Kasi Datun Kejari Palu, I Ketut Sudiarta, SH

Kejari Palu Pulihkan Keuangan Negara Senilai Rp1,1 Miliar

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Kurun waktu Januari-November 2017, Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu telah memulihkan keuangan negara senilai Rp1.179.547.592,86,-

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Palu, I Ketut Sudiarta, SH mengatakan, pemulihan keuangan negara itu diantaranya dari dua instansi, yakni tunggakan pembayaran Jamsosda tahun 2014 pada Rumah Sakit (RS) Anutapura Palu senilai Rp18,5 juta dan kelebihan pembayaran pengadaan genset di Dinas Kesehatan Kota Palu senilai Rp100 juta.

Ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/12/2017) Sudiarta mengatakan, sebagai pengacara negara pihaknya berupaya menyelesaikan semua hasil temuan BPK dan Inspektorat Kota Palu. “Saat ini kami juga terus melakukan mediasi dengan sejumlah pihak, untuk menyelesaikan masalah yang menjadi temuan BPK maupun Inspektorat Kota Palu. Artinya, kalau tidak bisa diselesaikan di luar Pengadilan, maka kita teruskan ke Pengadilan,” jelasnya kepada Jurnalsulawesi.com.

Mantan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Nganjuk, Jawa Timur itu mengatakan, JPN melakukan pendampingan masalah hukum terhadap pemerintah, BUMN maupun BUMD itu berdasarkan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejaksaan dengan instansi terkait. “Sampai saat ini, ada enam instansi yang sudah MoU dengan Kejari Palu, yakni Pemerintah Kota Palu, DPRD Kota Palu, Dinas Pendidikan Kota Palu, Dinas Kesehatan Kota Palu, Dinas Pendapatan Kota Palu dan RS Anutapura.

“Berdasarkan MoU itu maka keluarlah surat kuasa khusus (SKK), baik SKK litigasi maupun non litigasi. Maka kami berharap agar seluruh instansi Pemerintahan, BUMN maupun BUMD untuk melakukan MoU dengan Kejaksaan selaku Pengacara Negara agar bisa didampingi maupun diminta untuk memberikan pendapat hukum setiap menghadapi masalah hukum,” jelasnya.

Selama Tahun 2017 kata Sudiarta, Kejari Palu menerima sebanyak 148 SKK, empat diantaranya SKK litigasi dan 144 SKK Non Litigasi. “Dari empat SKK litigasi itu, tiga diantaranya berhasil kami menangkan di pengadilan, sedangkan satu SKK kami kalah di pengadilan,” jelasnya.

Sudiarta menjelaskan, JPN bertugas untuk mewakili pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila berhadapan dengan masalah hukum. Apabila Instansi Pemerintah digugat masalah perdata, tata usaha negara (Datun), JPN bisa mendampingi, baik penyelesaian masalah hukum di luar Pengadilan (non litigasi) maupun penyelesaian masalah hukum di Pengadilan (litigasi).

Pada prinsipnya adalah apabila Pemerintah, BUMN maupun BUMD digugat masalah hukum, kami bisa mendampingi sebagai JPN. Tetapi bila permasalahan hukum itu menyangkut perseorangan sebagai penyelenggara pemerintah, BUMN maupun BUMD, kami tidak bisa menjampingi sesuai pasal 30 UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,” tutupnya. [***]

Rep; Sutrisno

(Visited 53 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*