Korban gempa berunjuk rasa di Kantor Bupati Lombok Utara, NTB, Rabu (26/9/2018). [iNews.id]

Merasa Dipersulit, Ribuan Pengungsi Lombok Demonstrasi

Lombok Utara, Jurnalsulawesi.com – Ribuan pengungsi gempa di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar unjuk rasa di kantor bupati Lombok Utara, Rabu (26/9/2018. Massa menuntut pemerintah mempercepat bantuan rehabilitasi rumah mereka yang rusak akibat gempa. Sebab, hampir dua bulan, pengungsi tidur dalam tenda-tenda darurat.

Mereka mendesak bupati untuk segera membangun hunian sementara (huntara). Warga korban gempa juga menolak sistem kelompok dalam pencairan dana gempa. Menurut massa, mekanisme penyaluran bantuan tersebut sangat memberatkan masyarakat.

“Kami ingin dana bantuan rehab rumah segera direalisasikan. Jangan kami dibuat susah lagi cukup penderitaan kami, kami menolak dibentuknya pokmas,” ujar Koordinator Lapangan, Bimbo.

Aksi unjuk rasa tersebut nyaris berujung ricuh ketika massa memaksa masuk ke Kantor Bupati namun dihalang-halangi petugas keamanan dan Satpol PP. Perwakilan warga kemudian dipersilakan masuk ke ruang bupati di tenda kerja. Namun, massa menolak berdialog di tenda darurat. Mereka ngotot meminta bupati menemui warga di luar kantor.

Koordinator aksi, Endri Susanto mengatakan, aksi dilakukan karena pemerintah tak kunjung mencairkan dana jaminan hidup untuk korban gempa. Pemerintah juga belum membangun hunian sementara (huntara).

Menurut dia, huntara yang sudah dibangun saat ini merupakan bantuan dari relawan dan NGO. Dia juga menolak sistem pencairan dana bantuan yang dilakukan melalui kelompok masyarakat.

“Kami harap untuk mempercepat pencairan dana bantuan rumah sebesar Rp50 juta untuk rusak berat, Rp25 juta rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Segera realisasikan jatah hidup sebesar Rp10.000 per hari dan realisasikan huntara. Jangan hanya gunakan bantuan relawan atau NGO apa gunanya ada pemerintahan yang dipilih 5 tahun sekali kalau membangun huntara saja tidak bisa,” katanya.

Menanggapi tuntutan massa, Bupati Lombok Utara Najmul Ahyar mengatakan, pencairan dana bantuan rumah bagi korban gempa dilakukan bertahap dan melalui kelompok masyarakat (pokmas). Tujuannya, kata Najmul, untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun laporan pertangung jawaban.

“Untuk bantuan melalui pokmas itu hanya menyederhanakan pencairan saja. Kalau memang masih menyulitkan kita sama-sama cari solusinya. Uang itu dimanfaatkan untuk perumahan. Pertama 50 persen, 30 persen dan terakhir 20 persen,” kata Najmul.

Bupati juga menegaskan, pemerintah pusat dan daerah sudah mulai membangun ribuan huntara di Lombok Utara. Bupati meminta warga untuk bersabar karena semua butuh proses.

Diketahui bahwa mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi rumah bagi pengungsi cukup memberatkan warga.

Ribuan warga korban gempa lombok demonstrasi di Kantor Bupati Lombok Utara, NTB, Rabu (26/9/2018). [Viva]

Berikut, rincian mekanisme penyaluran bantuan rehabilitasi rumah berdasarkan kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT):

1. Surat pernyataan kesiapan membangun dari masyarakat (perorangan);
2. Surat perjanjian kerja sama dari Pokmas dengan PPK untuk siap membangun (Pokmas);
3. RAB lengkap untuk setiap rumah;
4. Rencana pengeluaran dana;
5. Buku tabungan;
6. Surat kuasa dari masyarakat ke rekening Pokmas untuk pencairan;
7. Daftar anggota Pokmas;
8. Surat pengantar dari Pokmas ke PPK untuk pencairan dana. [***]

 

Sumber; iNews/Viva
Editor; Sutrisno

(Visited 62 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*