Penghitungan perolehan suara pada Musdalub Partai Golkar Kabupaten Donggala, di kediaman Ketua terpilih Vera Elena Laruni, Kamis (30/11/2017). [Iwan Kobaa/FB]

Musdalub Golkar Donggala Dinilai Ilegal dan Hanya Lelucon

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Pelaksanaan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD II Partai Golkar Kabupaten Donggala yang digelar Kamis (30/11/2017) siang, dan mendapuk Vera Elena Laruni sebagai ketua dinilai ilegal dan hanya sebuah lelucon yang tak lucu.

Hal tersebut disampaikan salah satu Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Donggala, Abubakar Aljufri kepada Jurnalsulawesi.com via telepon, Kamis (30/11/2017) malam.

Menurut Abubakar, pada rapat sebelumnya hanya membahas tentang pelantikan pengurus kecamatan di Donggala. Tetapi entah mengapa agenda pelantikan yang sebelumnya sudah disepakati dilaksanakan di Donggala, tiba-tiba dipindahkan di rumah Vera.

“Sudahlah soal perubahan tempat pelantikan tidak ada masalah. Yang aneh itu malah berubah menjadi Musdalub dan memilih Vera sebagai ketua,” ujarnya heran.

Abubakar mengaku baru mengetahui adanya Musdalub DPD Partai Golkar Donggala setelah dihubungi beberapa rekan dari partai lain. Rekan-rekan Abubakar menghubunginya setelah melihat postingan foto-foto pelaksanaan Musdalub Golkar Donggala di media sosial Facebook.

“Saya juga baru tahu setelah dihubungi teman-teman partai lain. Mereka bertanya, apa benar Golkar Donggala melaksanakan Musdalub dan Verra terpilih sebagai ketua,” katanya.

Abubakar juga mengatakan, pelaksanaan Musdalub ini sangat bertentangan dengan AD/ART Partai Golkar. Pasalnya kata dia, pelaksanaan Musdalub tersebut juga tanpa melalui rapat pembentukkan SC/OC untuk melaksanakan Musdalub.

“Sekeritis apapun keadaannya, harus dibentuk SC/OC terlebih dahulu. Selain itu juga tidak dihadiri para wakil-wakil Ketua DPD Golkar Donggala. Tidak dihadiri organisasi pendiri Partai Golkar seperti SOKSI, MKGR, Kosgoro. Bahkan Pengurus DPD I juga tidak hadir di Musdalub itu. Mereka ini mengerti AD/ART Partai Golkar atau tidak,” tanya Abubakar lagi.

Dikatakannya lagi, Vera yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Donggala ini juga belum memenuhi syarat untuk dipilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Donggala.

“Pertama, Vera itu tidak berdomisili di Donggala yang menjadi salah satu syarat untuk maju menjadi ketua. Kedua, Vera juga belum cukup lima tahun sebagai kader Partai Golkar,” imbuhnya.

Abubakar menduga, pelaksanaan Musdalub yang dilaksanakan di kediaman pribadi Vera tersebut hanya sebagai akal-akalan untuk merebut ketua DPD II. Selain itu juga hanya untuk dijadikan bargaining menjelang Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Donggala.

“Saya sudah curiga sejak awal sampai deadlock-nya Musda yang digelar beberapa waktu lalu. Saya bisa pastikan ini hanya akal-akalan pihak-pihak tertentu dan mereka tidak paham AD/ART Partai Golkar. Ini sama saja dengan mengajarkan hal-hal buruk kepada pengurus kecamatan,” tegasnya sembari mengakhiri pembicaraan karena harus menerima telepon dari Koordinator Wilayah Partai Golkar.

Sementara itu, Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Donggala, Sapri Laupa yang dikonfirmasi membantah jika Musdalub dianggap illegal. Menurut Sapri, pelaksanaan Musdalub dihadiri pengurus DPD I Sulteng yang diwakili Helmy Yambas sebagai pejabat pelaksana DPD II Donggala.

“Pak Helmy yang pimpin sidang Musdalub. Dan sudah merepresentasi DPD I Golkar Sulteng. Jadi dimana ilegalnya. Musdalub sah dan legal,” tegas Sapri, sambil mengarahkan Jurnalsulawesi.com untuk mengonfirmasi Helmy Yambas. [***]

 

Rep; Jose Rizal/Yusrin L Banna
Red; Sutrisno

(Visited 658 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*