Perwakilan demonstran menggelar diskusi dengan DPRD Kota Palu terkait usulan pembentukan Satgas CSR Tambang Galian C, Senin (15/1/2018). [Ist]

Masa APM Desak DPRD Palu Bentuk Satgas CSR Galian C

Palu, Jurnalsulawesi.com – Ratusan orang warga yang tergabung dalam Aliansi Palu Monggaya (APM) menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Palu untuk menuntut keadilan ihwal penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan Tambang Galian C di Wilayah Kelurahan Buluri dan sekitarnya, serta Kelurahan Taipa, Kota Palu, Senin (15/1/2018).

Dalam aksi itu, mereka menuntut agar DPRD Kota Palu menyetujui usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang menangani CSR galian C. Setelah menyuarakan aspirasinya, massa aksi melakukan diskusi dengan pihak DPRD di ruang rapat DPRD Kota Palu.

Dalam diskusi tersebut, akhirnya DPRD Kota Palu menyetujui usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani CSR tambang galian C yang beroperasi di Kota Palu, setelah sebelumnya sempat bersitegang dengan perwakilan massa aksi dari Aliansi Palu Monggaya.

“Dengan ini saya nyatakan, tuntutan massa aksi terkait pembentukan satgas CSR kami setujui dan akan dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke Walikota Palu,” ujar Anggota DPRD Kota Palu, Sophian R Aswin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan massa aksi.

Sebelum kesepakatan itu dicapai, terjadi perdebatan antara perwakilan massa aksi yakni Fajar Maulana dan anggota DPRD Kota Palu, Rugaiya Muhammad terkait dasar pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Menurut Fajar Maulana, Perda Nomor 13 Tahun 2016 itu tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai rujukan.

“Di Undang Nomor 40 dipasal 74 sangat jelas sekali mewajibkan perusahaan mengeluarkan CSR, bukan sedekah, bukan bagi-bagi beras, bukan hibah untuk masyarakat. Tapi wajib mengeluarkan CSR,” ujar Fajar yang akrab disapa Egi.

Masa Aliansi Palu Monggaya menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Palu untuk menuntut keadilan penerapan CSR, Senin (15/1/2018). [Ist]

Selain itu kata Fajar, ada juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 17 sangat jelas juga disebutkan bagi perusahaan yang menanamkan modal disegala sektor, wajib mengeluarkan CSR.

Di Undang-undang nomor 25, banyak sekali yang harus dikeluarkan pada pasal 2 untuk mengeluarkan pemeliharaan lingkungan. Di pasal 17 sangat jelas sekali mengatur bahwa perusahaan harus mengeluarkan dana untuk perbaikan lingkungan. Pasal 15 poin B, juga sangat jelas mengatur perusahaan agar mengeluarkan CSR.

“Bagi perusahaan yang tidak menjalankan poin pada pasal 15 itu, maka pada pasal 34 disebutkan sanksi berupa teguran secara tertulis, pembatasan, pembekuan perusahaan dan pencabutan izin usaha. Namun pada Perda nomor 13 tahun 2016, tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya itu,” terangnya.

Menanggapi pernyataan Fajar Maulana, Anggota DPRD Kota Palu Rugaiyah Muhammad mengatakan, semua undang-undang yang disampaikan Fajar Maulana sebenarnya sudah tercantum semua dalam naskah akademik Perda Nomor 13 tahun 2016. Bahkan kata Rugaiyah, bukan hanya dua undang-undang itu, tapi masih banyak sekali yang menjadi dasar pembentukan perda nomor 13 tahun 2016 yang dicantumkan di naskah akademik perda itu.

“Bukan hanya dua undang-undang itu pak, tapi masih banyak undang-undang lain yang sudah kita masukkan dalam naskah akademik sebelum ditetapkan menjadi perda, sebab tidak bisa perda jadi kalau tidak ada naskah akademiknya,” tutur Rugaiyah.

Namun pernyataan Rugaiyah mendapat tanggapan balik, sehingga antara anggota DPRD dengan perwakilan pengunjuk rasa telibat debat terkait masalah dasar hukum pembuatan perda itu.

Di tengah diskusi yang mulai memanas itu, perwakilan pengunjuk rasa lainnya, Agus Faisal langsung menawarkan naskah kesepakatan bersama antara DPRD Kota Palu, Walikota Palu dan perwakilan dari Aliansi Palu Monggaya terkait pembentukan Satgas CSR agar permasalahan itu tidak melebar ke mana-mana.

Usulan ini awalnya masih diperdebatkan, karena pengunjuk rasa menginginkan, setelah konsep usulan keputusan bersama itu disetujui, maka dengan sendirinya Perda nomor 13 sudah dibekukan. Namun hal itu mendapat sanggahan dari Anggota DPRD Kota Palu H Nanang. Menurutnya, usulan kesepakatan bersama antara DPRD, Walikota dan Pengunjuk Rasa tentang pembentukan satgas CSR, tidak berarti membatalkan Perda Nomor 13 tahun 2016.

Olehnya, H Nanang menawarkan bahwa kesepakatan bersama terkait pembentukan Satgas CSR, adalah bagian lain setelah mendapat persetujuan Walikota Palu. Sementara Perda Nomor 13 tahun 2016, adalah hal lain yang bisa direvisi dan disempurnahkan jika memang masih terdapat kekurangan-kekurangan.

Usulan H Nanang ini, akhirnya disetujui pengunjuk rasa dan Anggota DPRD Kota Palu yang salah satu poinnya membentuk Satgas CSR yang bertugas mengaudit semua CSR dari perusahaan dan disalurkan kemana saja CSR selama ini. Siapa-siapa saja yang nantinya akan duduk sebagai anggota Satgas, masih akan dibicarakan kembali antara DPRD Kota Palu bersama Walikota dan perwakilan para pengunjuk rasa.

Setelah kesepakatan itu dicapai, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Palu Monggaya itu akhirnya membubarkan diri secara tertib dan meninggalkan Gedung DPRD Kota Palu.[***]

Rep; Bob Shinoda
Red; Sutrisno

(Visited 188 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*