebelumnya berpasangan dengan Wakil Bupati Syamsudin Koloi. Namun pada pilkada 2017, keduanya masing-masong mencalonkan diri.

Pelantikan berlangsung hikmat dihadiri para bupati/wali kota se-Sulawesi Tengah, para ketua DPRD, sekretaris provinsi serta para pejabat di jajaran Pemprov Sulteng.[Ant/Trs]

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*