Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK Belum Terima Laporan SPAM Pasigala

Bagikan Tulisan ini :

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengaku belum menerima informasi terkait dugaan penyimpangan proyek Sambungan Penyediaan Air Minum regional Palu, Sigi, Donggala (SPAM Pasigala) di Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Biro Humas sekaligus Juru Bicara KPK RI, Febri Diansyah di ruang konferensi pers gedung KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018) lalu.

Sebelumnya seperi dilansir beberapa media online bahwa pada Selasa 13 Februari 2018, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengaku sudah melaporkan dugaan penyimpangan tersebut ke KPK. Namun kenyataannya saat dikonfirmasi wartawan, Febri belum mengetahui laporan di tanggal tersebut.

“Mengenai laporan itu saya harus mengecek dulu. Saya belum bisa memberikan konfirmasi sekarang. Saya belum tahu kasusnya. Nanti kita beri kabar lagi,” ungkap Febri.

BACA JUGAFPPD Enggan Tunjukkan Bukti
Menurutnya, adapun jika laporan pengaduan jika sudah diterima oleh KPK sesuai tanggal pelaporan, semestinya berkas itu sedang dalam peninjauan yang terhitung kurang lebih selama 30 hari, kemudian ditindaklanjuti dan diinformasikan kembali ke pihak pelapor.

“Semua pengaduan yang disampaikan masyarakat ke KPK akan diverifikasi terlebih dahulu oleh tim dari Direktorat Pengaduan Masyarakat,” katanya.

Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) ujar Febri, akan mengkaji apakah pengaduan dapat ditangani oleh KPK dan bagaimana penanganannya. Setelah itu nantinya menghasilkan verifikasi berupa rekomendasi tindaklanjut penanganan pengaduan itu.

BACA JUGAFPPD Dinilai Hanya NATO
Sementara itu bagi pihak yang melakukan pengaduan perlu memberikan bukti permulaan pendukung yang kuat, seperti bukti transfer atau cek, laporan hasil audit investigasi, dokumendan atau rekaman terkait permintaan dana, kontrak, berita acara pemeriksaan, foto dokumentasi, surat, disposisi perintah, bukti kepemilikan, serta identitas sumber informasi.

Adapun selanjutnya pelapor akan diberikan perlindungan mengenai kerahasiaan identitas, hingga pada pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.

Ihwal laporan pengaduan di tanggal tersebut ke KPK sampai saat ini belum ada kejelasan dari pihak LSM yang melaporkan.

Sementara saat dikonfirmasi via layanan WatsApp, Senin (19/3/2018) siang, Eko Arianto selaku Ketua LSM itu, enggan membalas pesan chat dari wartawan meskipun terlihat aplikasi chatnya sedang online, namun selang beberapa menit kemudian langsung offline. [***]

Penulis; Bob Shinoda/*

(Visited 28 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*