Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Tengah. [Dok/JS]

DPRD Minta BPK Audit Manajemen RSUD Morowali

Morowali, Jurnalsulawesi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali merekomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk mengaudit terhadap manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Morowali.

Rekomendasi itu hasil rapat paripurna, pekan lalu, dengan agenda pembacaan laporan Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Manajemen RSUD Morowali, Rumah Sakit Pratama Tipe D di Pulau Paku, Kecamatan Bungku Selatan dan Puskesmas, kata Ketua Pansus Asgar Ali dalam rilisnya, Senin (6/8/2018).

Asgar Ali menjelaskan bahwa Pansus terbentuk karena adanya sejumlah temuan dalam bidang pelayanan kesehatan, baik melalui reses maupun laporan dari masyarakat.

Untuk itu, Pansus merekomendasikan kepada BPK atau instansi hukum lainnya, seperti kejaksaan, tipikor, dan KPK untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan di rumah sakit tersebut.

Sesuai dengan hasil pendalaman masalah, Pansus menyimpulkan beberapa hal, yakni terdapat masalah kelangkaan obat dan bahan pakai habis (BHP) di RSUD Morowali yang berpotensi tidak maksimalnya pelayanan kesehatan.

Menurut Asgar, kelangkaan obat dan BHP itu disebabkan beberapa hal, di antaranya perencanaan yang tidak maksimal. Dalam arti, tidak konsisten dengan informasi kebutuhan obat yang disampaikan oleh dokter dalam sistem perencanaan obat/BHP.

Selain itu, penjadwalan pengadaan persediaan yang tidak tepat sesuai dengan situasi dan kondisi penyakit yang berkembang.

Selanjutnya, pihaknya juga menemukan adanya kerja sama dengan apotek dan distributor obat/BHP, baik dalam hal pelayanan resep maupun pengadaan persediaan yang tidak berjalan dengan baik karena adanya tunggakan pembayaran (utang) dari pihak rumah sakit kepada apotek dan atau distributor obat yang bersangkutan.

Adapun piutang rumah sakit tersebut ada pada beberapa lembaga atau perusahaan, seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesda, PT Agro Nusa Abadi, dan PT Jasa Raharja.

Pansus juga menemukan adanya obat/BHP yang dibeli sendiri oleh pasien dan tidak dibayarkan oleh pihak rumah sakit sehingga sangat berpotensi terjadinya praktik korupsi karena pembayaran ganda.

Dengan belum adanya perda ataupun perbup yang mengatur tentang status rumah sakit pratama tipe D Pulau Paku, kata dia, pelayanan pasien dan penyakit juga belum seusai dengan standar pelayanan sebagai rumah sakit.

Demi kelancaran pelaksanaan audit, Pansus meminta Penjabat Bupati Morowali untuk menonaktifkan sementara Direktur RSUD Morowali.0

Pansus juga meminta Penjabat Bupati Morowali untuk melakukan perbaikan struktur oraganisasi RSUD Morowali agar pelayanan operasional RS di Pulau Paku bisa maksimal.

Rekomendasi pansus tersebut juga disetujui seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Morowali.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Morowali Iriane Ilyas. Dari pihak Pemkab Morowali diwakili Asisten I Bambang S. Soerodjo bersama sejumlah pejabat eselon.[***]

 

Sumber; Antara

(Visited 46 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*