Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai memenangkan gugatan ajudikasi antara PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018). [Antara]

Empat Kali Kalah Gugatan, Kinerja KPU Dipertanyakan

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali kalah dalam sidang sengketa pemilihan umum melawan Partai Bulan Bintang (PBB) pada Minggu (4/3/2018) malam. Kekalahan KPU di sidang pemilu ini adalah kali keempat dalam empat bulan terakhir.

Sebelumnya, medio 2017, KPU kalah sengketa di Bawaslu terkait dengan proses pendaftaran parpol ke KPU dan sengketa administrasi Partai Garuda dan Berkarya . Kemudian, pada 2018 ini, KPU kalah sengketa Pilkada Sumatra Utara dan sengketa di Bawaslu melawan PBB.

“Kita tentu terkejut sekaligus bertanya-tanya. Apakah ada masalah dalam kinerja KPU sehingga kalah beruntun dalam sengketa di Bawaslu,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti dalam pesan singkatnya, Senin (5/3/2018).

Ray mengatakan KPU tidak boleh menganggap sepele situasi ini. Sebab, kekalahan KPU kali keempat ini di sengketa pemilu akan menurunkan kepercayaan publik atas kinerjanya selama ini.

Dia menamahkan kekalahan demi kekalahan KPU tentu saja akan dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka dalam menyelenggarakan hajatan pemilu dan pilkada. Apalagi, pertengahan tahun ini akan ada hajatan pencoblosan dalam pilkada serentak di 171 daerah. Bersamaan dengan itu, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan dilaksanakan.

Ia sulit membayangkan kesuksesan pemilu dan pilkada dengan kemampuan KPU yang terus-menerus kalah dalam sengketa. Jika tak ada perubahan signifikan atas kinerja KPU, ia khawatir hasil pemilu atau pilkada akan rawan dan mudah mendapat gugatan.

Ia khawatir ketidakprofesionalan KPU ini akhirnya berujung meladeni berbagai gugatan sengketa baik di Bawaslu, MK atau PTUN. Karena itu, dia mendorong KPU meningkatkan kemampuan pengelolaan dan penyelenggaraan pemilu atau pilkada.

“Ujung dari semua hal ini akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada profesionalisme, netralitas, dan kemandirian KPU,” imbuh dia.

Kekalahan empat kali dalam sengketa di Bawaslu lebih dari cukup untuk sinyal perlunya perbaikan internal dan rekrutmen anggota KPU. Karena itu, Ray juga meminta ajang rekrutmen anggota KPU yang saat ini sedang berlangsung harus dipantau. KPU harus melaksanakan momen ini untuk mendapatkan anggota dengan tingkat kemampuan penyelenggaraan yang baik.

Ingin Dapat Nomor Urut 19
Paska memenagkan gugatan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ingin partainya mendapat nomor urut sembilan belas dalam Pemilu 2019.

Hal ini ia sampaikan setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan agar KPU menetapkan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019, dalam sidang putusan ajudikasi antara PBB dan KPU, kemarin.

“Hari ini sidangnya dimulai pukul sembilan belas, PBB ulang tahun yang kesembilan belas. Mudah-mudahan dapat nomor 19,” kata Yusril saat ditemui usai sidang putusan tersebut.

Meski begitu, Yusril mengatakan PBB masih dalam posisi menunggu tindak lanjut KPU terhadap putusan Bawaslu dalam tenggat tiga hari.

Dalam proses tiga hari, PBB akan menyiapkan rencana jika KPU mengajukan banding ke PTUN. PBB juga akan menyiapkan kader-kadernya untuk Pemilu 2019.

“Kita tunggu saja apa yang dilakukan KPU dalam tiga hari ini. Kami mempersiapkan seperti biasa, mempersiapkan banding, dan prosedur persiapannya,” ucap mantan Menteri Kehakiman tersebut.

Dalam sidang putusan ajudikasi yang digelar di Kantor Bawaslu di Jakarta, Minggu (4/3/2018), Bawaslu membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Bawaslu Abhan, KPU juga diminta untuk menetapkan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019. Seluruh putusan Bawaslu harus ditindaklanjuti KPU maksimal tiga hari pascapembacaan putusan.

Jika KPU menerima putusan Bawaslu, berarti KPU akan menetapkan PBB sebagai partai peserta Pemilu 2019. KPU juga akan menetapkan nomor urut untuk PBB.

Sampai saat ini sudah ada empat belas partai nasional dan empat partai lokal Aceh yang sudah disahkan dan mendapat nomor urut. Jika PBB ditetapkan sebagai peserta, maka kemungkinan besar akan mendapat nomor urut sembilan belas.

KPU sendiri menyatakan akan membahas putusan Bawaslu soal PBB dalam rapat pleno yang rencananya digelar hari ini, Senin (5/3/2018). [***]

Sumber; Republika/CNNIndoesia

(Visited 42 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*