Kasus OTT Donggala, Ada Indikasi Kadis Arahkan Pemenang Tender

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulteng.com – Tertangkapnya lima pejabat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tipikor Polres Donggala di Dinas Perindagkop, Senin (27/6/2016), patut diduga ada upaya Kepala Dinas untuk mengarahkan pemenang.

Pasalnya, kelima pejabat tersebut ditangkap di ruangan Kepala Dinas Perindagkop Pattakali.

Lima pejabat yang tertangkap dalam OTT yakni, M Syarif  Lasimpara (Pejabat Eselon III Dinas PU Donggala), Anwar Bututihe (Sekretaris di Badan Bencana Donggala), Polin  Hasibuan ST (Pejabat eselon III di Dinas Perhubungan Donggala, sekaligus Ketua ULP di Pemda Donggala),  Anjas (Pejabat eselon III di Dinas PU Donggala), serta Azis (staf di Dinas PU Donggala).

Informasi yang dihimpun menyebutkan, adanya pertemuan di ruang kerja Kadis itu dalam rangka klarifikasi dokumen untuk menentukan pemenang tender. Namun berakhir dengan penangkapan yang dilakukan Tipikor Polres Donggala.

“Yang patut dipertanyakan, kenapa proses klarifikasi dilakukan di ruang kerja Kadis Pattakali, yang juga hadir dan ikut menyaksikan proses tersebut,” ujar salah satu rekanan yang enggan disebutkan namanya.

Rekanan yang sering ikut tender di Donggala ini juga menyebutkan, ULP sudah punya kantor sendiri dan sangat representatif untuk kerja-kerja ULP. “Lantas kenapa untuk menentukan pemenang tender dilakukan di ruang Kadis. Ini juga yang harus diusut,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan sejumlah pejabat Donggala yang minta namanya tidak ditulis. Menurut mereka, sulit diterima akal sehat jika proses klarifikasi tender dibuat di ruang kadis dan disaksikan kadis.

“Pasti ada kesan, proyek diarahkan kadis untuk dimenangkan melalui panitia tender,” sebut salah satu pejabat di Donggala.

Jika Tipikor katanya telah menetapkan lima pejabat tersebut senagai tersangka, sudah pasti surat pemberitahuan ke kejaksaan telah disampaikan.

“Kita lihat saja nanti, apakah lima orang yang sudah jadi tersangka mau pasang badan atau buka suara. Jika buka suara dipastikan kadis bahkan bupati bisa terseret dengan kasus tersebut,” katanya.

Sementara mantan Ketua ULP Donggala, Umar, juga mengaku heran dengan klarifikasi yang dilakukan di ruangan kadis dan berakhir dengan terjadinya OTT.

Umar juga mengatakan, haram hukumnya bagi panitia tender bertemu dengan rekanan sebelum penetapan pemenang,  apalagi masih dalam masa klarifikasi.

“Lebih parahnya, klarifikasi dilaksanakan di ruang Kadis dimana proyek itu ditender,” ujarnya.

Diketahui, dalam OTT tersebut Tipikor Polres Donggala juga mengamankan barang bukti diantaranya, uang  senilai Rp10,6 juta, tujuh rangkap dokumen perusahaan lelang, kemudian dua buah kamera, dan enam handphone.

Selain mengamankan barang bukti tersebut, Unit Reskrimsus Polres Donggala dalam OTT itu juga menyita catatan khusus milik sang Kepala Dinas Perindagkop Donggala, Patakali.(***)


Rep; Yusrin L
Red; Sutrisno

(Visited 19 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*