Asisten Moeliono membacakan sambutan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola pada acara sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 di Mercure Hotel, Senin (9/7/2018). [Bob Shinoda]

Penyusunan APBD Harus Sejalan Program Nasional

Palu, Jurnalsulawesi.com – Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) merupakan pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan menjadi pedoman oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam penyusunan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019 mendatang. Di mana substansinya meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD TA 2019 tepat waktu, serta harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum dan Organisasi, Moeliono pada acara Pembukaan Sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 di Mercure Hotel, Senin (9/72018).

“Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD,” tutur Asisten Moeliono

Selain itu lanjutnya, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas opini pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan perbaikan atas indkes presepsi korupsi. Dari data penetapan APBD kabupaten/kota se Sulteng tahun 2018 seluruhnya, ditetapkan tepat waktu, namun dinilai penyusunan dan perencanaanya belum memberikan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD berdasarkan ketentuan yang ada.

Dalam sambutan itu disampaikan, berbagai regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan dan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, akuntansi dan pelaporannya semaksimal mungkin yang berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Diharapkan pada tahun 2019 nanti, seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulteng, termasuk pemerintah Pemprov Sulteng memperhatikan dan mematuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD supaya dapat ditetapkan tepat waktu.

“Mengingat APBD sebagai salah satu instrument penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional,” katanya.

Lebih lanjut Asisten Moeliono menekankan, disamping pentingnya pemahaman peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, perlu penyelerasan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Dengan demikian kebijakan dan program daerah harus sejalan dengan kebijakan dan program nasional, sehingga terjadi sinergitas dan sinkronisasi antara perekonomian daerah dan nasional. [***]

Penulis; Bob Shinoda

(Visited 46 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*