[Ilustrasi]

Pengelolaan Perhutanan Sosial Masuk di RPJMD Sulteng 2017-2021

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola telah merespon percepatan program perhutanan sosial yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dengan kebijakan memasukkan perhutaanan sosial dalam RPJMD Sulteng 2017-2021, yang masuk dalam visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Longki Djanggola dan mendiang Sudarto yang terpilih kembali pada pilgub 2015 silam.

Demikian dikemukakan pemerhati kehutanan sosial dari Karsa Institute yang membidangi program officer dalam stapak 3, Satriyanto melalui rilisnya yang diterima Jurnalsulawesi.com, Selasa (7/11/2017).

Ia menuturkan, walau kecepatan respon daerah tidak berbanding lurus dengan kecepatan Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan penuh kepada daerah. merujuk Peraturan Menteri 39.

“Melihat semangat Ibu Menteri dalam laporan capaian 2017 berkisar di 1, 6 juta ha 12,59 persen. Kondisi capaian yang dikatakan masih dibawah target ini,” katanya

Pemerihati kehutanan yang juga Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng ini berharap penting kiranya memberi masukan untuk membuat upaya alternatif sebagai opsi percepatan. Salah satunya seperti yang dilakukan Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Nahardi yang meninjau kembali Peraturan Pemerintah No 35, terkait dana reboisasi.

Dengan meninjau kembali, maka Pemprov memiliki payung regulasi dalam pemanfaat perhutanan social. Satriyanto menudukung kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini didasari pada semangat Undang-undang 23 tentang Otonomi Daerah (Otda) Tahun 2014. Ia menegaskan, sudah tidak sepatutnya pemerintah pusat ragu-ragu atau setengah hati dalam memberi kewenangan pada pemprov.

“Ya ini urusan baku bantu orang palu bilang. Kalau pusat tidak mau melakukan dalam bahasa kulawi masiala pale (bergotong royong) akan menghambat,” tandas Anto sapaan Satriyanto.

Satriyanto [Ist]

Ia berpendapat, dalam percepatan perhutanan sosial tentu ini akan menjadi penghambat jika Pemerintah Pusat tidak bergotong royong. Ia menambahkan, pelimpahan keweenangan ini juga terkait kebijakan dan anggaran, tentu tidak bisa dipukul rata ke semua provinsi.

“Hanya provinsi yang telah menuangkan perhutanan sosial dalam RPJMD yang diprioritaskan dan menyahuti PP 35 Tahun 2017,” ujarnya

Anto menyebutkan, Sulteng sendiri punya dana reboisasi berkisar Rp 6.7 triliun, sayang bila tidak dioptimalkan. Olehnya, Ia mendukung peninjauan kembali PP 35 dan meminta dewan sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah di Sulteng untuk membahas dana reboisasi yang belum dioptimalkan itu. Tentunya perlu diperjelas mekanisme pengunaanya agar tidak menjadi temuan dikemudian hari. [BOB]

 

(Visited 4 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*