[Ilustrasi]

Kemenaker Minta Pemda Bentuk Posko Pengaduan THR

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI membentuk Posko Satgas dibentuk untuk mengawal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dari pengusaha kepada pekerja/buruh dan mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan. Posko ini efektif bekerja melayani masyarakat mulai hari ini hingga 22 Juni 2018.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan Posko THR ini merupakan salah satu bagian satgas peduli lebaran untuk memastikan pembayaran THR bisa berjalan lancar, tepat waktu dan sesuai yang ditetapkan pemerintah.

“Saya minta pemda, pemprov/pemkab/pemkot untuk menyiapkan Posko THR dalam rangka membantu fasilitasi pembayaran THR Tahun 2018,” katanya dalam rilis yang dilansir Republika.co.id, Senin (28/5/2018).

Dalam pengaduan atau pelaporan, Hanif menekankan pentingnya mencantumkan identitas pelapor secara jelas. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, petugas kerap menemukan kesulitan untuk memverifiksi laporan yang masuk karena ada identitas yang tidak jelas. Dengan identitas yang jelas, petugas menjadi lebih mudah mudah menemukan kontak personnya maupun pihak-pihak yang diperlukan untuk pendalaman dalam suatu kasus.

Posko Satgas THR ini tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja/buruh mengadukan permasalahan THR, namun juga dapat menjadi rujukan perusahaan untuk berkonsultasi terkait pembayaran THR.”Pemerintah memfasilitasi Posko (pengaduan) baik di pusat dan daerah melalui dinas tenaga kerja, seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ada aduan mengenai pembayaran THR, terlambat, tidak dibayar bisa diproses di posko itu,” ujar Hanif.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan tiga sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pembayaran THR kepada pekerjanya. THR wajib diberikan setiap perusahaan kepada pekerja/buruh paling lambat H-7 lebaran sebesar uang gaji satu bulan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (4) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menjelaskan, perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran THR akan dikenakan denda sebesar lima persen dari total THR. “Sanksi kedua adalah teguran tertulis dan sanksi ketiga berupa pembatasan kegiatan usaha,” katanya.

Bagi masyarakat yang ingin mengadu bisa datang mengunjungi Posko Satgas THR yang bertempat di Lantai 1 gedung B Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kantor Kemnaker, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan. Atau menghubungi nomor 021 526 0488 Whatsapp 0822 4661 0100 dan Email: poskothr@kemnaker.go.id. [***]

 

Sumber; Republika.co.id
Editor; Sutrisno

(Visited 39 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*