Presidium, pengurus dan anggota FDKBP menggelar pertemuan, Jumat (4/1/2018). FDKBP akan terus berupaya mendesak pemerintah, agar menghapus hutang korban bencana Pasigala. [Ist]

FDKBP Desak Pemerintah Hapus Hutang Korban Bencana Pasigala

Palu, Jurnalsulawesi.com – Korban bencana gempa, tsunami dan likuifaksi Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang tergabung dalam Forum Debitur Korban Bencana Pasigala (FDKBP), terus berupaya agar pemerintah menghapuskan hutang para korban di Perbankan dan industri jasa keuangan (IJK) lainnya.
BACA JUGA: Pulihkan Ekonomi, Piutang Kredit Korban Gempa Sulteng Akan Dihapus

Ketua FDKBP Andono Wibisono, mengatakan dalam rapat yang dilakukan Presidium, pengurus dan anggota forum yang digelar pada Jumat (4/1/2019), telah diputuskan bahwa perjuangan penghapusan hutang ini harus dilakukan di level Pemerintah Pusat.

“Kami juga akan terus membangun kekuatan bersama, termasuk melakukan langkah-langkah politik di level pemerintah Provinsi Sulteng, agar penghapusan hutang para korban terdampak bencana ini dapat segera direalisasikan,” kata Andono, Jumat (4/1/2019).

Sebagai upaya untuk mendesak Pemerintah Pusat kata Andono, FDKBP akan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebagai Ketua Satgas Penanganan Bencana, sesuai Keppres Nomor 28 Tahun 2018.

“Karena itu kami akan secepatnya menuntaskan penginputan data anggota FDKBP, yang menjadi korban bencana Pasigala,” terangnya.

Langkah ini dilakukan agar Pemerintah Pusat bisa mendapatkan data yang valid, seberapa besar kerugian dampak bencana Pasigala.

BACA JUGA: 7.870 Debitur BTN Terdampak Bencana Sulteng
Menurutnya, perjuangan penghapusan hutang para korban bencana ini harus dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi, baik melalui lobi-lobi maupun dengan gerakan nyata, misalnya dengan melakukan aksi turun ke jalan.

“Kami akan melakukan aksi demonstrasi ke pemerintah pusat dan pemerntah provinsi, dengan mengerahkan 40 ribu anggota sebagaimana yang terdata melalui formulir keanggotaan forum,” imbuhnya.

Selain itu, FDKBP juga akan melakukan permintaan dukungan secara resmi kepada partai-partai politik, agar ikut memperjuangan pengapusan hutang para korban bencana. “Nantinya kami akan umumkan secara terbuka kepada anggota forum, partai-partai mana saja yang memiliki kepedulian terhadap para korban bencana, yang saat ini masih terbebani dengan hutang-hutangnya,” katanya.

BACA JUGA: Mandiri Akan Beri Keringanan Debitur Terdampak Gempa Sulteng
FDKBP juga akan meminta secara resmi kepada Perbankan dan IJK di Wilayah Pasigala, agar menunda penagihan hingga tiga tahun, sembari menunggu adanya keputusan politik dari Pemerintah Pusat terkait penghapusan hutang.

“Kami dari pengurus FDKB juga meminta agar para debitur yang tergabung dalam forum, dapat pro aktif dan persuasif membangun komunikasi dengan pihak perbankan dan IJK, yang menjadi krediturnya,” harapnya.

BACA JUGA: Debitur KUR Akan Diberi Keringanan
Seperti diketahui, bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala telah berdampak besar dan melumpuhkan perekonomian di tiga wilayah tersebut.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, kerugian dan kerusakan akibat bencana alam di Sulteng mencapai Rp18,48 triliun per 27 Oktober 2018. [***]

Penulis; Sutrisno/*

(Visited 450 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*