Pilkada Parimo, Pasangan SABAR Diadukan ke BAWASLU Sulteng

Palu, Jurnalsulawesi.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang akan dihelat pada 27 Juni 2018 mendatang, bakal berlangsung alot dan memanas.

Namun tidak tertutup kemungkinan, kompetisi politik yang sedianya, diikuti tiga pasangan calon yakni Samsurizal Tombololotutu-Badrun Nggai (SABAR) nomor urut 1, Erwin Burase- Rahmawati, nomor urut 2 serta pasangan Amrullah Alhamadaly-Yufni Bungkundapu (AMIN) nomor urut 3, hanya akan diikuti dua pasang kontestan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023.

Pasalnya, pasangan AMIN melalui kuasa hukumnya, Amerullah & Partners, Kamis (26/4/2018) kemarin, mengadukan pasangan SABAR ke Bawaslu Sulteng atas dugaan melakukan pelanggaran Pilkada, secara terstruktur, sistematis dan masif.

“Pasangan nomor urut 1 ditengarai telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 70, 71 dan 73 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” kata Amerullah kepada Jurnalsulawesi.com, di Palu, Jumat (27/04/2018).

Menurut Amerullah, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017 pasang incumbent ini diduga telah melakukan pelanggaran administrasi secara terstruktur dan sistematis.

Sebagai contoh katanya, pada Tanggal 22 dan 27 Desember 2017, Samsurizal sebagai Petahana melantik 33 Kepala Desa di 13 Kecamatan. Kemudian pada 3 Februari 2018, Samsurizal menyerahkan 237 akte nikah gratis kepada masyarakat di tiga Kecamatan. Lalu pada tanggal 3 Pebruari 2018, Samsurizal berjanji akan mengalokasikan Dana Kelurahan dan Dana Desa Rp1 miliar hingga Rp 2 miliar per Kecamatan dan per Kelurahan jika terpilih kembali.

Selanjutnya pada tanggal 29 Januari, petahana menyerahkan sertifikat gratis kepada 5.804 masyarakat di Aula kantor Bupati melalui Kades dan Camat di 10 Kecamatan.

Bahkan pada 1 Januari 2018, Samsurizal melakukan kunjungan kerja (Kunker) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dengan menggunakan KM Bay Patien II di Desa Katulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan.

Selain itu juga pada Tanggal 18 Oktober 2017, calon Bupati incumbent ini, melakukan pembagian kartu nelayan kepada sejumlah masyarakat di Pesisir Pantai Desa Torue, serta pada 15 Januari 2018, Petahana menargetkan akan mengurangi 8 persen angka kemiskinan dalam bentuk usulan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang komunitas.

“Jadi terlalu banyak dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pasangan SABAR,” tuturnya.

Penggunaan kewenangan yang dilakukan pasangan SABAR kata Amerullah, sungguh sangat luar biasa, karena telah melibatkan Kades, Camat, aparatur sipil negara (ASN) yang nyata-nyata menggambarkan tidak adanya kesetaraan berkompetisi dalam Pemilukada.

Bukan hanya itu, pasangan SABAR menggunakan dana APBD Parimo dalam upaya penggiringan opini publik, termasuk memanfaatkan dana hibah sekira Rp72,808 miliar lebih dan dana bantuan sosial sebesar Rp10,180 miliar.

“Bahkan menjelang Pilkada, petahana merotasi pejabat eselon. Kebijakan ini dilakukan sejak tanggal 19 April 2016, dengan melantik 520 pejabat. Kemudian 1 Januari, 2 pejabat serta pada tanggal 4 April dan 27 April 2017, melantik sebanyak 42 orang dan 14 Juni 2017 melantik 185 orang,” cetusnya.

Pengangkatan pejabat jelang Pilkada, menurut Amerullah dijadikan instrumen untuk organisasi pemenangan di berbagai tempat. Karena sejumlah ASN dan Kepala OPD ditengarai, melakukan kampanye terselubung, dengan mengarahkan pemilih di berbagai wilayah di Kabupaten Parimo.

Sebagai bukti keterlibatan Kepala OPD di Parimo, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil membungkus program pembuatan 237 akta nikah gratis kepada masyarakat pemilih. Kemudian tambahnya, Samsurizal didaulat menyerahkan kepada masyarakat di tiga kecamatan pada 3 Pebruari 2018.

Begitupun indikasi keterlibatan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) Kabupaten Parimo, MM Tombolotutu yang nota bena adik kandung Samsurizal sendiri. Ia yang mengkoordinir seluruh Camat dan Kades untuk mendistribusikan 5.800 sertifikat gratis kepada pemilih.

Belum lagi, dugaan ketelibatan beberapa Kepala Kecamatan (Camat). Salah satu contoh, pada 20 April, Camat Kasimbar diduga mengintimidasi warga dengan menyebut “Saya tahu semua kamu punya warna baju atau pilihan, jika kita beda pilihan, jangan harap kalian saya bantu,” kata Amerullah menirukan ungkapan Camat yang sempat viral di sosial media.

Masih berlanjut tambah Amerullah, pada 17 April 2018, Kadis Sosial dan Camat Palasa beserta Tim Sukses SABAR secara bersama-sama dalam acara blusukan pemenangan nomor urut 1 di Desa Binangga.

Namun ironisnya, Panitia Pengawas Pemilihan di semua tingkatan, tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan mandiri.

Sebagai bukti, Panwascam Kecamatan Tinombo, justru makan bersama Petahana di kediaman H Nani Lamusu di Desa Siavu Kecamatan Tinombo.

Begitu pun dengan keterlibatan Panwaslu Kabupaten, dimana tiga laporan masyarakat tentang keterlibatan Petahana terkait penggunaan kewenangan program dan kegiatan, dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pilkada, termasuk indikasi ijazah ganda petahana seperti yang diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017.

Berdasarkan berbagai temuan serta indikasi pelanggaran UU Pilkada ini, Amerullah meminta kepada Bawaslu Sulteng, untuk membatalkan pasangan nomor urut 1 sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Parimo periode 2018-2023.

Kemudian memerintahkan kepada KPUD Provinsi Sulteng dan KPU Kabupaten Parimo, untuk segara membatalkan penetapan pasangan SABAR sebagai salah satu kontestan dalam Pilkada Parimo.

Demikian kata Amerullah dalam keterangannya kepada wartawan. [***]

 

Penulis; Agus Manggona
Editor; Sutrisno

(Visited 592 times, 1 visits today)
Bagikan Tulisan ini :

Komentar Anda..!

Komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*