Pemateri Bimtek dari Kemendagri, Nunung saat memaparkan materi dihadapan anggota DPRD Donggala. Tampak anggota DPRD antusias dalam menerima materi soal pembahasan anggaran. [Ist]

Jadikan Bimtek Bagian Dari Penguatan Kapasitas DPRD

Bagikan Tulisan ini :

Donggala, Jurnalsulawesi.com- Pelatihan maupun bimbingan teknis (Bimtek), merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu. Sehingga dengan mengikuti Bimtek diharapkan setiap individu maupun institusi tertentu, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, dapat mengambil sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

Menghadapi kenyataan bahwa semakin tingginya tingkat kompetensi yang dibutuhkan, maka tentunya pelatihan pengembangan SDM ataupun bimtek telah menjadi sebuah kebutuhan untuk individu, instansi, ataupun lembaga pemerintahan.

Seperti yang telah disebut di atas, mengingat bahwa sangat dibutuhkannya sdm yang memiliki kompetensi tinggi dalam suatu institusi, baik swasta maupun lembaga pemerintahan, maka peran pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) dalam meningkatkan kompetensi sangatlah diperlukan.

Tahun 2017 ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Donggala, terus menambah pengetahuan sesuai tupoksi sebagai lembaga pengawasan pemerintah dengan mengikuti Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) yang bekerja sama dengan Universitas Nasional dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Indonesia.

Bimtek itu berlangsung di Hotel Luminor Jakarta Pusat, (24/3/2017) kemarin dan dibuka langsung oleh ketua DPRD Donggala, Mohammad Yasin. Bimtek dengan tema “Implementasi dan Penguatan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Sosialisasi Undang nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemelihan Gubernur, Bupati Wali Kota Serta Sinergitas Kerja Eksekutif dan Legislasif Dalam Membangun Daerah” itu menampilkan pakar-pakar dari Universitas Nasional dan Kemndagri.

Bimtek tersebut diawali dengan materi implementasi penguatan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dibawakan oleh, Dr Zulmansyur MSi. Selain itu, pakar dari Universitas Nasional ini juga membawakan beberapa materi lainnya seperti, permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu ketua DPRD Donggala, Mohammad Yasin, mengungkapkan, Bimtek tersebut adalah bagian dari penguatan kapasitas DPRD. Pasalnya kata Yasin, disadari bersama bahwa regulasi, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini sering sekali berubah. Atas dasar perubahan tersebut kata Yasin, pihak DPRD selalu menyesuaikan dengan Bimtek. “Mungkin bisa saja ada perubahan-perubahan terhadap regulasi sesuai dengan tugas dan fungsi maupun hal-hal lain yang menjadi kewenangan DPRD,” ungkapnya.

Oleh karena itu menurut Yasin, DPRD Donggala terus melakukan penguatan. DPRD Donggala tak boleh ketinggalan informasi. “Secara umum kita melakukan Bimtek itu menghadirkan pakar-pakar untuk bertukar pikiran dan saling member informasi,” ujarnya.

Pemateri dari Universitas Nasional Jakarta, Zulmansyur saat memaparkan materi di depan DPRD Donggala, Jumat (24/3/2017) kemarin. Sejumlah DPRD sedang serius mengikuti Bimtek yang berlangsung di Hotel Luminor Jakarta Pusat. [Ist]

Terkait materi yang berlangsung pada tahap awal Bimtek tersebut, Yasin mengakui, pembahasan khususnya pada penguatan nilai-nilai pancasila itu sangat penting sekali karena Kabupaten Donggala merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Indonesia. “Karena pancasila adalah dasar Negara, maka nilai-nilai itu perlu juga disampaikan,” urai dia.

Bimtek yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Donggala dan berlangsung selama tiga hari ini selain membahas persoalan penguatan Pancasila dalam kehidupan dan permasalahan sosial yang terjadi, ada beberapa materi lain yang disuguhkan dalam Bimtek tersebut.

Materi lainya antara lain membahasa soal Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan permasalahannya yang dipaparkan oleh Dr T Saiful Bahri Johan sebagai perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pada materi kali ini, dibahas pula persoalann dasar hukum Pemilu atau Undang-undang yang telah beberapa kali berubah-ubah. Seperti UU nomor 1 tahun 2015 yang diubah menjadi UU nomor 8 tahun 2015. Selain itu dipaparkan pula konsep keadilan Pemilu, prinsip keadilan Pemilu, Pencalonan hingga syarat pencalonan.

Bimtek tersebut diakhiri dengan materi tahapan dan mekanisme penyusunan, pembahasan serta penetapan APBD sesuai regulasi aktual yang juga dipaparkan oleh Nunung dari Kemendagri. Pembahasan pokok pada materi ini yaitu soal pengelolaan keuangan Negara yang dimulai dari proses penyusunan perencanaan dan penggaran tahunan, pembahasan dan penetapan persetujuan Raperda APBD, evaluasi R-APBD, hingga pembahasan komisi DPRD dengan SKPD.

Yasin menilai Bimtek kali ini juga sangat bermanfaat bagi DPRD terutama soal tata cara pembahasan program anggaran. Pasalnya menurut Yasin hingga saat ini DPRD tidak punya petunjuk Peraturan Pemerintah (PP) terkait di mana ruang DPRD.

“Secara teknis kita tidak diatur. DPRD itu masuknya kemana. Hanya diketahui DPRD itu reses. Tapi setelah hasil reses mau diapakan. Tidak ada bergaining bahwa kepentingan rakyat yang diwakili melalui dapil DPRD, itu tidak ada jaminan untuk bisa dianggarkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu pada materi-materi yang telah dipaparkan, kata Yasin, banyak informasi dan data yang bisa ditindak lanjuti. Setelah Bimtek tersebut, pihak DPRD memang akan menindak lanjutinya untuk merumuskan beberapa hal baik soal kebijakannya maupun soal teknis implementasinya.

“Mudah-mudahan hasil Bimtek ini mendapat pencerahan dan dapat diaktualisasikan serta dimanfaatkan dalam menujang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,” tutupnya. [Advertorial]

Rep; Jose Rizal

(Visited 20 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*