Pemandangan kerusakan di seputaran Patung Kuda Anjungan Talise pasca gempa dan tsunami pada 28 September 2018 lalu. [Dok/JS]

Menanti Peta Dasar BIG dari Misi Besar di Langit Palu

Jurnalsulawesi.com – Hampir setiap siang, pada 15-18 Oktober 2018 lalu, sebuah pesawat nirawak terlihat terbang di atas Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pesawat itu melayang di ketinggian 80 meter tepat di atas Kecamatan Mantikolure dan Palu Timur.

Tak banyak yang tahu apa maksud kemunculannya. Namun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah memahaminya; ada sebuah misi besar yang sedang diemban oleh pesawat nirawak itu.

Kala itu Palu dan sekitarnya masih berada pada masa tanggap darurat pascagempa, tsunami dan likuifaksi yang dahsyat. Saat itu pula Tim Satuan Reaksi Cepat Badan Informasi Geospasial (BIG) diterjunkan untuk mendata dampak kerusakan bencana. Dalam proses pendataan itulah si pesawat nirawak dilibatkan. Keberadaannya untuk membantu tim mendapatkan foto udara. Hasil pemotretannya diperlukan sebagai peta citra (akuisisi).

Inilah misi awal BIG terkait tugas yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); segera membuat peta dasar wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Nantinya, peta dasar itu akan menjadi rujukan untuk menentukan wilayah relokasi hunian masyarakat, perbaikan sistem drainase dan penataan ruang lainnya. Bappenas minta akhir Januari 2019 harus selesai.

Tanpa banyak alasan, Kepala BIG Hasanuddin Z Abidin langsung melaksanakan tugasnya. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, BIG langsung membuat skema penyediaan data informasi geospasial untuk kota Palu dan sekitarnya.

Biaya pembuatan peta dasar ini tak sedikit. Setelah dihitung-hitung, BIG membutuhkan dana sekitar Rp60 miliar lebih.

Biaya fantastis itu digunakan untuk akuisisi dengan total sekitar Rp33 miliar, dan pemetaan sekitar Rp29 miliar. Sementara BIG sendiri tidak memiliki dana sebesar itu, jadi memerlukan sumber lain.

“Bisa sih (dicarikan dananya). Sebenarnya ada jalannya. Tapi tidak semudah beli pisang goreng lah ya, karena ini menggunakan APBN, kita harus hati-hati dalam pemanfaatannya,” kata Hasan kepada Medcom Files saat mengunjungi Palu, Sulawesi Tengah, Rabu, 31 Oktober 2018.

Sebab itulah dia mengaku sudah melakukan koordinasi lanjutan dengan Bappenas terkait kekurangan anggarannya.

Pesawat Nirawak. [Ilustrasi]

Akuisisi dan Pemetaan
Boleh dikata, pengambilan gambar udara dari pesawat nirawak pada 15-18 Oktober 2018 adalah modal awal dari misi pembuatan peta dasar.

Selanjutnya, misi akuisisi ini perlu mempersiapkan instrumen lainnya, yakni, LIDAR (Light Detection and Ranging) teknologi peraba jarak jauh. Dari sini, penghitungan skala bisa dilakukan.

Berdasarkan perhitungan BIG, akuisisi untuk area terdampak dengan skala 1:5000 seluas 1890.86 KM2 diperkirakan menelan biaya Rp28 miliar. Kemudian foto udara dan LIDAR desa relokasi skala 1:1000 dengan luas 161.41 KM2 bisa memakan biaya sekitar Rp5 miliar.

Salah satu kepala bidang di BIG yang menangani pemetaan skala besar, Batara Wisnu menuturkan, pihaknya telah menyediakan tiga pesawat ferry flight (penerbangan tanpa penumpang umum). Pesawat itu diberangkatkan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Ketiga pesawat itu diberangkatkan secara terpisah. Informasi terakhir yang diterima Wisnu, pesawat pertama terbang pada Jumat 9 November 2018. Dua pesawat lainnya diberangkatkan pada 14 dan 15 November 2018.

“Akuisisi harus selesai pada pertengahan Desember,” kata Wisnu saat kami hubungi, Jumat, 9 November 2018.

Untuk sementara, dengan tiga pesawat saja sudah cukup melakukan pemotretan udara. Kini harapannya adalah cuaca yang bisa bersahabat saat misi dijalankan.

Soal jalur penerbangan di lokasi pemetaan, sejak pekan lalu rinciannya sudah dirampungkan. Termasuk berbagai izin yang perlu diurus terkait pemotretan udara dan LIDAR.

“Motretnya kita siapkan (skala) 1:1000. Dari sana, hasil foto udara dan LIDAR kita olah dan kemudian hasilnya digunakan untuk pemetaan,” terang Wisnu.

Pemetaannya sendiri dilakukan secara digital di sebuah studio di kantor pusat BIG di Bogor, Jawa Barat.

Targetnya, Januari 2019 peta dasar sudah rampung dan diserahkan kepada pemangku kepentingan terkait. Saat itu pula peta dasar sudah bisa menjadi rujukan untuk relokasi hunian masyarakat terdampak bencana di Palu dan sekitarnya.

Peta dasar ini juga bisa diakses oleh publik melalui situs milik BIG, Ina-Geoportal.

“Ini yang nunggu cepat ATR/BPN untuk penyusunan RTRW, relokasi dan lain-lain. Kemudian PUPR mengingat banyak sistem drainase yang hancur. Mereka ingin melihat peta terbarunya seperti apa dan dibandingkan dengan peta skala 1:5000 yang ada sebelum terjadi bencana,” tutup Hasan yang dilansir medcom.id.

Kini, sejumlah korban bencana di Sulteng tengah dibuatkan hunian sementara (Huntara). Diperkirakan, masyarakat korban bencana akan tinggal di Huntara hingga dua tahun ke depan. [***]

(Visited 84 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*