Salah satu pipa yang dipakai di proyek SPAM Pasigala yang bocor dan tidak dapat dipergunakan. [Portalsulawesi]

Laporkan Kasus SPAM Pasigala ke KPK, FPPD Dinilai Hanya ‘NATO’

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Keseriusan Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD) yang akan melaporkan dugaan penyimpangan proyek Sambungan Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Palu Sigi Donggala (Pasigala) di Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dipertanyakan. Pasalnya, hingga kini tak ada kelanjutan terkait rencana laporan tersebut dan FPPD dinilai hanya No Action Talk Only (NATO) alias hanya koar-koar tanpa aksi.

BACA JUGA: Belum Beroperasinya SPAM Pasigala Dipertanyakan

“Kami menilai FPPD tidak serius mengadvokasi kasus dugaan Korupsi proyek SPAM Pasigala ke KPK,” ujar Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Sulteng Menggugat (GSM), Vandi, di Palu, Selasa (20/2/2018).

Menurutnya, jika mengamati pernyataan FPPD beberapa waktu lalu di media massa, baik cetak maupun online, data ihwal dugaan korupsi pada proyek SPAM Pasigala di BWSS III sudah sangat jelas. Namun, beberapa waktu berselang pelaporan kasus tersebut seolah tidak jelas strategi advokasi yang dilakukan.

“Dugaan kami, pernyataan Ketua FPPD melalui pemberitaan sebatas gertakan dan permainan saja untuk mencari perhatian publik,” katanya.

Vandi berpendapat, jika FPPD serius menangani kasus tersebut, semestinya telah terpublis aksi yang dilakukan sebagai bentuk advokasi atas kasus tersebut, termasuk pelaporannya di KPK.

“Kami sanksi kasus itu teregistrasi sebagai laporan di layanan pengaduan masyarakat di KPK dan jika tebukti kasus itu tidak dilaporkan, kami akan melakukan langkah-langkah advokasi atas kasus tersebut untuk ditangani KPK,” tandasnya.

Menurutnya, dugaan penyimpangan di lingkup instansi vertikal itu tidak bisa hanya ditangani oleh penegak hukum di daerah. Pasalnya, beberapa dugaan korupsi terkait pekerjaan mega proyek di BWSS III tidak tuntas penanganannya. Vandi mengingatkan, kalau dievaluasi dan review kembali beberapa kali publik disajikan pemberitaan media terkait pemeriksaan dugaan korupsi di BWSS, namun sampai hari ini terkesan diredam, itu artinya bukan rahasia umum lagi.

“Beberapa oknum pejabat BWSS dan kontraktor sudah dipanggil dan diperiksa, tetapi hasilnya nihil. Kami tidak perlu menyebutkan penegak hukum mana yang periksa, publik juga tahu,” pungkas Vandi.

Ia menambahkan, jika FPPD tidak menuntaskan advokasinya, maka GSM akan mengambil alih dan mengadvokasi dugaan korupsi di tubuh BWSS III. Belum lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng yang terkesan acuh terhadap permasalahan tersebut. Paling tidak DPRD Sulteng memanggil alias hearing pihak BWSS III dan pihak perusahaan pemenang tender, karena proyek ini berada di Sulteng dan menggunakan uang rakyat melalui tangan Negara. Sementara azas manfaatnya belum sepenuhnya dinikmati masyarakat.

Ketua FPPD, Eko Arianto. [Ist]

Sebelumnya ramai diberitakan beberapa media, bahwa Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD) Sulawesi Tengah mempertanyakan belum beroperasinya Sambungan Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional PASIGALA (Palu Sigi Donggala) yang telah dikerjakan sejak 2009 dan telah menelan biaya ratusan miliar.

Bahkan diberitakan pula, FPPD Sulteng mengklaim akan melaporkan hasil temuan atas proyek pekerjaan Sambungan Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Palu, Sigi, Donggala (Pasigala) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. [***]

Penulis; Bob Shinoda
Editor; Sutrisno

(Visited 219 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*