Ferry D Siombo (baju biru) saat melakukan aksi damai terkait dugaan adanya mafia anggaran di depan Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (14/2/2018) lalu. [Trisno]

Dugaan “Mafia” Anggaran di Pemkab Morut Dilaporkan ke KPK

Palu, Jurnalsulawesi.com – Forum Masyarakat Pejuang Hak Rakyat (FM-PHR) Kabupaten Morowali Utara (Morut), melaporkan dugaan adanya “mafia” anggaran di Pemkab setempat, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Laporan yang dilakukan FM-PHR di bawah pimpinan Ir Ferry D Siombo dan Sekretaris Moh Mursid Manopo, S.IP untuk membuktikan “taringnya” dalam merepresentasikan keinginan dan tuntunan masyarakat Morut.

Ketua FM-PHR Kabupaten Morut Ferry D Siombo mengatakan, Pemkab Morut dalam proses perencanaan, pengelolaan serta pelaksanaan keuangan tidak disiplin, inkonsistensi serta sangat “amburadul”.

“Imbasnya sampai saat ini Pemkab Morut belum memiliki RDTR Kota, RTRW masih dalam tahap sosialisasi. Pemkab juga bekerja tidak berdasarkan pada RKPD, RPJMD, Visi-misi, KUA/PPAS,” kata Ferry dalam rilisnya kepada Jurnalsulawesi.com, Jumat (2/3/2018).

Ferry juga menuding banyak proyek “siluman” di Pemkab Morut karena tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi karena kepentingan. Bahkan anggaran proyek-proyek tersebut juga tidak melalui perencanaan, pembahasan dan tidak ada dalam postur APBD Kabupaten Morut.

“Dugaan adanya mafia anggaran ini terjadi sejak tahun 2016, 2017 serta 2018 di Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara ( Morut) dibawah kendali Bupati Atripel Tumimomor,” kata Ferry.

Dalam laporan itu FM-PHR juga merinci beberapa dugaan proyek siluman dan yang teridikasi adanya mafia anggaran diantaranya, di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat 10 paket proyek dengan total anggaran sekira Rp17 miliar, yang tidak masuk dalam APBD.

Kemudian di Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdapat satu paket dengan anggaran Rp5,5 miliar, Dinas Pertanian dan Pangan Daerah sebanyak tiga paket dengan total anggaran Rp4,5 miliar, Badan Penanggulan Bencana Daerah tujuh paket proyek senilai Rp9 miliar, serta Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp1,2 miliar.

Selain itu kata Ferry D Siombo, yang juga anggota DPRD Morut, dalam postur APBD 2018 terdapat beberapa kegiatan dengan jumlah dana sebanyak Rp6,2 miliar, yang dalam nomenklatur untuk pembayaran hutang proyek tahun 2017.

BACA JUGA: Bongkar Borok Pemkab Morut

“Berdasarkan fakta administrasi, bukti lapangan serta kejadian, yang merupakan bagian integral dari tahun anggaran 2016-2017 yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif. Kami akan mendesak KPK untuk turun dan melakukan investigasi kemudian menindak dengan tegas para “mafia anggaran” yang telah merugikan keuangan daerah, ” imbuhnya.

Sementara dalam proses pembahasan APBD tahun 2018 kata Ferry, Pemkab dan DPRD Morut juga tidak melaksanakan tahapan pembahasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang (UU).

Pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar), pimpinan hanya membuka rapat dan menanyakan kepada masing- masing komisi tentang pokok masalah.

Namun ketika Komisi I, II dan III, menjawab, Ketua DPRD langsung menyatakan semua permasalahan akan dirasionalisasikan setelah kembali dari asistensi di tingkat provinsi.

Setelah itu Ketua DPRD kata Ferry, langsung menyatakan rapat Banggar selesai sambil mengetok palu sidaang.

“Jadi dengan keputusan Banggar, hasil pembahasan masing-masing, beberapa hari kemudian digelar Paripurna guna menetapkan keputusan komisi. Dan pada 21 Desember 2017 digelar rapat evaluasi di provinsi. Yang menjadi pertanyaan, RAPBD atau APBD mana yang diajukan Pemkab Morut untuk diasistensi. Kami menduga telah terjadi pembohongan dan pelanggaran UU,” tegasnya.

Ferry juga menyatakan, laporannya ini bukan hanya ditujukan kepada KPK, tetapi juga ditembuskan ke Mahkamah Agung, Mendagri, Kapolri, Komnas HAM serta Indonesia Corruption Watch (ICW).

“Kami berharap kasus ini mendapat atensi serius dari KPK,” pungkas Ferry. [***]

Penulis; Sutrisno/*
Editor; Agus M

(Visited 542 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*