Kadis PPA Sulteng, Sitti Norma Mardjanu.

Perda Human Trafficking di Sulteng Lemah

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan 4 orang korbannya, masing-masing telah dipulangkan ke daerah asalnya. Kemudian pada tahun 2016 terjadi 1 kasus dengan korbannya 1 orang. Sementara di tahun 2017 sampai saat ini terjadi 1 kasus dengan 7 orang korbannya.

Hal ini diungkapkan Kadis PPA Sulteng, Sitti Norma Mardjanu ketika membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (29/11/2017).

Ia menyampaikan, bila data kasus-kasus TPPO di daerah ini disandingkan dengan data kasus TPPO yang terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera, kasus-kasus di Sulteng tidak begitu nampak. Tetapi kata Dia, pemerintah tidak bisa mengabaikan hal tersebut

“Karena pada prinsipnya, menyelamatkan satu jiwa dari cengkeraman pelaku, sesungguhnya menyelamatkan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah bahkan bangsa Indonesia,” ungkapnya

Sementara, hasil penelitian PTIK tahun 2010-2011 mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya TTPO selama ini, antara lain kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja serta keinginan hidup layak, di satu sisi masyarakat mempunyai kemampuan yang minim, kehidupan yang konsumtif, pengaruh budaya patriarki. Adat menikah usia muda dan gagal, diskriminasi sosial, korupsi di pemerintahan, ketidak stabilan politik, konflik bersenjata, bisnis menguntungkan dan pelaku kejahatan yang terorganisir. Lalu kurang tegasnya hukuman bagi pelaku TPPO.

Data Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebutkan, secara global sekitar 600 ribu hingga 850 ribu laki-laki, perempuan, dan anak-anak menjadi korban TPPO atau human trafficking lintas negara, 70 persen di antaranya adalah perempuan yang mayoritas korban diperdagangkan untuk aktivitas seksual komersil.

“Sementara di kawasan asia tenggara, sekitar 300 ribu anak menjadi korban. Perdagangan seks dan pekerja paksa di luar batas tanpa digaji,” tutur Kadis Norma

Di Indonesia kata Dia, tahun 2011 hingga tahun 2017, Bareskrim Polri melakukan penyidikan terhadap 735 kasus dengan tersangka sejumlah 1013 orang dan korban mencapai 1061 orang.

Kadis Norma mengatakan, untuk menjamin agar masyarakat Sulteng terhindar dari praktik-praktik tindak pidana perdagangan orang, Pemprov Sulteng menetapkan beberapa kebijakan dan program yang ditujukan sebagai upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Maka pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2011 tentang pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak.

Namun, implementasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut belum mencapai hasil yang maksimal, hal ini disebabkan, masih lemahnya koordinasi lintas sektor yang terkait dalam membangun sinergitas dan kerjasama yang terpadu dan berkelanjutan. [***]

 

Rep; Bob Shinoda

(Visited 37 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*