Para pekerja bangunan masih melanjutkan pekerjaan pembangunan gedung rawat inap RS Mokopido Tolitoli, yang kontrak kerjanya telah berakhir pada 17 Desember 2018.[Athifa]

Pencairan Dana Proyek Gedung Rawat Inap RS Mokopido Diduga Melebihi Progres Pekerjaan

Tolitoli, Jurnalsulawesi.com – Masa kontrak pekerjaan pembangunan gedung rawat inap di RS Mokopido Tolitoli telah berakhir sejak 17 Desember 2018, dengan progres fisik pekerjaan hanya 52 persen. Sedangkan pencairan anggaran diduga telah melebihi atau tidak sesuai dengan capaian pekerjaan yang ada.

BACA JUGA: Kontrak Berakhir, Progres Hanya 52 Persen
Terkait dengan hal tersebut, Ketua LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) Tolitoli, Hendri Lamo mengatakan, proses pencairan pembangunan gedung rawat inap sudah sekira 70 persen dari total anggaran Rp6,4 miliar.

Menurut Hendri, besar kemungkinan laporan penagihan yang dilakukan oleh pihak RS direkayasa, dan tidak sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.

“Saya dapat bocoran dananya sudah cair sekira 70 persen, sementara fisik pekerjaannya baru sekira 50 persen,” katanya, di Tolitoli, Jumat (28/12/2018).

Hendri menegaskan jika benar proses pencairannya tidak sesuai dengan fisik pekerjaan, maka sudah jelas sebuah pelanggaran hukum yang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

“Jika benar, Ini sebuah pelanggaran melawan hukum yang harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tegasnya.

Sementara, saat ini pihak RS Mokopido telah menambah waktu pekerjaan kepada Beni Candra selaku pelaksana proyek yang menggunakan PT. Megah Makmur Mandiri.

Direktur RS Mokopido Tolitoli, dr. Danial yang dikonfirmasi media ini Jumat (28/12/2018) terkait pembangunan rawat inap dengan nilai anggaran sebesar Rp6,4 miliar lebih itu menjelaskan, atas surat yang ditandatangani oleh Bupati Tolitoli, maka pihak RS memberikan perpanjangan waktu pekerjaan kepada rekanan.

“Perpanjangan waktu pekerjaan atas petunjuk Bupati, dan surat yang ditandatangani Bupati,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelum dilakukan perpanjangan kontrak pihak RS menggelar rapat dengan Bupati Tolitoli, terkait permasalahan keterlambatan pekerjaan tersebut. Hasilnya, lanjut dr. Danial, rekanan masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan.

“Terkait masalah ini sempat digelar rapat dengan Bupati, dan kesimpulannya diberikan perpanjangan waktu, dan ada surat yang ditandatangani Bupati,” ungkapnya.

Di tempat terpisah Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) RS Mokopido, Alumi, menjelaskan, perpanjangan waktu pekerjaan yang di berikan kepada rekanan pembangunan rawat inap sampai 31 Desember 2018, setelah itu terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai 50 hari pihak rekanan akan di kenakan denda keterlambatan.

“Kami berikan perpanjangan waktu pekerjaan sampai 31 Desember, dan terhitung sejak 1 Januari 2019, sampai 50 hari ke depan kepada rekanan dan akan diberikan sanksi berupa denda keterlambatan,” katanya.

Sementara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Arnol Sondak yang dikonfirmas terkait proses pencairan anggaran mengatakan, pencairan pembangunan rawat inap yang terealisasi baru dua tahap, dengan progres fisik pekerjaan sekira 52 persen.

“Pencairannya baru dua tahap, dari total anggaran Rp6,4 miliar, yang belum tertagih sekira Rp1,9 miliar,” jelasnya.

Ia menamabahkan, kesisahan dana Rp1,9 miliar yang belum tertagih, nantinya akan dilakukan pemblokiran, sambil menunggu selesainya pekerjaan, baru akan dibayarkan.

“Sisa dananya akan diblokir dan akan dibayarkan kepada rekanan jika pekerjaan sudah selesai,” ujarnya. [***]

 

Penulis; Athifa M
Editor; Agus Manggona

(Visited 227 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*