Mendagri melakukan kerjasama dengan MenPAN-RB Syafruddin, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menandatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) pemecatan PNS koruptor, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).[Kompas]

Paling Lambat Akhir Tahun, 56 ASN Koruptor di Sulteng Dipecat

Jakarta, Jurnalsulawesi.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama (SKB) terkait pemecatan 2.357 Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus koruptor. SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.

Dari 2.357 ASN koruptor tersebut, 56 diantaranya merupakan ASN berstatus koruptor asal Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018,” ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Dikutip dari Kompas.com, penandatanganan SKB itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (4/9/2018) lalu.

Saat itu disebutkan ada 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hukum tetapi masih aktif dan menerima gaji. Artinya para PNS itu merugikan negara yang masih harus mencairkan gaji. Oleh sebab itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu bisa diberhentikan secepatnya.

Selain itu, Mendagri juga menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Surat edaran tersebut menggantikan surat edaran lama Kemendagri nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012.

Diterbitkannya surat edaran baru lantaran yang lama, seperti dikatakan Tjahjo, seolah membolehkan para PNS yang terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural. Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, saat ini, jumlah PNS koruptor yang telah divonis inkrah masih terus diverifikasi dan divalidasi.

“Ini sementara sudah berkurang, ada beberapa kabupaten atau kota yang secara proaktif langsung melakukan pemberhentian, sudah ada yang masuk (datanya) tapi belum kami hitung,” kata Bima.

“Tapi ada juga yang bertambah kalau misalnya ada tambahan-tambahan dari Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), karena sampai saat ini masih banyak putusan yang belum inkrah, masih banding,” sambung Bima.

Sebagai informasi, pemberian sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkracht tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

Berikut rekapitulasi ASN/PNS yang terlibat tipikor berdasarkan daerah
1. Aceh: 89 orang (13 di tingkat provinsi dan 76 di tingkat kabupaten/kota)
2. Sumut : 298 orang (33 tingkat provinsi dan 265 tingkat kabupaten/kota)
3. Sumbar: 84 orang (12 tingkat provinsi dan 72 tingkat kabupaten/kota)
4. Riau: 190 orang (10 tingkat provinsi dan 180 tingkat kabupaten/kota)
5. Kepri: 27 orang (4 tingkat provinsi dan 23 tingkat kabupaten/kota)
6. Sumsel: 13 orang (2 di tingkat provinsi dan 11 tingkat kabupaten/kota)
7. Jambi: 44 orang (15 tingkat provinsi dan 29 tingkat kabupaten/kota)
8. Bengkulu: 20 orang (1 tingkat provinsi dan 19 orang tingkat kabupaten/kota)
9. Babel : 6 orang (6 tingkat provinsi dan 0 tingkat kabupaten/kota)
10. Lampung: 97 orang (26 tingkat provinsi dan 71 tingkat kabupaten/kota)
11. Kalbar: 47 orang (4 tingkat provinsi dan 43 tingkat kabupaten/kota)
12. Kalteng: 55 orang (5 tingkat provinsi dan 50 tingkat kabupaten/kota)
13. Kalsel: 44 orang (10 tingkat provinsi dan 34 tingkat kabupaten/kota)
14. Kaltim: 60 orang (12 tingkat provinsi dan 48 tingkat kabupaten/kota)
15. Kaltara: 10 orang (0 tingkat provinsi dan 10 tingkat kabupaten/kota)
16. Banten: 70 orang (17 tingkat provinsi dan 53 tingkat kabupaten/kota)
17. DKI Jakarta: 52 orang (52 tingkat provinsi dan 0 tingkat kabupaten/kota)
18. Jabar: 193 orang (24 tingkat provinsi dan 169 tingkat kabupaten/kota)
19. Jateng : 23 orang (1 tingkat provinsi dan 22 tingkat kabupaten/kota)
20. DI Yogyakarta: 3 orang (0 tingkat provinsi dan 3 tingkat kabupaten/kota)
21. Jatim: 80 orang (3 tingkat provinsi dan 77 tingkat kabupaten/kota)
22. Bali: 37 orang (5 tingkat provinsi dan 32 tingkat kabupaten/kota)
23. NTB: 72 orang (7 tingkat provinsi dan 65 tingkat kabupaten/kota)
24. NTT: 183 orang (5 tingkat provinsi dan 178 tingkat kabupaten/kota)
25. Sulsel: 30 orang (1 tingkat provinsi dan 29 tingkat kabupaten/kota)
26. Sulbar: 3 orang (0 tingkat provinsi dan 3 tingkat kabupaten/kota)
27. Sultra: 4 orang (0 tingkat provinsi dan 4 tingkat kabupaten/kota)
28. Sulteng: 56 orang (12 tingkat provinsi dan 44 tingkat kabupaten/kota)
29. Sulut: 58 orang (8 tingkat provinsi dan 50 tingkat kabupaten/kota)
30. Gorontalo: 32 orang (6 tingkat provinsi dan 26 tingkat kabupaten/kota)
31. Maluku: 9 orang (0 tingkat provinsi dan 9 tingkat kabupaten/kota)
32. Malut: 65 orang (20 tingkat provinsi dan 45 tingkat kabupaten/kota)
33. Papua Barat: 59 orang (18 tingkat provinsi dan 41 tingkat kabupaten/kota)
34. Papua: 146 orang (10 tingkat provinsi dan 136 tingkat kabupaten/kota).

 

Sumber; Kompas.com / Detik.com
Editor; Sutrisno

(Visited 100 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*