Masjid Al-Aqsha di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, yang tengah dalam pengerjaan dan dilengkapi dengan menara, dengan ornamen Islam berwarna emas dan hijau. [Viva/Ist]

Persekutuan Gereja di Papua Tuntut Menara Mesjid Dibongkar

Jayapura, Jurnalsulawesi.com – Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGKJ) menuntut pembongkaran menara Masjid Al-Aqsha di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan, PGGKJ beralasan menara dari masjid yang telah dibangun selama satu tahun itu lebih tinggi dari bangunan-bangunan gereja yang banyak ada di Sentani.

Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGKJ) membenarkan telah mengeluarkan surat keberatan mengenai tinggi bangunan menara Masjid Al-Aqsha di Distrik Sentani yang dianggap melebihi tinggi gereja.

Selain itu, PGGKJ juga berharap agar dapat mengatasi kegelisahan hati di masyarakat, maka suara adzan dengan pengeras suara diminta untuk diarahkan ke dalam masjid. Hal ini untuk menghargai perasaan umat Kristiani yang ada di sekitar masjid.

Terkait dengan permasalah ini, PGGKJ Kabupaten Jayapura berdasarkan konfrensi I pada 16 Februari 2018, memutuskan beberapa hal yang menjadi sikap gereja yang perlu diketahui dan dimaklumi oleh semua pihak.

Pernyataan itu disampaikan 15 perwakilan gereja-gereja di Jayapura. Berdasarkan edaran tersebut, diberikan waktu selama 14 hari kepada pihak terkait agar merespons pernyataan itu. Mereka sangat berharap pemerintah menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Ketua Umum PGGKJ, Pendeta Robbi Depondoye mengatakan, pembongkaran harus dilakukan selambat-lambatnya pada 31 Maret 2018, atau 14 hari sejak tuntutan resmi dilayangkan.

“Pernyataan ini kami sampaikan kepada pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Jayapura, DPRD, dan Polres Kabupaten Jayapura. Maka kami mulai hitung. Hari ini adalah hari pertama, sampai 14 hari ke depan,” ujar Robbi saat dihubungi melalui sambungan telepon yang dilansir VIVA, Sabtu (17/3/2018).

Menurut Robbi, tuntutan dikeluarkan karena masyarakat di sekitar lokasi pembangunan masjid menyatakan ketidaksukaannya. PGGKJ yang mewakili umat Nasrani di sana lantas mengeluarkan pernyataan sikap untuk direspons oleh pemerintah setempat, termasuk pihak yang membangun masjid.

“Masalah itu muncul ketika semua orang mulai melihat bahwa ketinggian bangunan ini (menara masjid) melebihi gedung-gedung gereja yang ada di sekitar situ,” ujar Robbi.

Robbi beralasan, kenyataan bahwa Nasrani merupakan agama yang membuka keterisoliran Papua melalui para pengabar Injil pada 1911 dan harus dijadikan pertimbangan untuk menyikapi masalah ini. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua juga harus turut dipertimbangkan. “Papua memiliki kekhususan,” ujar Robbi.

Robbi mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang melakukan pembangunan masjid yang sudah berlangsung selama satu tahun ini. Robbi meminta pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah sesuai aturan serta cara-cara persuasif. Cara lain akan ditempuh jika dalam 14 hari, belum ada titik temu penyelesaian masalah. Robbi mengaku belum mau mengungkap maksud cara lain yang ia sampaikan.

“Kalau tidak mendapat tanggapan, maka jelas, dari apa yang menjadi keresahan masyarakat, ada langkah sendiri yang akan dikirim PGGJ. Kita masih memiliki cara lain. Ada cara lain yang akan kita lakukan. Tapi kita mengawalinya dengan, marilah kita gunakan cara-cara santun dulu.”

Berikut delapan tuntutan dari PGGJ Jayapura:

1. Bunyi Adzan yang selama ini diperdengarkan dari toa kepada khalayak umum harus diarahkan ke dalam masjid.

2. Tidak diperkenankan berdakwah di seluruh tanah Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura.

3. Siswa-siswi pada sekolah-sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam/busana yang bernuansa agama tertentu.

4. Tidak boleh ada ruang khusus seperti musala-musala pada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, dan kantor-kantor pemerintah.

5. PGGJ akan memproteksi di area-area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan masjid-masjid dan musala-musala.

6. Pembangunan rumah-rumah ibadah di Kabupaten Jayapura Wajib mendapat rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah dan pemilik Hak Ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah.

7. Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya.

8. Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura Wajib menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan delapan poin penting di atas maka sikap PGGJ terkait pembangunan Masjid Al-Aqsha:

1. Pembangunan menara masjid Al-Aqsha harus dihentikan dan dibongkar.

2. Menurunkan tinggi gedung masjid Al-Aqsha sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya. [***]

 

Sumber; Viva

(Visited 294 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*