[Ilustrasi]

Kontraktor Belum Dibayar, Mantan Kadis PU Morut Diduga Terima Fee

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Roda Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara (Morut) dibawa kendali Bupati Atripel Tumimomor, kembali diterjang “tsunami” dugaan penyimpangan. Kali ini terkait penanganan proyek bencana alam tahun 2016 lalu.

Pasalnya, proyek bencana alam berupa pekerjaan penimbunan jalan Desa Ungkea Toara Pantai, Kecamatan Petasia Timur sekira Rp162 juta sesuai SPK Nomor 23/SPK/PL/BA/DPUPD-BMA/MU/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 sampai saat ini belum dibayarkan.

Padahal paket ini telah diselesaikan oleh CV Batara Indah, namun ironisnya dilakukan adendum baru dengan pekerjaan yang sama sebanyak dua kali, pertama sekira Rp380 juta, kemudian ditambah lagi sekira Rp1,2 miliar.

Yang membuat Dirut CV Batara Indah ini meradang dan sakit hati, karena proyek tersebut sudah diselesaikan, namun dananya tidak dibayarkan. Sementara kontraktor yang nyata-nyata hanya melaksanakan pekerjaan tambahan, justru sudah dibayarkan 100 persen.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, untuk memuluskan keinginan kontraktor yang ketiban durian runtuh tersebut, Kadis Pekerjaan Umum (PU) yang saat itu dijabat Ir Tri Indijono, MT ditengarai menerima fee sekira Rp50 juta. Begitupun dengan dua pejabat tinggi lainnya, konon kabarnya masing-masing menerima Rp100 juta per orang.

Permasalahan ini kata sumber sudah beberapa kali ditanyakan pihak kontraktor kepada Bagian Keuangan, namun mendapat jawaban bahwa anggarannya sudah tidak ada.

Maka dicarilah solusi, bahwa untuk melunasi piutang proyek CV Batara Indah, akan dianggarkan pada Tahun 2018, namun langsung ditolak oleh Bagian Keuangan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Morut.

Alasan keduanya menolak karena pertama, APBD 2018 telah diasistensi dan sudah menjadi dokumen. Kemudian, sebelumnya proyek ini dikelola Dinas Pekerjaan Umum sehingga tidak akan mungkin merubah nomenklatur serta paket tersebut telah rampung 100 persen sejak tahun 2016 lalu.

Sementara mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Morut Ir Tri Indijono, MT yang dikonfirmasi membantah tudingan tersebut. Ia juga membantah telah menerima uang Rp50 juta dari kontraktor.

“Semua tuduhan itu fitnah,” kata Tri yang kini menjadi staf Ahli di Pemkab Morut ini.

Ditemui di Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu, Senin (3/4/2018) malam, Tri mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, ia telah mengkomunikasikan dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Morowali. Namun katanya yang di masukkan adalah paket tanggul penanggulangan paska bencana, sehingga tidak bisa merubah nomenklatur yang tertuang dalam dokumen APBD 2018.

“Yang jelas permasalahan ini akan di selesaikan. Dana ini belum dibayarkan, karena pihak kontraktor datang menagih disaat Bagian Keuangan sudah tutup buku. Makanya, pihak keuangan menjawab dananya sudah habis,” kata Tri sembari meminta wartawan tidak mempublikasi masalah ini. [***]

Penulis; Agus M
Editor; Sutrisno

(Visited 131 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*