Situasi di depan Matahari Departement Store, Palu Grand Mall usai gempa dan tsunami yang menerjang Kota Palu, pada 28 September 2018 lalu. [Heru]

Kenapa Sensor Tsunami Palu Membisu?

Jurnalsulawesi.com – Tak banyak yang tahu, tentang sebuah bangunan kecil di Pelabuhan Pantoloan, Palu, yang ukurannya sekira 1,5 x 1,5 meter. Sekilas mirip toilet yang bertengger di pinggir laut. Tapi sebetulnya, bangunan itu adalah stasiun pasang surut (Pasut) milik Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dikutip dari Medcom.id, stasiun pengukur ketinggian muka air laut itu dijadikan tolok ukur potensi tsunami. Maklum, kawasan ini tercatat sebagai salah satu wilayah rawan tsunami di Indonesia. Jika sensor menangkap adanya penurunan muka air laut secara tidak normal, maka datanya akan diterima BIG, dianalisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), selanjutnya dikeluarkanlah peringatan dini tsunami.

Tapi, saat gelombang tsunami melumat sebagian Palu pada 28 September 2018 lalu, Stasiun Pasut Pantoloan membisu. Datanya tidak bisa diterima BIG, pula gagal diakses BMKG.

Semula BIG menyangka stasiun pengukur ketinggian muka air laut itu hancur dilumat tsunami, terbawa gelombang entah ke mana. Ternyata dugaan itu salah.

Meski ada beberapa peralatan yang rusak akibat hempasan gelombang, stasiun Pasut itu masih berdiri kokoh. Malah, saat diperiksa pada 30 September 2018, data hasil sensornya juga masih ada dan bisa diakses.

Stasiun Pasut BIG di Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah. [Medcom]

Terekam, setelah gempa berkekuatan 7,4 skala richter menggoncang Palu dan sekitarnya, mulai pukul 17.02 WIB tinggi muka air laut mulai turun. Tak lama, merosot hingga 2 meter ke bawah, lantas naik kembali hingga 1,77 meter di atas normal. Dari kondisi ini, tsunami terkonfirmasi.

Pertanyaannya, kenapa BIG dan BMKG tak bisa mengakses data dari Stasiun Pasut Pantoloan?

Selidik punya selidik, saat gempa terjadi, jaringan komunikasi rusak terlebih dahulu. Jadi, data dari Stasiun Pasut Pantoloan tak terkirim ke BIG, pula gagal diakses BMKG. Alhasil, BMKG hanya berpatokan pada data dari Stasiun Pasut lainnya di Mamuju. Lokasinya cukup jauh dari pusat gempa.

Saat itu, data Stasiun Pasut Mamuju tidak menunjukkan adanya potensi tsunami. Sebab itulah BMKG sempat mengakhiri peringatan tsunami. Kenyataannya, gelombang dahsyat itu datang menerjang. Polemik pun mengemuka.

“Jadi ketika (data dari Stasiun Pasut Pantoloan) ini tidak terkirim, dia (BMKG) tidak punya validasi (apakah terjadi tsunami atau tidak). Yang tervalidasi data Pasut di Mamuju. Jauh dari sini. Kurang akurat untuk episentrum (pusat gempa) di sini,” beber Staf Bidang Jaring Kontrol Horizontal dan Vertikal Nasional BIG, Bayu Triyogo Widyantoro, seperti dikutip Medcom.id.

Sudah cukup jelas bagi Bayu. Tak bisa diaksesnya data dari Stasiun Pasut Pantoloan lantaran jaringan internet saat itu mati. Bukan pula karena persoalan putusnya aliran listrik. “(Stasiun Pasut) menggunakan sistem (kelistrikan) sendiri, tidak bergantung pada PLN.”

Meski demikian, belajar dari kasus Pantoloan, pihaknya akan merancang sistem komunikasi tahan gempa. Sehingga jika terjadi hal serupa, stasiun Pasut tetap bisa mengirimkan data.

Penambahan
Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG, Antonius Bambang Wijanarto mengatakan, saat ini di seluruh Indonesia hanya terdapat 138 stasiun Pasut. Penyebarannya juga tidak merata.

Hasil rapat terakhir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama BMKG, LIPI dan BPPT, diputuskan adanya penambahan stasiun Pasut.

“(Penambahan) 120 (stasiun Pasut) juga lumayan. Sekarang 138, jauh-jauh semua. Pantoloan, Maluku, Talaud, dan lain-lain,” ungkap Anton.

Stasiun Pasut BIG di Pelabuhan Pantoloan, Palu, Sulawesi Tengah. [Medcom]

Penambahan stasiun Pasut akan diutamakan di daerah rawan tsunami. Jaraknya didesain tidak terlalu jauh satu sama lain. Jadi, kalau satu gagal mendeteksi di suatu pusat gempa, masih ada stasiun lain yang mengirimkan data dengan akurasi yang sama.

“Jarak ideal antarstasiun Pasut itu sekitar 50 hingga 70 kilometer. Sehingga pemodelan yang dilakukan BMKG untuk validasi bisa lebih bagus,” jelasnya.

Pembangunan Pasut tidak murah. Sebab itulah kebanyakan stasiunnya menempel dengan dermaga, tidak berdiri sendiri. Dan, yang jadi masalah, tidak semua wilayah rawan tsunami ada dermaganya.

“Kalau kita mau pasang, stand alone, platform-nya sangat mahal. Sehingga kita sangat bergantung pada (dermaga) ini,” timpal Bayu.

Pada sisi lain, perizinan pembangunan pasut juga tidak mudah. Izinnya dari Pemda terkait bisa berliku. Sebaliknya, bisa mudah bila Pemda-nya sadar bencana.

“Kalau yang minta daerah, kita senang. Pasti dilindungi dan dijaga stasiun Pasut. Tapi kalau (inisiatif) kita, sebagian daerah kerap membuat izin berliku,” keluh Anton menutup perbincangan kami. [***]

 

Editor; Sutrisno

(Visited 94 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*