Sekdaprov, Mohammad Hidayat Lamakarate membacakan sambutan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola pada pembukaan sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Sulteng di salah satu hotel di Palu, Selasa (28/11/2017). [Bob Shinoda]

Perusahaan Pariwisata Wajib Punya Izin

Bagikan Tulisan ini :

Palu, Jurnalsulawesi.com – Pada tahun 2019, pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dapat mencapai 20 juta orang. Sementara pergerakan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 275 juta orang.

Keterkaitan pengusaha di bidang pariwisata dengan target kunjungan wisatawan dimaksud adalah tidak terlepas dari peranan sektor swasta dalam mengelolah usaha pariwisata. Di mana usaha itu mempunyai standar pelayanan yang baik untuk kebutuhan wisatawan saat berkunjung, sehingga mereka akan mempunyai kenangan yang berkesan, utamanya di daerah yang dikunjungi. Dengan demikian tamu tersebut akan melakukan kunjungan secara berulang.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Mohammad Hidayat Lamakarate pada acara pembukaan sosialisasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Sulteng di salah satu hotel di Palu, Selasa (28/11/2017).

Sekdaprov Hidayat mengisahkan, ketika menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Banggai Laut, Ia tak henti-hentinya memperkenalkan destinasi wisata di daerah tersebut. Pihaknya memperkenalkan satu desa kepada wisatawan mancanegara (Wisman) asal Negara Perancis. Awalnya tutur Sekdaprov Hidayat, Wisman tersebut hanya ingin berkunjung selama tiga hari.

“Mungkin karena service yang memuaskan, wisatawan tersebut akhirnya senantiasa mengunjungi desa itu, bahkan mengundang rekan-rekannya yang lain,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Hidayat juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata Sulteng yang telah melaksanakan sosialisasi TDUP, walaupun belum semua pengusaha di bidang pariwisata yang diundang karena keterbatasan anggaran.

Ia menegaskan, TDUP adalah izin yang wajib dimiliki oleh berbagai jenis usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti usaha jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman dan usaha lainnya.

“Dokumen tersebut merupakan bukti resmi bahwa suatu usaha sudah terdaftar dalam daftar usaha pariwisata dan dapat menyelenggarakan usaha pariwisata,” tandas Sekdaprov Hidayat.

Sementara itu, Kepala Bidang Industri Pariwisata, Sri Ilmiyani Arif, maksud dilaksanakannya kegiatan untuk memberikan sosialisasi peraturan menteri pariwisata tentang pendaftaran usaha pariwisata.[***]

 

Rep; Bob Shinoda

(Visited 36 times, 1 visits today)

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*