Ketua FPPD Sulteng Eko Arianto

Enggan Tunjukkan Bukti, FPPD Klaim Sudah Laporkan SPAM Pasigala ke KPK

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD) Sulawesi Tengah (Sulteng), menyatakan sudah melaporkan dugaan penyimpangan proyek Sambungan Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Palu Sigi Donggala (Pasigala), di Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua FPPD Sulteng Eko Arianto menanggapi tudingan apa yang dilakukan lembaganya hanya No Action Talk Only (NATO) alias koar-koar tanpa aksi.

“FPPD Sulteng secara resmi telah melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Infrastruktur Jaringan Air Pada SPAM PASIGALA T.A 2009 – 2015. Laporan kami masukkan pada Selasa, 13 Februari 2018, Pukul 15.00 WIB,” kata Eko, dalam pernyataannya kepada Jurnalsulawesi.com, Jumat (22/2/2017) malam.

Menurut Eko, secara kelembagaan, FPPD Sulteng tetap konsisten dan tegas pada gerakan dan perjuangan anti korupsi.

Eko menyebutkan, dalam point diskusi di kantor KPK RI, untuk kepentingan memperjelas serta mempertajam data dan analisis, pihak KPK RI meminta secara resmi kepada FPPD Sulteng untuk terus melakukan koordinasi, sekaligus bekerjasama memberikan sumbangsih hal-hal yang berkaitan data dan informasi yang menjadi keperluan pendalaman KPK.

“Demikian jawaban FPPD Sulteng atas pemberitaan tanggal 21 Februari 2018 dengan judul: Laporkan Kasus SPAM Pasigala ke KPK, FPPD Dinilai Hanya NATO,” tutup Eko.

BACA JUGA:

Namun saat ditanyakan bukti atau tanda terima laporan FPPD Sulteng ke lembaga anti rasuah itu, Eko enggan menunjukkannya. Ia hanya mengirimkan foto selfie yang tengah menggunakan ID Card berlogo KPK.

“Ada mas, sabar, pelan-pelan. Bertahap berita kangmas, biar gak kejang2 tetangga,” ujarnya sembari tertawa, melalui layanan WhatsApp.

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Sulteng Menggugat (GSM) meragukan langkah yang dilakukan FPPD Sulteng dan menduga pernyataan Ketua FPPD melalui pemberitaan sebatas gertakan dan permainan saja untuk mencari perhatian publik.

“Kami sangsi kasus itu teregistrasi sebagai laporan di layanan pengaduan masyarakat di KPK dan jika tebukti kasus itu tidak dilaporkan, kami akan melakukan langkah-langkah advokasi atas kasus tersebut untuk ditangani KPK,” tandas Vandi, Koordinator GSM. [***]

Penulis; Sutrisno

(Visited 220 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*