Anggota DPRD Morut Ir Ferry D Siombo menunjukkan dokumen kepada Asisiten I Faisal Mang, saat melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (14/2/2018). [Agus Manggona]

“Nyanyian Sumbang” Anleg Bongkar Borok Pemkab Morut

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Roda Pemerintahan Kabupaten Morowali Utara (Morut) di bawah kepemimpinan Bupati Aptripel Tumimomor kembali diguncang isyu tak sedap.

Setelah Wakil Bupati Morut Asrar Abd Samad mengamuk di acara pelantikkan, kali ini “Nyanyian Sumbang” datang dari anggota legislatif (Anleg) yang juga Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Morut, Ir Ferry D Siombo.

“Nyanyian sumbang” politisi Partai Demokrat ini menghentak anak negeri di bumi Sulteng. Bagaimana tidak, “borok serta dosa politik ” terkait tata kelola pengelolaan keuangan daerah tahun 2018 satu persatu dibongkar.

“Pemekaran Morut diraih melalui dengan darah, uang dan air mata oleh seluruh element masyarakat. Namun apa yang terjadi selama 5 tahun, tidak ada pembanguman infrastruktur di Kota Kolonodale, sementara pemerintah pusat telah mengucurkan dana sekira Rp 4 triliun,” teriak Ferry dalam orasi politiknya saat menggelar aksi unjuk rasa Rabu (14/2/2018) di depan Mapolda dan Kantor Gubernur Sulteng.

Bahkan fakta lain kata Ferry, saat pembahasan KUA/PPAS tahun 2018, yang telah disahkan dan di paripurnakan bahwa untuk pembangunan infrastruktur Kota Kolonodale dikucurkan dana sekira Rp 25 miliar, tiba-tiba raib bag di telan bumi, lalu kemudian diganti dengan pengadaan Tronton, Greder, Exavator serta proyek swakelola yang nilainya mencapai Rp17 miliar.

Ironisinya, proses pengadaan ini, tidak sesuai mekanisme karena tidak melalui pembahasan komisi.

Menurut Ferry D Siombo, semua ini hanya dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) setengah hari, dengan catatan akan dibahas kembali setelah asistensi yang selanjutnya diparipurnakan. Ternyata, semua mekanisme tersebut tidak dilaksanakan.

Sementara asistensi dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2017 dengan keputusan Gubernur Nomor 903/624/BPKAD.G.ST/2017, tentang hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Morut tentang APBD tahun 2018 dan Rancangan Perbup Morut tentang penjabaran RABD tahun 2018.

“Dalam keputusan Gubernur tersebut ditetapkan beberapa poin diantaranya Bupati bersama DPRD Morut segera melakukan penyempurnaan terhadap RAPBD Kabupaten Morut tentang APBD tahun 2018 selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak diterimanya keputusan Gubernur, namun semua ini juga tidak dilakukan,” tandas Ferry.

Olehnya ia mendesak kepada Pemerintah Provinsi Sulteng untuk segera membentuk tim keuangan guna mengevaluasi penyelenggaraan keuangan daerah di Kabupaten Morut. Sebab kata Ferry jika hal ini tetap di paksakan, maka ini akan merugikan keuangan daerah.

Ia juga berjanji akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena ada indikasi Pemerintah Morut telah melakukan pembohongan yang muaranya akan merugikan masyarakat dan keuangan daerah.

Ferry D Siombo melakukan orasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda dan Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (14/2/2018). [Agus Manggona]

Sementara Gubernur Sulteng Longki Djanggola yang diwakili Asisiten I Faisal Mang di hadapan pendemo menuturkan, bahwa semua ini telah melalui mekanisme. Karena secara resmi Pemkab Morut telah menyampaikan secara resmi terkait Perda kepada kepada pemerintah Provinsi. Namun jika ada kejanggalan silahkan melakukan gugatan melalui PTUN.

Ditambahkan Faisal, jika ada yang tidak bersesuaian tentunya permasalahan tersebut terjadi di Pemkab Morut.
Menyangkut permasalahan bahwa pejabat di Kabupaten Morut sudah menerima tunjangan, ini juga akan kami cros cek, karena sampai saat pejabat di provinsi belum.

“Intinya, peran pemerintah provinsi sudah berjalan sesuai kewenangan, selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” pungkas Faisal Mang. [***]

Rep; Agus Manggona

(Visited 321 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*