KPK menggelar pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tipikor di Palu, Senin (9/7/2018). [Heru]

KPK Gelar Pelatihan Penanganan Korupsi di Sulteng

Palu, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bersama “Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi” di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Pelatihan yang akan berlangsung selama lima hari hingga 13 Juli 2018 ini diikuti aparat penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Oditur Militer (Otmil), dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan pelatihan ini bertujua untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Peningkatan yang ingin dicapai adalah di seluruh proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

“Ini salah satu bentuk kolaborasi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat membuka pelatihan di Hotel Mercure, Palu, Senin (9/7/2018).

Alex mengatakan, selain pengetahuan dan kemampuan yang bersifat khusus, aparat penegak hukum juga perlu memperdalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Pelatihan ini juga dihadiri Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, Dian Adiana Rae, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Kepolisian, Komisaris Besar Polisi Djoko Poerwanto, Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI, Kolonel CPM Bambang Sumarsono; Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi, dan Direktur Investigasi BUMN dan BUMD Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Agustina Arumsari.

Dalam pelatihan ini peserta mendapatkan beberapa materi diantaranya, tentang potensi tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan, sektor perdagangan internasional, dan sektor kehutanan dan perkebunan; titik rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, filosofi keuangan negara; prinsip tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah; pemahaman audit investigatif, audit forensik, dan perhitungan kerugian keuangan negara; tindak pidana pencucian uang; strategi aparat penegak hukum menghadapi praperadilan; peran koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, sejak tahun 2012, KPK secara bertahap telah melaksanakan pelatihan bersama tingkat teknis di 23 provinsi dengan total jumlah peserta 3.758 peserta.

Dari jumlah tersebut, 1.485 diantaranya dari penuntut umum, 1.645 penyidik kepolisian, 220 auditor dari Kantor Perwakilan BPK, 251 auditor dari kantor perwakilan BPKP, 6 Penyidik Pegawai Negeri Sipil Otoritas Jasa Keuangan, 8 pegawai PPATK, 115 penyidik POM TNI, dan 26 Oditur Militer. [***]

Penulis; Sutrisno/*

(Visited 45 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*