Masjid Al-Aqsha di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, yang tengah dalam pengerjaan dan dilengkapi dengan menara, dengan ornamen Islam berwarna emas dan hijau. [Viva/Ist]

Menag Minta Konflik Masjid di Papua Diselesaikan Lewat Musyawarah

Bagikan Tulisan ini :

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta konflik yang terjadi terkait pembangunan Mesjid Al-Aqsa Sentani di Jayapura, Papua diselesaikan secara musyawarah.

Dia meminta meminta masing-masing pihak bisa mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai kepentingan masing-maisng agama di setiap daerah.

Lukman meminta agar setiap pihak tak memaksakan kehendak dan pandangan masing-masing. Sebab kata dia, kerukunan antar umat serta persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan pada tujuan tertinggi dalam menyelesaikan masalah.

“Kedepankan suasana kedamaian dan kerukunan antarumat beragama di Papua yang telah dicontohkan dan diwariskan para pendahulu kepada kita semua,” kata Lukman melalui siaran pers yang dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (18/3/2018).

Lebih lanjut dia juga telah memerintahkan jajarannya di Kanwil Kemenag Provinsi Papua dan Kakankemenag Jayapura agar lebih proatif dalam menyelesaikan persoalan ini.

Kakanwil dan Kakankemenag diminta bertindak konkret dengan memfasilitasi proses dialog dan musyawarah antar kedua belah pihak.

“Selesaikan dengan musyawarah. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat, dan Pemda yang akan melakukan musyawarah antar mereka,” kata dia.

“Saya telah berkomunikasi dengan para tokoh Islam Papua, juga Ketua Umum PGI Pusat dan Ketua FKUB Papua untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut,” sambungnya.

Lukman juga meminta agar jajarannya yang berada di lokasi bisa terus melaporkan progres terkait penyelesaian persoalan tersebut.

“Saya minta Kakanwil dan Kakankemenag proaktif dan terus melaporkan progress penyelesaian masalah di sana,” katanya

Selain itu, Lukman juga mengingatkan dalam proses dialog dan musyawarah tersebut ketentuan regulasi sebagai hukum positif, dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal yang berlaku haruslah menjadi acuan bersama dalam mengambil keputusan akhir terkait permasalahan ini.

Pembongkaran Menara Masjid Impossible
Sementara, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua merespons permintaan Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura, atau PGGKJ soal pembongkaran menara Masjid Al-Aqsha di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

BACA JUGA: PGGKJ Tuntut Menara Mesjid Dibongkar

Ketua MUI Papua, Saiful Islam Al-Payage menilai, permintaan itu sulit dilakukan.

“Papua adalah wilayah NKRI, karena itu aspirasi tidak bisa serta merta, bisa langsung diaplikasikan. Kami hormati aspirasi dari teman-teman,” kata Payage, yang dikutip Viva.co.id, Minggu (18/3/2018).

Dia menekankan, seharusnya dalam penyampaian aspirasi ini bisa dibahas secara internal tanpa harus diketahui publik. Apalagi, terkait masalah tempat ibadah yang bisa menjadi isu sensitif.

Menurutnya, pihak PGGKJ bisa meminta mediasi DPRD dengan melibatkan MUI, serta ormas Islam dalam penyelesaian masalah ini.

“Teman-teman kan bisa aspirasi ke DPR. Hal-hal semacam ini tidak bisa disampaikan secara vulgar, luas, karena efeknya itu bisa berbahaya. Ini sensitif masalah agama,” ujar Payage.

Kemudian, rencananya MUI akan menggelar rapat internal pada siang ini untuk menentukan sikap. Kata dia, dijadwalkan perwakilan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta ormas Islam lain akan diajak dalam rapat.

Terkait kemungkinan membongkar menara, menurut Payage, sulit dilakukan. Bagi dia, menara masjid tak bisa dipisahkan. Bukan sekedar hiasan, tetapi simbol tempat ibadah.

“Impossible, karena masalah menara tidak bisa dipisahkan dengan masjid. Bukan sekedar hiasan menara itu. Permintaan aspirasi itu yang tidak bisa kita terima,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGKJ) menginginkan menara Masjid Al-Aqsha di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura dibongkar. Tuntutan ini, karena menara Masjid Al-Aqsha melebih tinggi gereja-gereja di sekitarnya.

Ketua Umum PGGKJ, Pendeta Robbi Depondoye mengatakan, pembongkaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada 31 Maret 2018, atau 14 hari sejak tuntutan resmi dilayangkan.

“Pernyataan ini kami sampaikan kepada pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Jayapura, DPRD, dan Polres Kabupaten Jayapura. Maka kami mulai hitung. Hari ini adalah hari pertama, sampai 14 hari ke depan,” ujar Robbi, saat dihubungi melalui sambungan telepon yang dikutip Viva.co.id, Sabtu (17/3/2018). [***]

Sumber; CNNIndonesia.com / Viva.co.id

(Visited 50 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*