Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulteng, Abdul Radjak BM Razak, SH

Pemerintah Diminta Tuntaskan Konflik Tapal Batas Umu-Tolinggula

Palu, Jurnalsulawesi.com – Sengketa tapal batas Desa Umu, Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Desa Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo yang belum juga tuntas, telah memunculkan reaksi dari elemen masyarakat di dua wilayah yang tak ingin daerah mereka “dicaplok”.

Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan. Masalahnya, jika persoalan tapal batas dua wilayah ini, belum menemukan titik temu, maka dikhawatirkan akan memicu terjadinya konflik di masyarakat.

Menyikapi permasalahan ini, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sulteng, Abdul Radjak BM Razak, SH meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas ini, sehingga tercipta kondusifitas di kedua wilayah tersebut.

“Ini bukan batas wilayah antara dua negara yang sulit diselesaikan. Karena itu hal penting yang perlu dilakukan Pemerintah adalah meningkatkan kondusifitas wilayah yang memang sangat kondusif dan aman sejak dulu,” ujarnya kepada Jurnalsulawesi.com, Sabtu (8/9/2018).

Menurutnya, menjelang Pemilu 2019 masyarakat diharapakan dapat menjaga serta menciptakan iklim yang sejuk dan damai.

Ia juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Demkrat, utamanya para anggota Fraksi di DPRD Kabupaten Buol untuk ambil bagian dengan turun langsung ke wilayah yang bersengketa, lalu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, bahwa sesungguhnya persoalan tapal batas ini murni kewenangan dan tanggungjawab pemerintah.

Mantan anggota DPRD Buol ini menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan salah seorang tokoh masyarakat Paleleh Efendy H Noor terkait aksi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang melakukan pemblokiran jalan.

Namun alhamdulillah, saat ini kondisi dua wilayah tersebut aman terkendali. “Saya berharap masyarakat Desa Umu dan Desa Tolinggula, bisa menahan diri, agar tercipta kondisifitas,” pungkasnya.

Masyarakat dan pemuda Tolinggula melakukan aksi blokir jalan di perbatasan Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo dan Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Provinsi Sulteng, Rabu (5/9/2018). [RadarGorontalo.com]

Sebelumnya diberitakan, sengketa tapal batas ini sempat memunculkan reaksi dari elemen masyarakat yang tak ingin wilayah dicaplok.

Sebagai bentuk upaya “mempertahankan wilayah”, sejumlah warga di Kecamatan Tolinggula, Gorontalo Utara, melakukan aksi blokir jalan di perbatasan antara Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Buol pada Rabu (5/9/2018).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes warga yang tak ingin 3 desa di kecamatan Tolinggula, diklaim masuk wilayah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah.

Warga menilai, keberadaan tapal batas tersebut sudah ada sejak puluhan tahun saat Gorontalo masih menjadi bagian dari Sulawesi Utara. Mereka tidak menginginkan karena ada kepentingan dan maksud tertentu, 3 desa di Tolinggula ini dimasukkan sebagai wilayahnya Kabupaten Buol.

Diharapkan, pertemuan yang akan dilakukan di Kemendagri pada 10 September 2018 bisa mendapatkan kepastian hukum soal keberadaan 3 desa tersebut. [***]

 

Penulis; Agus Manggona
Editor; Sutrisno

(Visited 99 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*