Tim KPK menghabiskan waktu lebih tujuh jam untuk menggeledah ruang kerja Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, di Manado, Sulawesi Utara, pada Minggu, (8/10/2017). [VVN]

KPK Geledah Ruang Kerja Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Bagikan Tulisan ini :

Manado, Jurnalsulawesi.com – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghabiskan waktu lebih dari tujuh jam untuk menggeledah ruang kerja Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, pada Minggu, (8/10/2017). Penggeledahan itu tindak lanjut penangkapan Sudiwardono di Jakarta pada Jumat malam lalu.

Penyidik KPK yang berjumlah 27 orang dibagi dalam dua tim. Tim pertama menyasar rumah dinas Sudiwardono di Kelurahan Bumi Beringin, dan melanjutkan penggeledahan di rumah pribadi milik Marlina Moha Siahaan, di Kalasey, Minahasa.

Tim kedua bergerak ke kantor Pengadilan Tinggi Manado sejak pukul 11.00 WITA. Setelah berada di kantor itu sekira delapan jam, pada pukul 19.30 WITA, para penyidik KPK keluar dengan membawa tiga koper yang diduga berisi dokumen-dokumen.

Dikawal ketat aparat Polda Sulawesi Utara bersenjata lengkap, mereka memasukan koper ke bagasi tiga mobil yang sudah parkir sejak siang di halaman kantor Pengadilan Tinggi. Tak lama kemudian tiga mobil tadi meninggalkan kantor Pengadilan Tinggi menuju Markas kepolisian Daerah Sulawesi Utara.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Siswandriono, dikonfirmasi terpisah membenarkan soal pengeledahan itu.

“Kami bekerja sama dengan KPK agar proses pengeledahan berjalan lancar. Pertama di rumah dinas dan sekarang di ruangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Dan semua berjalan lancar,” ujarnya.

Siswandriono menolak menjelaskan tentang barang atau dokumen yang disita KPK karena itu adalah ranah lembaga antirasuah. Hal yang pasti, tim KPK menggeledah kantor sejak pukul sebelas siang hingga 19.30 Wita. Tim KPK kemudian kembali ke Markas Polda Sulawesi Utara.

Berikut profil Ketua Pemgadilan Tinggi Manado
Dikutip dari Website Pengadilan Tinggi Manado, Ketua Pengadilan Tinggi Manado yakni, Sudiwardono, SH Mhum

Hakim kelahiran Yogyakarta itu memiliki nomor Induk pegawai 195612261983031003, Pangkat/Golongan Pembina Utama/ IV e
Sudiwardono merupakan lulusan S2 Magister Humaniora Universitas Katholik Parahyangan.

Informasi yang dihimpun, tim KPK menyita uang tunai sekitar SGD 10.000. Uang itu disita dari sebuah mobil milik salah seorang pihak yang turut ditangkap di Jakarta.

Uang di dalam mobil itu bukanlah pemberian pertama. Terdapat sejumlah pemberian lain yang jika dijumlah totalnya lebih dari ratusan ribu Dollar Singapura.

Uang tersebut diduga merupakan suap yang diberikan anggota DPR, Aditya Anugrah Moha kepada petinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara (PT Sulut) berinisial S‎.

Suap dimaksudkan agar S yang menjadi Majelis Hakim mengabulkan banding yang diajukan seorang terdakwa perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan.
Sebelumnya terdakwa tersebut telah divonis bersalah di tingkat pengadilan pertama atau Pengadilan Tipikor Manado.

Dikutip dari Tribunnews.com, kasus yang dimaksud ialah korupsi TPAPD Bolaang Mongondow, dengan terdakwanya Marlina Moha Siahaan alias Moha.

Sedari akhir September 2017, Marlina Moha terlihat berada di Jakarta mengikuti koordinasi terbatas Partai Golkar.

Padahal saat itu, 27 September 2017 seharusnya Marlina‎ Moha menghuni Rutan Kelas Dua Manado menjalani masa tahanannya selama lima tahun.
Dikonfirmasi ke kuasa hukumnya, Chandra ‎Paputungan membenarkan kliennya itu berada di Jakarta.

“Kami punya surat dari pengadilan tinggi Sulut, bahwa kliennya tidak bisa ditahan,” katanya.

Chandra Palutungan menjelaskan saat ini pihaknya tengah masuk proses banding di Pengadilan Tinggi Sulut.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim, Sugiyanto bersama Hakim Anggota, yakni Halidja Wally dan Emma Ellyani telah memvonis Marlina Moha bersalah selama 5 tahun.

Vonis ini lebih tinggi dari tuntutan 4,6 tahun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim juga mewajibkan Marlina Moha, membayar Uang Pengganti sebesar Rp 1,2 miliar lebih ditambah denda sebesar Rp 200 juta.

Marlina Moha sempat menolak dakwaan dan tuntutan JPU yang menyebut dirinya bersalah dan terlibat dalam perkara korupsi TPAPD Bolmong.

Dalam pledoi pribadinya, MMS menyebut jika dia tidak mengetahui adanya proses pinjam uang dengan menggunakan dana TPAPD atas nama Suharjo Makalalang, Mursid Potabuga, Cymmy CP Wua dan Ikram Lasinggarung.[VVN/TNC]

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*