SK penetapan DAK 2018 yang dikeluarkan pejabat Bupati Donggala.

Penetapan DAK 2018, Pejabat Bupati Donggala Terancam Dipolisikan

Bagikan Tulisan ini :

Donggala, Jurnalsulawesi.com – Penggunaan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Donggala tahun 2018 yang di peruntukkan kepada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang nilainya mencapai Rp16 miliar bakal menuai batu sandungan.

Pasalnya, Surat Keputusan (SK) penetapan sekolah penerima DAK Fisik reguler dan afirmasi yang diterbitkan oleh pejabat Bupati Donggala Muhammad Muchlis, dinilai janggal karena diterbitkan dua SK dengan konsideran yang sama.

SK pertama tertanggal 8 Maret dan SK yang kedua tertanggal 14 Maret 2018.
Terbitnya SK ganda ini, tentu saja menimbulkan presepsi serta kerancuan dikalangan praktisi hukum.

Kebijakan ini diluar nalar, yang bisa saja akan berujung pada kasus tindak pidana menyalahgunaan kewenangan sebagai mana yang tertuang dalam pasal 421 hukum pidana, serta pelanggaran Undan-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan negara.

Ketua Bidang Analisis dan Investigasi Garda Tipikor Sulteng Anwar Hakim, SH menuturkan, bahwa dua SK yang diterbitkan sangat tidak bersesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 dan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2018 tentang petunjuk operasional DAK fisik bidang SD dan SMP tahun 2018, yang diterbitkan dan disahkan di Jakarta pada 28 Maret 2018.

Yang menjadi pertanyaan yuridis, tambah Anwar adalah SK Bupati yang terbit pada tanggal 8 dan 14 Maret. Sementara Permendiknas di sahkan pada 28 Maret. Hal inilah yang menimbulkan kerancuan yuridis.

“Jika SK ini tetap dipaksakan, maka kami akan melaporkan permasalahan ini ke Polda Sulteng,” kata Anwar, Sabtu (26/5/2018).

Apalagi tambah Anwar, SK Bupati Donggala tersebut berlaku sama dengan Undang-undang, sebagaimana diktum ke sembilan bahwa masa berlaku keputusan Bupati terhitung mulai tanggal di tetapkan dan berakhir pada 31 Desember 2018.

“Jadi dua SK yang sebelumnya diterbitkan itu, harus dibatalkan dan nyatakan tidak berlaku, agar tidak menimbulkan persoalan hukum dibelakang hari,” pungkasnya.

Namun tambah Anwar, jika pejabat Bupati tetap ngotot dan bertahan atas kebenaran SK tersebut, maka pihaknya akan melaporkan kasus penyalahgunaan kewenangan ini kepada aparat kepolisian. Termasuk didalamnya sosialisasi penggunaan DAK yang telah dilakukan sebelumnya cacat demi hukum.

“Jadi dua SK itu berimplikasi kepada hukum Tipikor sebagaimana pasal 14 dan 15 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 serta telah menciderai doe proses of law,” tandas Anwar Hakim.

Hal senada diungkapkan oleh Dr Surahman Cae, SH. MH. Menurut Dosen hukum administrasi pasca sarjana Untad, bahwa kesalahan administrasi akan berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.

“Intinya, jika ada kesalahan administrasi, maka akan berdampak pada kerugian negara,” kata Surabman.

Sementara Pejabat Bupati Donggala Muhammad Muchlis yang akan dikonfirmasi melalui ponselnya tidak dapat dimintai keterangan. Beberapa kali dihubungi via telepon tdak memberikan tanggapan. Begitu juga saat dikonfirmasi via layanan WhatsApp, yang bersangkutan juga tidak merespon pertanyaan yang dikirim wartawan. [***]

Penulis; Agus Manggona
Editor; Sutrisno

(Visited 649 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*