Bidang Hukum Kementerian Kominfo RI, Rere, memberikan penjelasan kepada Komisioner KPID Sulteng, Ibrahim Lagandeng saat melakukan konsultasi di Jakarta, Rabu (29/8/2018). [Ist]

Kemenkominfo Tegaskan Izin Palu TV Tetap Dicabut

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Menanggapi surat dukungan tentang eksistensi atau keberadaan PT Palu Televisi Media (PaluTv) pada Juni 2017 lalu oleh Pemerintah Kota Palu, Korem, IJTI Sulteng, PB Alkhairaat, GP Ansor, GMKI, dan Ombudsman Perwakilan Sulteng agar tv itu tetap hadir dalam menyajikan siaran. Di mana pihak Palu TV meminta kepada Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) agar membatalkan surat pencabutan izinnya.

Berdasarkan hasil pertemuan dan konsultasi antara Kemenkominfo yang diwakili Bidang Hukum, Rere dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah, Ibrahim Lagandeng di Jakarta pada Rabu (29/8/2018), menegaskan bahwa pencabutan izin PT Palu Televisi Media tidak dapat dibatalkan.

“Menteri Kominfo Bapak Rudiantara tidak dapat dicabut kembali atau diganggu gugat, karena itu bersifat final,” tulis Ibrahim Lagandeng dalam siaran persnya.

Dalam pertemuan itu, Ibrahim menceritakan, PT Palu TV sebelumnya dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan tehnis pada saat forum Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS). Dengan demikian, maka ketika izin prinsip dicabut secara otomatis ISR juga mengikut. Rere mengatakan kalau ingin menyiar/mengudara harus menunggu peluang usaha. Olehnya ia menyarankan jika peluang usaha dibuka, maka pemohon boleh mengajukan kembali.

“Mengajukan kembali dengan nama perusahaan yang baru dan tidak boleh memakai nama Perseroan Terbatas (PT) yang izinya sudah dicabut atau di-black list oleh Kemenkominfo,” katanya.

Sementara itu, Ibrahim Lagandeng mengapresiasi dukungan beberapa lembaga pemerintah dan non pemerintah tersebut terkait keberadaan Palu Tv demi pertumbuhan industri penyiaran di Sulteng.

“Kami mengapresiasi dukungan tersebut, agar industri penyiaran kita tumbuh dan berkembang,” ujar Ibrahim.

Selain itu katanya, adanya tv itu, pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) lokal dapat terpakai, karena ia menilai bahwa SDM tv lokal tidak kalah hebat dengan SDM lokal tv Nasional maupun yang berjaringan.

“Di sisi lain  kita tidak boleh mengabaikan konstitusi yang ada, semuanya sudah diatur dalam UU 32 tentang penyiaran,” jelas Ibrahim.

Ia menambahkan, turunan Undang – Undang 32 tersebut Kemenkominfo menerbitkan Permenkominfo Nomor 18 Tahun 2016 tentang tata cara persyaratan perizinan bagi pemohon. Diketahui, sebelumnya izin PT Palu Media Televisi sudah dicabut oleh Menteri Kominfo, Rudiantara, karena tidak memenuhi unsur teknis. [***]

 

Penulis; Bob Shinoda/*

(Visited 136 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*