Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Khabib Zainuri (pakai kopiah) saat memberikan pemaparan, pada Media Workshop penyerahan LHP atas LKPD TA 2017 se Sulteng, Senin (4/6/2018) petang. [Trisno]

LKDP Donggala Dua Kali WDP, Morowali Utara ‘Disclaimer’

Palu, Jurnalsulawesi.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Donggala tahun anggaran 2017, kembali diganjar dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng). Predikat ini merupakan yang kedua kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Donggala di bawah kepemimpinan Bupati Kasman Lassa, yang pada 2016 juga meraih predikat yang sama.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Khabib Zainuri mengatakan terdapat diberikannya predikat WDP kepada Pemkab Donggala karena ditemukannya ketidaksesuaian metode pelaksanaan pada lima paket pekerjaan jalan dan dua rumah adat di kawasan Gonengganti.

“Serta adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan “Car Port” dan pagar keliling kantor, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3,79 miliar,” kata Zainuri pada Media Workshop penyerahan LHP atas LKPD TA 2017 se Sulteng, Senin (4/6/2018) petang.

Zainuri mengatakan, hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan BPK RI terhadap sistem pengendalian Intern di Pemkab Donggala menemukan adanya Kelemahan pengendalian pemungutan pajak, Kelemahan Pengendalian Pengelolaan Belanja Pegawai.

“Juga ditemukan kelemahan pengendalian atas Belanja Modal pada Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata serta kelemahan Pengelolaan Kas,” imbuh Zainuri.

Sementara dalam pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap ketentuan perudang-undangan BPK menemukan kelemahan harga pembelian barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp325,95 juta.

Terjadi pula kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Modal Jalan sebesar Rp1,16 miliar. Serta adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dua pekerjaan pada Dinas Pariwisata sebesar Rp2,2 miliar.

“Adanya kekurangan volume pekrjaan pembanguna “Car Port” Gedung DPRD dan pagar keliling Kantor Bupati Donggala pada sekretariat DPRD dan Dinas PUPR sebesar Rp243,42 juta,” terang Zainuri.

Morut Disclaimer
Sementara BPK RI Perwakilan Sulteng tidak menyatakan suatu opini (disclaimer opinion) untuk laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Pemkab Morowali Utara (Morut) tahun anggaran 2017.

“Opini ini turun dibanding dengan tahun anggaran 2016 yakni wajar dengan pengecualian (WDP),” kata Khabib Zainuri.

Kata Khabib, penilaian ini didasarkan adanya signifikasi masalah, yakni adanya kekurangan kas di bendahara penerimaan, yang disebabkan penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan dana nonkapitasi yang digunakan secara pribadi dan tidak disetorkan ke kas daerah minimal sebesar Rp682,14 juta.

Sedangkan permasalahan pada aset tetap, yakni adanya 57 bidang tanah senilai Rp15,52 miliar tidak memiliki sertifikat tanah, aset rehab/renovasi belum dikapitalisasi dengan aset induknya terdiri atas 664 register aset gedung dan bangunan senilai Rp112,89 miliar dan 595 register jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp365,94 miliar.

Sementara Belanja pegawai dana bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp4,66 miliar dan belanja barang BOS sebesar Rp11,36 miliar disajikan berdasarkan rekapitulasi yang diserahkan Dinas Pendidikan kepada BPKD, bukan berdasarkan dari hasil verifikasi atas pertanggungjawaban dana BOS dari manajemen BOS Kabupaten Morowali Utara. Bukti pendukung pertanggungjawaban atas Dana BOS belum diserahkan dan tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang memadai.

Pemkab Morut juga tidak dapat menyajikan realisasi belanja modal yang bersumber dari dana BOS, pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai denganperaturan perundang-undangan senilai Rp1,35 miliar, ketidakwajaran harga belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan pertanggungjawaban kegiatan bimtek juru ukur tanah yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Hal itu mengakibatkan kelebihan pembayaran, kemahalan harga, kekurangan penerimaan pajak negara, dan berkurangnya hak penerima senilai Rp1,96 miliar.

Pemkab Morowali Utara belum melaksanakan mekanisme provisional hand over (PHO) dan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) secara memadai atas belanja modal minimal sebesar Rp59,58 miliar. Dari nilai tersebut, ditemukan ketidakwajaran dalam penghitungan harga satuan pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kontrak yang berlaku. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp6,31 miliar, serta realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk area perkantoran pemda sebesar Rp4,64 miliar tidak memiliki dokumentasi penganggaran yang memadai, tidak tercantum dalam RTRW Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, dan belum dilakukan pelepasan hak.

“Dari nilai realisasi belanja sebesar Rp4,64 miliar, ditemukan pembayaran kepada pihak di luar pemilik tanah sebesar Rp3,24 miliar yang belum dapat diyakini peruntukannya,” sebut Khabib Zainuri. [***]

Penulis; Sutrisno

(Visited 172 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*