Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menegaskan Yerusalem bukan milik Amerika Serikat sehingga AS tidak berhak menentukan status Yerusalem. [Reuters]

Palestina Sulit Merdeka Jika Netanyahu Masih Berkuasa

Bagikan Tulisan ini :

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patti Djalal menilai perdamaian antara Israel dan Palestina dengan solusi dua negara akan sulit dicapai di masa pemerintahan Perdana Menteri Isral Benjamin Netanyahu.

Dino, yang juga pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), mengatakan partai Likud yang saat ini berkuasa dan dipimpin oleh Netanyahu tidak pernah tertarik untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

“Selama PM Netanyahu berkuasa akan sulit untuk melihat progres negosiasi karena secara politik mereka tidak tertarik dengan solusi dua negara,” kata Dino dalam diskusi bertemakan “The Future of Palestine, The Road to Unity, Independence and Peace” atau “Masa Depan Palestina, Jalan Menuju Persatuan, Kemerdekaan dan Perdamaian” di Jakarta, Jumat (15/12/2017).

“Koalisi Partai Likud terlalu ekstrem kanan. Mereka lebih terfokus untuk membentuk negara Yahudi dari pada merealisasikan solusi dua negara di mana Israel dan Palestina menjadi negara berdampingan,” kata mantan Juru Bicara Kepresidenan bidang Luar Negeri di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menambahkan.

Pernyataan Dino menanggapi keputusan Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Presiden Donald Trump memerintahkan pemindahan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai implementasi dari keputusannya itu.

Keputusan kontroversial AS itu pun memicu kecaman dari berbagai penjuru dunia. Tak hanya dunia Islam, tapi negara Barat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, hingga tokoh agama dunia juga memprotes langkah AS yang dianggap menyalahi resolusi internasional itu.

China, Korea Utara, Rusia, hingga kelompok seperti Hizbullah dan ISIS juga turut menentang keputusan Washington tersebut.

Keputusan Trump soal Yerusalem juga dinilai merusak stabilitas di Timur Tengah, terutama prospek perdamaian antara Palestina dan Israel.

Kota suci bagi umat Nasrani, Muslim, dan Yahudi itu juga menjadi sumber konflik antara Palestina dan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Kedua negara sama-sama memperebutkan Al Quds Al Sharif sebagai ibu kotanya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, menegaskan AS sama sekali tidak berhak untuk mengubah status Yerusalem.

Al Shun menegaskan bahwa Al Quds Al Sharif bukan milik AS sehingga Negeri Paman Sam juga tidak berhak memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.

Dia juga tidak melihat bahwa Israel beritikad baik mau berdamai dengan negaranya melalui solusi dua negara karena menurutnya, hingga saat ini, pemerintahan Netanyahu terus melanjutkan pendudukan ilegal serta agresinya di wilayah Palestina.

“Kami memang membutuhkan seorang pemimpin Israel yang memiliki visi untuk perdamaian. Sebab, kunci keberhasilan negosiasi perdamaian ada di tangan Israel. Sejak Perjanjian Oslo disepakati tahun 1993 antara Israel-Palestina, bangsa kami telah siap untuk berdamai,” kata Al Shun.

Perjanjian Oslo digagas sebagai resolusi penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina pada masa itu.

Perjanjian itu ditandatangani di Washington DC oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang diwakili Mahmoud Abbas, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres, dan Menteri Luar Negeri AS Warrem Christopher sebagai mediator. Ini adalah pertama kalinya pihak Israel yang saat itu dipimpin Perdana Menteri Yitzhak Rabin dan Palestina di tangan Yasser Arafat saling sepakat.

Perjanjian itu juga meletakkan dasar pembentukan pemerintah resmi Palestina dan disepakatinya konsep solusi dua negara sebagai jalan keluar penyelesaian konflik. Konsep itu berfokus pada pembentukan Israel dan Palestina sebagai dua negara merdeka yang hidup secara berdampingan.

Konsep tersebut juga menetapkan Yerusalem timur sebagai Ibu Kota Palestina di masa depan.

“PM Yitzhak Rabin sepakat dengan Yasser Arafat untuk meraih perdamaian dengan solusi dua negara. Saat itu, Rabin malah berjanji kepada Arafat bahwa semuanya akan selesai dalam lima tahun. Tapi, tak lama setelah perjanjian itu, Israel malah membunuh Rabin,” kata Al Shun. [CNNIndonesia]

(Visited 26 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*