Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (16/3/2018). [Kompas]

KPK Tetapkan Bupati Bangkep Sebagai Tersangka Bersama Cagub Malut

Bagikan Tulisan ini :

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep), Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Zainal Mus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandar Udara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara (Malut).

Zainal menjadi tersangka bersama Calon Gubernur (Cagub) Maluku Utara (Malut), Ahmad Hidayat Mus, yang sebelumnya merupakan Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010. Sedangkan Zainal yang saat ini sebagai Bupati Bangkep adalah Ketua DPRD Kepulauan Sula Periode 2009-2014.

“KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, yang dilansir Tempo.co Jumat (16/3/2018. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 3,4 miliar.

Dalam kasus ini, keduanya disangka melakukan korupsi terkait pembebasan lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009.

“Diduga, pengadaan pembebasan lahan yang menggunakan APBD tahun 2009 di Kepulauan Sula adalah pengadaan fiktif,” kata Saut.

Modus yang dilakukan kedua tersangka membuat seolah-olah Pemkab Kepulauan Sula membeli lahan milik masyarakat. Padahal, lahan itu milik Zainal Mus. Menurut Saut, total kerugian negara dalam kasus ini adalah Rp 3,4 miliar.

Dari total uang APBD itu, sebesar Rp1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal. Sementara, sebesar Rp850 juta diduga diberikan kepada Ahmad melalui pihak lain untuk disamarkan. Kemudian, sisanya mengalir kepada pihak lain.

Dalam kasus ini, Ahmad dan Zainal disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Laode mengatakan kasus ini pernah ditangani Kepolisian Polda Maluku Utara. Namun pada 2017 Ahmad mengajukan praperadilan, dan Pengadilan Negeri Ternate mengabulkan gugatannya. Polda Maluku pun mengeluarkan SP3 untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut.

“Sejak saat itu, KPK berkoordinasi kepada Polda dan Kejati Maluku Utara untuk membuka penyelidikan baru atas kasus ini,” ucap Laode yang dikutip Kompas.com.

Penetapan tersangka kepada Ahmad Hidayat Mus ini membuktikan ucapan Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya, yang mengatakan ada calon kepala daerah yang bakal jadi tersangka kasus korupsi.

Diketahui, Zainal Mus yang juga adik kandung Ahmad Hidayat Mus (AHM) ini berpasangan dengan Rais D Adam memenangkan Pilkada Bangkep pada 2017 lalu. Saat menjelang Pilkada, desas-desus keterlibatan Zainal Mus pada kasus tersebut sempat mencuat.

Pada Pilkada Bangkep 2017, Zainal Mus-Rais D Adam (Zamra) diusung empat partai yakni Partai Demokrat, PKS, PBB dan Partai Hanura.

Sebelum maju di Pilkada Bangkep 2017, pada 2011 Zainal sempat menjalani masa tahanan di Rutan klas II Ternate selama dua tahun dalam kasus pembalakan liar di Pulau Taliabu.

Selain itu Zainal Mus juga pernah dijadikan tersangka dugaan korupsi pembangunan Jembatan Waikolbota Sanana di Kepulauan Sula. Zainal divonis 6 tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate tahun 2013 lantaran terbukti korupsi dana pembangunan jembatan Waikolbota pada tahun anggaran 2009.

Vonis tersebut diperkuat Putusan PT Malut Nomor 2/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT Tahun 2013 dan putusan MA sebagaimana termuat dalam amar putusan dengan nomor 1697/K/Pid.Sus/2013 tertaggal 30 Oktober 2013 yang menolak kasasi yang diajukan terpidana.

Ketika akan dieksekusi, Zainal Mus melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Setelah buron selama dua tahun, akhirnya Zainal ditangkap tim gabungan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada tahun 2015 di tempat persembunyiannya di Hotel Sriwijaya, Jakarta Pusat.

Kasus dugaan korupsi lahan fiktif Bandara Bobong ini mencuat pada 2014 lalu dan Zainal ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Malut. Saat itu Zainal memenangkan gugatan Praperadilan atas penetapan tersangka, sehingga kasusnya di SP3. [***]

Sumber; Tempo/Kompas
Editor; Sutrisno

(Visited 599 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*