Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola, MSi (kedua dari kiri) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Pemprov Sulteng Tahun 2017 dari Auditor Utama BPK Barlean Suwondo di Gedung DPRD Sulteng di Palu, Senin (28/5/2018). [Ist]

LKPD Sulteng Raih Opini WTP untuk Kelima Kalinya

Palu, Jurnalsulawesi.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2017, kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan opini WTP kali ini merupakan yang kelima kalinya secara berturut-turut bagi pemerintah Provinsi Sulteng.

Namun, menurut Auditor Utama BPK Barlean Suwondo, masih ditemukan adanya permasalahan maupun kelemahan yang harus diselesaikan pemerintah provinsi dalam tempo enam bulan ke depan.

Dalam acara penyerahan opini BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulteng 2017 di Gedung DPRD Sulteng, Senin (28/5/2018) temuan pertama yang harus segera dituntaskan pemprov adalah kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta anggota DPRD sebesar Rp134,04 juta.

Kedua adalah pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada BPKAD sebesar Rp314,7 juta dan sekretariat DPRD sebesar Rp378,2 juta yang tidak sesuai ketentuan.

Ketiga kelebihan pembayaran sebesar Rp1,6 miliar dan kekurangan volume sebesar Rp99,2 juta pada realisasi belanja modal Pemprov Sulteng.

Keempat adalah pengendalian dan proses penyusunan laporan keuangan aktual dengan sistim penyesuaian di akhir tahun belum memadai.

Yang kelima, kata Barlean, masih ditemukan kelemahan dalam pengelolaan kas dan rekening daerah, pendapatan asli daerah serta kelemahan dalam pengendalian proses penggajian, penganggaran, belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja hibah dan bantuan sosial.

Ia mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut persemester II tahun 2017 atas rekomendasi BPK mengungkapkan terdapat 1.055 rekomendasi senilai Rp92,75 miliar.

“Dari 1.055 rekomendasi tersebut, sebanyak 687 rekomendasi senilai Rp42,76 miliar atau 65,11 persen dari keseluruhan rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan semestinya,” katanya.

Jika dibandingkan dengan angka rata-rata nasional, kata Barlean, Sulteng masih berada di bawah yaitu 73,2 persen dan juga masih jauh di bawah target BPK pada tahun 2020 yaitu 80 persen.

“Yang perlu disadari bahwa efektifitas hasil pemeriksaan adalah pada penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan bukan pada banyaknya temuan atau nilai temuan,” katanya Barlean.

Karena itu ia mengharapkan komitmen yang tinggi dari Gubernur Sulteng, Inspektor dan pejabat yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan DPRD Sulteng guna mendorong pemda dalam penyelesaian tindaklanjut BPK.

Ketua DPRD Sulteng Aminuddin Ponulele menyampaikan apresiasinya kepada pemprov atas hasil yang dicapai karena hal itu diraih hanya lewat kerja keras gubernur dan jajarannya, sekaligus berharap keseriusan gubernur menyelesaikan temuan-temuan yang membutuhkan tindak lanjut.

Sedangkan Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengatakan diperlukan sinergitas yang harmonis antara pemerintah daerah, BPK dan DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. [***]

Sumber; Antarasulteng.com
Editor; Sutrisno

(Visited 76 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*