Suasana rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Perubahan di ruang Sidang Utama DPRD Donggala, Senin (18/9/2017) siang. [Jose Rizal]

Fraksi PKS: DPRD Donggala Seperti “Kekasih” Tak Dianggap

Bagikan Tulisan ini :

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Donggala pada umumnya sepakat menerima untuk dibahas lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017. Hal itu tergambar dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap RAPBD Perubahan diruang sidang utama DPRD Donggala, Senin (18/9/2017) siang.

Namun diantara delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahterah (PKS) menyampaikan pandangan umumnya dengan cara yang berbeda. Pandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan langsung oleh ketua fraksi PKS, Takwin, S.Sos itu diberi judul ‘Kekasih Tak Dianggap’.

Takwin menyampaikan, sebelum lebih jauh melihat dokumen RAPBD Perubahan Tahun 2017 yang diajukan oleh Bupati Donggala, Kasman Lassa, Fraksi PKS terlebih dahulu mengingatkan kembali bagaimana hubungan antara DPRD, Bupati dan Gubernur dalam sebuah proses perencanaan, persetujuan serta asistensi dan evaluasi terhadap sebuah rancangan APBD. Semuanya memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan serta terlegalkan.

“Mengapa hal ini menjadi penting diingat kembali? Karena fraksi PKS saat ini menemukan seolah adanya “pengingkaran” sepihak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala terhadap hubungan tersebut, yang menurut pandangan kami sangat berbahaya dan bisa menjadi tolak ukur adanya “ketidakpatuhan terhadap proses perencanaan penganggaran” bahkan bisa masuk kategori “adanya dokumen yang tidak legal” dalam APBD 2017,” kata Takwin dalam paparannya.

Lebih jauh Takwin mengatakan, mari kita sejenak melihat dan menyandingkan dokumen-dokumen resmi yang tercetak hari ini, dimana dalam buku APBD 2017 sebelum perubahan terlihat dengan jelas perbedaan yang mencolok dengan Hasil Persetujuan DPRD dan Hasil Evaluasi Gubernur Sulawesi Tengah terhadap APBD 2017 terkhusus dalam item Defisit dan Pembiayaan. Dimana di dalam buku APBD 2017 yang ditanda tangani oleh Bupati Donggala tercatat, adanya Defisit dan pembiayaan tertulis sebesar Rp90.731.208.503,00.

Sementara kata Takwin lagi, dalam persetujuan DPRD dan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 903/924/RPKAD-GST/2016 tertulis dengan jelas bahwa defisit dan pembiayaan hanya tertulis sebesar Rp18.000.000.000,00. Takwin menegaskan hal tersebut perlu penjelasan dari pihak eksekutif mengapa hal ini bisa terjadi.

“Siapa yang melakukan perubahan dokumen? Dan apakah ada landasan hukumnya bahwa boleh merubah angka yang sudah disetujui dan telah dievaluasi oleh Gubernur tanpa melalui mekanisme Proses Perubahan APBD? Atau Apakah DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah sudah tak dianggap lagi keberadaanya sehingga bisa mencetak buku APBD 2017 diluar kesepakatan dan persetujuan resmi?,” ujar ketua DPD PKS Donggala itu.

Takwin berpendapat, sebelum membahas ajuan rancangan APBD Perubahan 2017 lebih lanjut, pihak eksekutif perlu menjawab terlebih dahulu secara gamblang dan tuntas pertanyaan fraksi PKS. Hal itu menurut Takwin itu sangat penting bagi PKS. Sebab Fraksi PKS masih berkeyakinan, bahwa hubungan erat dan kemitraan antara legislatif dan eksekutif diibaratkan sebagai ‘sepasang kekasih’ yang harus selalu bersama untuk kepentingan rakyat Kabupaten Donggala.

“Jangan sampai kami di DPRD Donggala ternyata bertepuk sebelah tangan. Kami tidak mau diperlakukan sebagai kekasih yang tak dianggap oleh pihak eksekutif,” ujar Takwin menganalogikan hubungan DPRD dengan eksekutif.

Lanjut dia, Fraksi PKS tidak bertanggung jawab di kemudian hari apabila terdapat temuan terhadap inkonsistensi perencanaan, penganggaran dan persetujuan dalam APBD 2017, khususnya yang diluar persetujuan dan dokumen resmi. Takwin mengungkapkan, setelah permintaan Fraksi PKS di atas telah dipenuhi oleh pihak eksekutif, maka selanjutnya ada beberapa catatan penting yang ingin diperjelas lebih lanjut, terhadap pengantar Nota Keuangan Bupati tentang RAPBD Perubahan tahun 2017 berserta lampirannya.

Pertama, fraksi PKS sependapat bahwa perubahan APBD 2017 memang sejatinya adalah terminal resmi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap asumsi atau prognosis baik pendapatan maupun belanja terhadap kondisi rill yang akan terjadi pada tahun 2017. Fraksi PKS memerlukan gambaran lebih utuh terhadap prognosis pendapatan yang ada dalam pengantar nota keuangan beserta lampiranya, dimana tertulis bahwa terdapat penambahan pendapatan sebesar Rp73.126.052.930,00. Yang lebih terperinci lagi bahwa penambahan tersebut diperoleh salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp58.482.388.847,00 atau naik 160,46%, dan tentu ini perlu penjelasan utuh, terkait apa saja pendapatan lain-lain tersebut.

Kedua kata Takwin, melihat penyesuaian belanja yang dilakukan dalam APBD Perubahan 2017 dapat dilihat bahwa ada Belanja Bantuan Sosial yang akan diserahkan ke masyarakat tidak akan terlaksana atau tidak jadi dilaksanakan sebesar Rp449.000.000,-, mengapa demikian? Dan apa penyebab utamanya? Dan bila pun semangatnya untuk efisiensi dan skala prioritas mengapa Justru dalam hal Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional pada Dinas Pendidikan justru bertambah sebesar Rp215.400.000,00?

Ketiga, dalam pengantar Nota keuangan beserta lampiranya juga tergambarkan bahwa ada kurang lebih Rp10.443.805.000,00 pemotongan DAU yang mungkin berkonsekuensi terhadap pemotongan atau penyesuaian belanja untuk tahun 2017. Alangkah baiknya juga perlu diperjelas lebih lanjut indikator yang menyebabkan sehingga terjadinya pemotongan DAU dari Pusat.

“Sebagai penutup kami sampaikan bahwa agar kiranya pihak eksekutif benar-benar memperhatikan segala hal yang telah dipertanyakan, disarankan dan dipertegas oleh Lembaga DPRD yang terhormat ini, sehingga jangan sampai terkesan ada upaya meremehkan serta mengacuhkan keputusan-keputusan resmi lembaga ini, dan dengan seenaknya merubah kesepakatan resmi yang telah disepakati bersama,” demikian Takwin. [***]

 

Rep; Jose Rizal

 

(Visited 6 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*